Lombok Post
Metropolis

BEM Unram Pertanyakan Motif Pengumpulan KTPa�?

Rektor Universitas Mataram Prof Ir H Sunarpi.Dok

MATARAM-Pihak Universitas Mataram (Unram) ditengarai sengaja mempolitisasi mahasiswa untuk mengumpulkan KTP. KTP itu demi kepentingan pribadi Rektor Unram Prof Sunarpi yang hendak mencalonkan diri menjadi gubernur.

“Banyaknya jumlah mahasiswa ini berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir para pejabat kampus demi melancarkan kekuasaan politiknya,” kata Sekjen BEM Unram L Onang Wahyu Pratama melalui rilisnya, kemarin (31/7).a�?a�? Namun, Rektor Unram Prof Sunarpi membantah semua tudingan. Walaupun dia akan maju melalui jalur perseorangan, tapi bukan dengan cara meminta kampus mengumpulkan KTP dukungan. “Soal KTP yang dituduhkan Sekjen BEM itu, saya tidak pernah perintahkan apa-apa terkait masalah itu,” katanya melalui pesan singkat, kemarin (31/7).

Dia yang kini tengah berada di Selandia Baru mengatakan tidak tahu menahu masalah itu. Sunarpi bahkan mempersilakan melakukan pengecekan langsung melalui WR III, Kabag Kemahasiswaan, Ketua LPPM, dan Koordinator Pengabdian Pada Masyarakat terkait persoalan yang dituduhkan padanya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Lebih jauh Sekjen BEM Unram L Onang Wahyu Pratama mengatakan, kekhawatiran kekuasaan kampus disalahgunakan sudah terjadi. Kepolosan mahasiswa 2016 dan 2017 dipergunakan untuk melancarkan misi terselubung oknum pejabat kampus. “Iya, misi terselubung ini menjadi keresahan mahasiswa akhir-akhir ini,” katanya.

Dia kemudian menjabarkan Unram kini dibanjiri dengan tumpukan kertas fotokopi KTP. Sejak akhir 2016 lalu terindikasi ada beberapa oknum baik dari kalangan dosen maupun pejabat birokrat kampus meminta mahasiswa untuk mengumpulkan fotokopi KTP milik pribadinya beserta keluarganya. “Parah, tidak jelas alasan dari kampus mengumpulkan fotokopi KTP,” sindirnya.

Tidak berhenti sampai di situ, mahasiswa KKN di awal 2017 disebut menjadi korban untuk mengumpulkan fotokopi KTP masyarakat tempat lokasi KKN masing-masing. Informasi beredar pengumpulan fotokopi KTP tersebut diarahkan dari oknum pejabat di lembaga strategis kampus yaitu lembaga yg mengurusi bagian pengabdian kepada masyarakat.

Dikatakan, intruksi tersebut hanya bersifat verbal, bukan tertulis. Hal itu dianggap ilegal dan membuat marwah kampus hilang dengan kewenangan yang sembarangan tanpa ada pengumuman tertulis. “Sempat ada audiensi bersama Ketua BEM Unram, kampus beralasan tidak pernah mengintruksikan mahasiswa untuk melakukan pengumpulan fotokopi KTP,” katanya menyitir jawaban yang diterima kala itu.

Bahakan pihaknya dipersilakan segera melaporkan jika ada yang menginstruksikan pengumpulan fotokopi KTP. Menurut Wahyu, ini hanya sandiwara yang sudah tersusun sistematis.

“Keren ya pejabat kampus kita, kita ditantang untuk membuktikan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi,” ketusnya.a�? Dia lantas memaparkan bukti yang lain. Pada awal semester baru tahun akademik 2017 mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bidikmisi diinstruksikan melakukan pengumpulan fotokopi KTP milik pribadi serta anggota keluarganya. Instruksi ini berdalih sebagai bahan verifikasi mahasiswa bidikmisi. “Saya rasa mahasiswa Bidikmisi yang pernah verifikasi untuk mendapatkan beasiswa persyaratannya hanya mengumpulkan kartu keluarga saja tanpa harus ada KTP karena sudah lengkap data-data yang tertulis di KK,” katanya.a�?A� Baginya terasa aneh jika tahun ini mengumpulkan fotokopi KTP untuk syarat verifikasi. Hingga kini, pengumpulan fotokopi KTP tersebut masih dilakukan. Parahnya lagi, ada oknum dosen yang mengintruksikan mahasiswa untuk mengumpulkan fotokopi KTP sebagai nilai tambahan tugas akhir mahasiswa. Jumlahnya tidak main-main. 100 fotokopi KTP per mahasiswa.

Mahasiswa baru 2017 dikatakan ikut menjadi sasaran untuk menggalang “dukungan”. Kali ini pihak kampus mengumumkan secara resmi melalui website kepada untuk hadir dalam acara validasi biodata maba dan orang tua. “Usut punya usut ternyata bukan validasi tapi politisasi,” kritiknya.a�? Sementara itu, akademisi Unram Dr Ahmad Jupri yang namanya disebut turut menggerakkan mahasiswa juga melayangkan bantahannya. Dia mengatakan semua bersifat ajakan dari dirinya pribadi. Semua berlandaskan keikhlasan dan tidak ada paksaan. Bahkan yang tidak memberikan juga tidak ada sanksi sama sekali.

“Anda juga kalau mau berikan dukungan dengan senang hati saya terima,” katanya. “Sifatnya keikhlasan saja,” sambungnya. (yuk/r4)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post