Lombok Post
Headline Metropolis

Pengelolaan Anggaran Daerah Belum Becus

Semua pemerintah daerah se-NTB bersukaria mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2016. Tapi, laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan pengelolaan keuangan daerah menyisakan banyak catatan hitam. Temuan lembaga auditor itu juga menandakan banyak uang negara sia-sia karena salah kelola.

***

Pada laporan keuangan tahun 2016 saja, BPK meminta Rp 22 miliar anggaran yang dibelanjakan untuk segera dikembalikan ke kas negara. Ini karena menyalahi prosedur. Temuan itu tersebar di semua pemda kabupaten kota, termasuk Pemprov NTB. A�A�A�A�A�A�A� Paling tinggi adalah Lombok Timur dengan rekomendasi pengembalian Rp 9,1 miliar, disusul Pemprov Rp 5,3 miliar, Pemda Lombok Utara Rp 2,2 miliar dan Lombok Barat Rp 2 miliar.

Kemudian pemda lainnya memiliki rekomendasi ratusan miliar, seperti Pemda Sumbawa Rp 896 juta, Kabupaten Bima Rp 796 juta, diikuti Lombok Tengah Rp 717 juta, Kabupaten Dompu Rp 664 juta, dan KSB senilai Rp 101 juta. Hanya Kota Mataram yang bebas dari rekomendasi pengembalian keuangan daerah.

Dari semua rekomendasi itu hanya Rp 3,1 miliar saja yang mampu dikembalikan dalam batas waktu 60 hari. Sementara sisanya Rp 18,8 miliar belum dikembalikan, tapi sudah ada komitmen dari pemda untuk mengembalikan. Kini setelah lewat 60 hari, pemda harus berhati-hati, sebab aparat penegak hukum bisa masuk melakukan pemeriksaan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Temuan BPK tersebut disebabkan banyak hal. Sebagian besar karena pengelolaan aset bermasalah, pengerjaan proyek yang tidak sesuai kontrak, realisasi belanja modal berupa kekurangan volume pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Ada juga karena realisasi belanja pegawai berupa kelebihan pembayaran pajak penghasilan, dan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas.

Proyek Tidak Sesuai Kontrak

Di Pemprov NTB misalnya, lima paket proyek konstruksi tidak sesuai kontrak diA� Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sekretariat DPRD NTB, RSUD Provinsi NTB dan Dinas PU NTB senilai Rp 651,2 juta. Akan tetapi sebagian besar sudah dikembalikan. Selain itu, di RSUD NTB juga ada temuan Perhitungan Pembayaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 2,6 miliar. Kemudian pengenaan PPh pasal 21 atas penghasilan jasa pelayanan RSUD kurang potong Rp 1,7 miliar.

Juga ada proyek penunjukkan langsung tidak sesuai kontrak senilai Rp 484,8 juta. Sekitar Rp 27,7 juta sudah dikembalikan, tapi sisanya Rp 450 juta belum. Seperti sembilan proyek di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB. Diantaranya; pekerjaan penataan pembangunan shelter dermaga Gili Air senilai Rp 477 juta yang dikerjakan CV TU. Terdapat selisih volume pada item pekerjaan beton, plesteran dan instalasi listrik senilai Rp 130 juta. Proyek penataan jalan lingkungan Desa Adat Senaru senilai Rp 174 juta oleh CV Nor. Terdapat selisih volume pada item pekerjaan tanah, plesteran, dan vegetasi senilai Rp 29 juta.A� Kemudian Pekerjaan pembangunan musala Aik Nyet yang terdapat selisih volume Rp 40 juta. Pekerjaan penataan Gili Trawangan oleh CV Mrg, terdapat selisih volume senilai Rp 20,6 juta.

Pekerjaan penataan Taman Wisata Air Terjun Sendang Gile dengan nilai kontrak Rp 331 juta. Terdapat selisih volume Rp 40 juta. Juga proyek penataan Taman Suranadi, terdapat selisih volume Rp 26 juta. Pekerjaan penataan fasilitas Teluk Nara terdapat selisih volume senilai Rp 14,5 juta. Pekerjaan pembangunan toilet Pasar Seni Senggigi terdapat selisih volume Rp 42,6 juta. Dan pekerjaan pembangunan fasilitas pariwisata di Sembalun terdapat selisih volume senilai Rp 35,4 juta.

Lotim Paling Besar

Selain pemprov, catatan temuan di beberapa kabupaten juga mencapai miliaran rupiah seperti Pemkab Lombok Timur. BPK merekomendasikan agar menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp 166 juta. Untuk proyek Labuhan Haji, Pemkab Lotim diminta lebih optimal dalam pengembalian sisa uang muka yang telah dibayar kepada PT GN senilai Rp 6,6 miliar, serta memproses pengenaan denda kepada PT GN. Kemudian terkait tujuh paket proyek yang tidak sesuai kontrak, OPD diminta menarik dan mengembalikan kelebihan bayar pekerjaan senilai Rp 882 juta.

Di Kabupaten Lombok Utara, BPK memiliki 10 temuan sistem pengendalian internal (SPI) yang tidak harus dikembalikan uangnya. Diantaranya, kesalahan penganggaran belanja daerah pada dua SKPD senilai Rp 1,3 miliar, dan pembiayaan honorarium PNS pada program pengembangan pengelolaan keuangan daerah tidak efisien. Sehingga BPK meminta agar Kepala Dinas PUPESDM dan Direktur RSUD Tanjung lebih cermat dalam mengusulkan anggaran belanja.

BPK juga memiliki 12 temuan yang wajib dikembalikan. Diantaranya honor pegawai tidak tetap non-PNS tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 3,2 juta dan melebihi ketentuan sebesar Rp 143 juta. Denda keterlambatan pembayaran klaim BPJS belum ditagih sebesar Rp 15 juta. Juga ada kekurangan volume pada 15 paket proyek belanja modal pada tiga SKPD sebesar Rp 1,2 miliar. Sebelas paket pekerjaan pada tiga SKPD belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 725 juta.

Sehingga BPK memberikan rekomendasi kepada Pemda Lombok Utara untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honor pegawai tidak tetap sebesar Rp 146 juta. BPK juga meminta bagian Kesra untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran hotel untuk penginapan MTQ sebesar Rp 2,9 juta. Selain itu, Direktur RSUD Tanjung diminta menarik denda sebesar Rp 15,3 juta.

Kepala SKPD harus mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp 1,1 miliar dan disetorkan ke kas daerah. Meminta kepada Dinas PUPESDM, Dikretur RSUD Tanjung, dan Dishubkominfo menarik denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 725 juta. Mengembalikan dana sebesar Rp 135 juta atas kelebihan pembayaran untukA� pembayaran personel jasa konsultan yang tidak sesuai ketentuan.

Tidak jauh beda dengan di Lombok Barat. BPK juga menemukan belanja perjalanan dinas pada delapan SKPD tidak sesuai ketentuan senilai Rp 1,5 miliar, dan pajak restoran senilai Rp 1 miliar atas jasa katering belum dipungut. Untuk itu, Pemkab Lombok Barat diminta agar para kepala SKPD lebih optimal melakukan pengawasan.

Dalam rekomendasinya, BPK meminta kepada Sekretaris DPRD menarik dan menyetor kelebihan biaya perjalanan dinas senilai Rp 1,4 miliar, dan meminta kepada SKPD lebih cermat dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pejabat Harus Bertaubat

Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Somasi Johan Rahmatullah mengatakan, banyaknya temuan-temuan itu menunjukkan bahwa setiap tahun banyak anggaran daerah yang sia-sia. Dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pembangunan. Penyebabnya adalah perencanaan dan pelaksanaan yang tidak klir, sehingga sering tidak sinkron saat pengerjaan.

Karena itu para pejabat pengelola anggaran harus bertaubat, memperbaiki sistem kerja dan mengikuti regulasi yang ada.

a�?Kami juga mendorong agar aparat penegak hukum turun untuk memberikan efek jera,a�? kata Johan.

Meski secara akuntansi laporan keuangan sudah dianggap wajar, tapi masih ada potensi tindak pidana korupsi dari temuan-temuan itu. Karenanya aparat penegak hukum perlu turun bila sudah lewat dari 60 hari.

Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahally Fikri mengatakan, semua lembaga instansi yang memiliki catatan temuan harus menindaklanjutinya. Begitu juga dengan temuan yang menyangkut anggota dewan, maka harus segera dituntaskan. Karena tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikannya, dan wajib diselesaikan.

a�?Kalau orang sudah punya catatan tetapi tidak ditindaklanjuti berarti dia tidak punya malu,a�? kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu.

Dari sisi persentase kepatuhan dalam menindaklanjuti temuan BPK, Pemprov NTB masih berada di urutan keempat yakni 86,5 persen dengan 1.335 rekomendasi. Di urutan pertama Kota Mataram 89,91 persen dari 803 rekomendasi, kemudian Lombok Tengah 88,44 persen untuk 796 rekomendasi, dan ketiga Sumbawa 87,29 persen dengan 472 rekomendasi.

Selaku pembina kabupaten/kota, Pemprov NTB mestinya memberikan contoh. Sebab berdasarkan PP 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peran gubernur adalah melakukan supervisi dan dapat menindaklanjuti melakukan pemeriksaan atas perintah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Tapi kenyataannya, persentase pengembalian kerugian negara masih kalah dengan daerah lain.

Menurut Mahally, karena temuan itu banyak dan tersebar di banyak instansi pemerintah maka perlu ditelusuri. Sehingga bisa diketahui di instansi mana temuan itu mandek tindaklanjutnya. Apakah lembaga dewan atau eksekutif. a�?Kalau dia tidak mau menyelesaikan berarti dia tidak punya harga diri dan kehormatan,a�? katanya.

Agar tidak ada lagi temuan di instansi pemerintah, maka ia mengajak eksekutif dan legislatif untuk saling mengingatkan, jangan sampai ada temuan. Hanya saja, persoalannya adalah kembali pada diri masing-masing pejabat. Bila ingin baik maka kesalahan itu harus dihindari.

Sementara terhadap kontraktor yang tidak punya niat baik untuk mengembalikan temuan BPK yang dapat diduga merugikan daerah, maka mereka harus di-blacklist. a�?Bahkan kalau dengan blacklist tidak selesai, kenapa tidak diadukan secara hukum,a�? ujarnya.

Gubernur Keluarkan Instruksi

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi menargetkan ke depan Pemprov NTB harus zero (tidak ada) temuan. Karena itu, ia menginstruksikan kepada semua OPD untuk menuntaskan temuan-temuan yang ada. Melalui surat instruksi nomor 700 tahun 2017, TGB meminta agar semua kepala OPD meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi tata kelola administrasi keuangan setiap pelaksanaan kegiatan di OPD masing-masing.

a�?Setiap kepala OPD wajib turut bertanggungjawab menuntaskan kerugian daerah hasil LHP BPK,a�? tegas gubernur dalam surat instruksi tersebut.

Inspektur Inspektorat NTB H Ibnu Salim menjelaskan, proses penagihan terus dilakukan. Pihaknya memastikan semua temuan BPK akan ditindaklanjuti. Kalaupun masih ada OPD yang belum, tapi mereka minimal sudah membuat komitmen bahwa dalam jangka waktu sekian bulan akan menuntaskan temuan itu. Bila pejabat atau pegawai tidak menyelesaikan beban temuan, maka mereka akan mendapatkan sanksi. A�A�A�A�A�A�A� Sementara bagi perusahaan yang tidak menyelesaikan, mereka tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan pemerintah berikutnya.

Ada beberapa kendala yang dialami OPD dalam menuntaskan temuan tersebut,. Diantaranya kesulitan menagih kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Sebab ada yang tinggal di luar daerah. Kemudian ada juga yang perusahaannya sudah bubar. Tapi bila perusahaan bubar, maka yang bertanggungjawab membayar adalah direkturnya. Mereka diberikan keringanan untuk mencicil temuan tersebut.

a�?Inilah yang membuat progres pengembalian menjadi lamban,a�? katanya.

Sementara terkait potensi tindak pidana korupsi dengan status WTP dari BPK, Ibnu menjelaskan, WTP adalah proses panjang dalam rangka penataan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ada aspek pengendalian internal dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

a�?Entitas seperti kini ini (inspektorat) berupaya secara bertahap melakukan pembenahan,a�? katanya.

Untuk mencegah terjadinya korupsi, pemda melakukan aksi pencegahan bersama KPK. Kemudian pemda melengkapi infrastruktur yang meminimalisasi penyimpangan dan pungutan dengan elektronic goverment. Selain itu juga mengoptimalkan pengendalian internal.

WTP Tidak Menjamin Bebas Korupsi

Terpisah, Kepala BPK Wilayah NTB Wahyu Priyono menjelaskan, pemberian opini WTP atas laporan keuangan daerah didasarkan pada laporan keuangan yang dinilai bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberi opini WTP, artinya BPK meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

a�?Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dinilai tidak material dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan,a�? terangnya.

Ketika A�auditor menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, dan ketidaksesuaian dengan sistem pengendalian internal, maka auditor wajib mengungkapkannya dalam temuan pemeriksaan, meskipun itu tidak berpengaruh terhadap opini.

Wahyu juga menerangkan bahwa, opini WTP atas laporan keuangan daerah tidak menjamin bebas korupsi. KarenaA� WTP bukanlah pernyataan bahwa pemerintah daerah telah bebas korupsi. Melainkan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi. Artinya ada batas toleransi kesalahan yang masih dianggap wajar dan diterima.

Disisi lain tanggung jawab pemeriksa hanya terbatas pada opini yang diberikannya. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak terjadi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara, terletak pada manajemennya sendiri. Biasanya dikenal dengan (MRL) yang ditandatangani oleh pimpinan entitas yang mengelola keuangan negara/daerah.

Rp 20 Miliar Belum Kembali

Dalam tiga tahun terakhir, 2014-2016 nilai rekomendasi BPK mencapai Rp 28 miliar. Telah disetor ke kas daerah senilai Rp 7,5 miliar, dan masih dalam proses penagihan Rp 20,5 miliar. Dalam proses penagihan artinya para pihak yang berkewajiban menyetor berkomitmen pada pemerintah dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat pernyataan kesanggupan pengembalian secaraber tahap.

Ia bersyukur, tidak ada pemda di NTB yang lamban menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK. Itu terlihat dalam persentase menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK 2016, belum genap 60 hari seluruh rekomendasi sudah ditindaklanjuti.

Bahkan secara akumulatif, dari temuan tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2017, rata-rata penyelesaian tindak lanjut NTB sebesar 85 persen. Ini jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 61 persen, dan menjadi terbaik kedua se-Indonesia.

Meski demikian, ia berharap ke depan temuan-temuan akan semakin sedikit. Karena itu ia menyarankan agar pemerintah tidak mengulang kembali temuan yang sama. Caranya dengan mentaati ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatkan pengawasan baik pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. (sirtupillaili/r7)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost