Lombok Post
Headline Metropolis

Ada Pendapatan Bodong Rp 16 M di APBD

MATARAM-Penyampaian pandangan fraksi DPRD NTB terhadap nota keuangan RAPBD Perubahan 2017 berlangsung sengit. Fraksi-fraksi dewan mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan dalam penyusunan pendapatan dan belanja daerah. Termasuk hasil penjualan saham PT Daerah Maju Bersaing yang tidak kunjung jelas hingga kini.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB Ruslan Turmuzi mengatakan, ada tiga hal yang menjadi persoalan yang mendasar. Pertama terkait APBD murni 2017. Ia menilai ada ketidakberesan. Sebab, jumlah pendapatan di KUA-PPAS APBD Murni 2017 berbeda dengan yang disahkan dalam keputusan DPRD NTB. a�?Ada selisih Rp 11 miliar,a�? tandas Ruslan.

Dia menyebut, ada dana nyelonong dalam APBD. a�?Tiba-tiba masuk ada pendapatan yang bodong Rp 16 miliar, itu yang saya katakan tidak konsisten,a�? tegas Ruslan, usai Rapat Paripurna DPRD NTB dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas nota keuangan RAPBDP 2017, kemarin (31/7).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Target pendapatan Rp 16 miliar itu dicantumkan sebagai pendapatan yang bersumber dari PT DMB. Target itu menurutnya tidak pernah melalui proses pembahasan di dewan. Di sisi lain, PT DMB juga sudah menjual sahamnya, sehingga Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan status pendapatan Rp 16 miliar tersebut.

Jika dianggap sebagai piutang dividen, maka sudah ada masuk Rp 89 miliar. Jika dianggap sebagai hasil produksi, PT DMB selama ini tidak pernah berproduksi. a�?Sekarang ini (Rp 16 miliar) statusnya apa,a�? kata Ruslan.

Menurutnya, jika PT DMB ingin berinvestasi kembali, atau membuka usaha lain dia harus mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentangA� Pembentukan DMB. Sehingga PDIP mengusulkan agar pemda mendrop pendapatan Rp 16 miliar tersebut.

Selain itu, PDIP juga menilai penandatanganan KUA-PPAS untuk RAPBD Perubahan 2017 ini sangat terburu-buru. Anggota dewan juga tidak korum saat penandatanganan tersebut.

Dari 24 anggota Badan Anggaran DPRD NTB yang hadir hanya 5 orang. Rupanya ada alasan dibalik ngebetnya eksekutif cepat-cepat menandatangani KUA-PPAS RAPBD NTB 2017 tersebut. Karena Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi kunjungan kerja ke London, Inggris.

a�?Ini menjadi persoalan. Sampai hari ini, Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, baru sekali menghadiri pembahasan APBD,a�? ungkap Ruslan.

Terburu-burunya pembahasan anggaran perubahan juga terlihat dari banyaknya potensi PAD yang diturunkan. Baik itu dari penerimaan pajak Rp 25 miliar, pendapatan Rp 21 miliar turun.

Jika melihat tren realisasi pendapatan di 2016 dari data LKPJ, maka kata Ruslan, tidak perlu pengurangan target. Harusnya justru bertambah naik dan kian besar.

Ia mencontohkan ada sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2016 sebesar Rp 368 miliar. Mestinya di sana ada jasa giro dan deposito dari dana yang mengendap itu naik.

Karena itu, Ruslan menegaskan, pihaknya tak ingin dewan hanya sebagai tukang stempel terhadap pengesahan RAPBD Perubahan 2017. Karena itu, selama beberapa persoalan di atas belum klir, maka Fraksi PDIP meminta RAPBD Perubahan 2017 tidak dilanjutkan. a�?Tidak bisa,a�? tegasnya.

Di sisi lain, Fraksi PDIP juga mengusulkan agar dibentuk Pansus PT DMB untuk memperjelas status DMB sebagai perusahaan daerah. Sebab, menurut Ruslan, banyak hal yang tidak jelas di dalam perusahaan tersebut. Mulai dari hasil penjualan saham, operasional perusahaan yang ingin membuka usaha baru, dan lainnya. Dewan mereasa banyak hal terkait PT DMB yang harus diperjelas sehingga membutuhkan Pansus untuk mendalaminya.

Pada saat yang sama, persoalan PT DMB juga menjadi sorotan semua fraksi di DPRD NTB. Salah satunya adalah Fraksi Partai Gerindra. H Abdul Karim saat membacakan pandangan fraksi mengatakan, ia meminta kepastian tentang berapa besar hasil penjualan 6 persen saham milik daerah di PT Newmont Nusa Tenggara, dan berapa untuk pemprov, serta kapan akan diberikan kepada daerah.

Menurutnya, bila PT DMB akan menjalankan usaha baru maka harus ada peraturan daerah yang mengatur, sehingga jelas berapa modal yang dibutuhkan, dan apakah akan tetap melakukan usaha kerja sama dengan Pemda KSB dan Kabupaten Sumbawa. Gerindra juga mempertanyakan target pendapatan sebesar Rp 16 miliar yang ada di PT DMB.

Penurunan target pendapatan di APBD Perubahan ini juga menjadi pertanyaan dewan. Misalnya untuk pajak daerah seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang semula Rp 321 miliar justru malah turun 6,75 persen sehingga menjadi Rp 229 miliar. Kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor turun dari Rp 192 miliar menjadi Rp 188 miliar.

a�?Harusnya target pajak itu tidak turun,a�? kata Abdul Karim.

Penurunan target juga terjadi di retribusi daerah. Seperti pemakaian kekayaan daerah turun dari Rp 4,6 miliar menjadi Rp 4,3 miliar. Kemudian retribusi hasil pejualan produksi daerah turun dari Rp 2,1 miliar menjadi Rp 1,9 miliar.

A�Nilai Penjualan Saham Rp 500 Miliar

Sementara itu, Direktur PT DMB Andi Hadianto yang dikonfirmasi di gedung DPRD NTB kemarin menjelaskan, terkait hasil penjualan 6 persen saham pemda di PT NNT yang sudah dijual ke PT AMNT belum seluruhnya di tangan. Andi hanya menjelaskan nilai seluruhnya Rp 500 miliar.

Sementara soal pemanfaatannya, baru pihaknya bertindak setelah ada keputusan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham antara Pemprov, KSB dan Sumbawa. a�?Saya ini hanya pelaksana,a�? katanya.

Menurutnya, sebelum uang hasil penjualan saham itu digunakan, maka harus ada landasan hukum yang jelas agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sebab, pengelolaan anggaran tersebut perlu kehati-hatian. Apakah uang tersebut disetor dulu ke kas daerah baru dikembalikan atau bagaimana. Karena aset itu milik PT DMB yang diberikan PT Multi Daerah Bersaing atas penjualan saham.

a�?Pastikan dulu uang ini sudah aman. Secara hukum sudah pasti uang yang Rp 500 miliar ini, baru kita go. Dan itu nanti diputuskan di RUPS,a�? kata Ketua KONI NTB ini.

Andi menegaskan, dana Rp 500 miliar hasil penjualan saham itu memang dibayarkan bertahap. Dia mengklaim hal tersebut tidak masalah. Sebab, bagi DMB yang penting pihak MDB memiliki komitmen untuk memberikan ke daerah.

Sementara terkait target pendapatan Rp 16 miliar yang ada di PT DMB, Andy mengaku tidak pernah menaruh target itu di perusahaanya. Masalah itu diserahkan sepenuhnya ke TAPD. a�?Siapa yang tarus target di situ?a�? katanya balik bertanya.

Terkait status dirinya yang dianggap sudah melebihi masa jabatan lima tahun sejak dilantik di 2010 lalu, Andi menegaskan bahwa dirinya sudah diangkat lagi menjadi direktur PT DMB beberapa tahun lalu, dan sudah ada surat Depkumham. Artinya jabatan yang diemban saat ini memasuki periode kedua. a�?Tidak melanggar Perda saya,a�? kelitnya. (ili/r8)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost