Lombok Post
Headline Metropolis

Wakilnya Tajir, Rakyatnya Menjerit!

RAKYAT SEMAKIN MELARAT: Di tengah isu kenaikan gaji Anggota DPRD Kota Mataram, seorang kakek berjalan dengan tongkat di jalanan AA Gde Ngurah, Cakranegara, kemarin (31/7). Ivan/Lombok Post

MATARAM-Wakil rakyat di Kota Mataram dipastikan semakin tajir per Agustus ini. Masing-masing dari mereka bakal mulai menerima gaji baru. Setiap Anggota DPRD Kota Mataram, akan menerima tambahan gaji sekitar Rp 15 juta.

Parahnya, kenaikan gaji dewan ini tidak diikuti dengan kesejahteraan rakyat. Karena, kondisi ekonomi saat ini membuat sebagian besar masyarakat Kota Mataram menjerit. a�?Jelas ini sangat menyakiti kami sebagai rakyat,a�? kata Subhan, salah satu warga Mataram.

Sekadar diketahui, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) kembali berpihak ke anggota dewan. Itu dibuktikan dengan banyaknya uang daerah yang akan terserap ke kantong mereka. Untuk gaji 40 anggota saja, bakal ditambah Rp 4,158 miliar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin mengklaim, penganggaran ini sudah sesuai dengan amanat dalam PP 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Sekretariat Dewan juga sudah melakukan penghitungan gaji yang telah diusulkan dan disetujui dalam KUA PPAS. a�?Sekitar Rp 4,158 miliar,a�? kata Amir.

Para anggota legislatif ditegaskan akan menerima tunjangan dan gaji barunya per Agustus ini. Saat ini tinggal menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait cluster keuangan daerah. a�?Untuk lebih detailnya, bisaA� ditanya ke Pak Yoga (Sekretaris Bappeda), saya tidak hapal rinciannya,a�? ujarnya.

Dapat Tambahan Rp 15 Juta

Sementara Sekretaris Bappeda Kota Mataram M Ramayoga mengungkapkan, tidak tahu berapa angka yang diterima ketua dan anggota dewan. Menyusul adanya kenaikan gaji dan tunjangan ini. Kalau dihitung-hitung di atas kertas, rata-rata para anggota dewan akan mendapat tambahan gaji dan tunjangan dengan total di kisaran Rp 15,7 juta.

Angka ini didapat dengan membagi Rp 5,158 miliar dengan enam bulan sisa, tahun anggaran 2017. Lalu dibagi lagi dengan jumlah anggota dewan sebanyak 40 orang. a�?Tetapi tentu tidak seperti itu. Bisa lebih, bisa kurang. Karena kita belum tahu apakah pendapatan ketua dan anggota akan sama atau berbeda,a�? jelasnya.

Belum lagi, lanjut Yoga, angka Rp 4,158 miliar merupakan asumsi pendapatan untuk kategori daerah dengan cluster tinggi. Menurutnya, pemerintah memang harus mengansumsikan penganggaran tertinggi untuk mempersiapkan gaji dewan masuk dalam KUA PPAS. Karena, kalau menggunakan asumsi pendapatan daerah rendah, itu bisa menyulitkan jika ternyata kategori keuangan Kota Mataram masuk dalam cluster tinggi.

a�?Jadi kita tetapkan berdasarkan plafon tinggi, kalau kita tetapkan berasarkan cluster rendah, dimana saya cari duit kalau ternyata nanti kita termasuk daerah dengan keuangan tinggi? Lebih baik lebih karena itu bisa jadi SILPA,a�? jelasnya.

Ditambahkan Yoga, angka Rp 4,158 miliar ini sudah sesuai dengan hasil perhitungan di sekretariat dewan. Penganggaran ini harus cepat dilakukan mengingat Agustus ini para anggota legislatif sudah bisa menikmati tambahan penghasilannya di kursi wakil rakyat. a�?Ini sudah sesuai dengan amanat dalam PP 18 tahun 2017,a�? tandasnya.

Sekwan Membantah

Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Mataram Lalu Aria Dharma berdalih, tambahan angka Rp 15 juta itu masih berdasakan asumsi semata. Pihaknya tidak ingin kelimpungan mencari pendanaan anggaran, jika di tengah jalan ternyata gaji dewan diputuskan untuk naik.

a�?Jadi ini hanya asumsi-asumsi saja,a�? klaim Aria.

Cara ini sudah mulai ia terapkan sejak penetapan anggaran APBD murni 2017 lalu. Sebenarnya lanjut Aria, wacana kenaikan gaji dewan gaungnya sudah terdengar sejak tahun 2016. Jadi tidak benar tudingan bahwa itu akal-akalan yang kebetulan dengan lahirnya PP 18 tahun 2017 itu.

a�?Jadi PP ini sudah kita dengar dari awal, dalam bentuk penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang telah diputuskan oleh presiden saat itu,a�? ulasnya.

Informasi tentang penetapan Rancangan PP ini, lalu diteruskan oleh kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri. Agar ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah untuk selanjutnya dipersiapkan anggaran jika sewaktu-waktu rancangan PP ini ditetapkan sebagai PP. a�?Jadi beberapa kali konsultasi disarankan kami taruh anggaran sebagai budget,a�? tuturnya.

Dari perhitungan dan perkiraan cluster keuangan daerah, saat itu asumsi kenaikan gaji dewan mencapai Rp 6 juta. Maka didapatlah angka perkiraan kenaikan gaji dewan mencapai Rp 2,88 miliar. a�?Sehingga ketemu angka ini untuk satu tahun,a�? jelasnya.

Tetapi pada akhirnya hingga persiapan pembahasan APBD perubahan 2017 tiba, anggaran itu tetap tidak bisa terpakai. a�?Itulah selanjutnya jadi SILPA. Kami harus melakukan ini, sebab kalau tidak dari mana kami dapat anggaran. Masa harus catut sana catut sini, yang justru dapat menimbulkan masalah,a�? terangnya.

Kembalikan Mobil Dinas

Hal menarik lainnya dari PP 18/2017 ini yakni terkait tunjangan transportasi dan mobilitas bagi anggota dewan. Rupanya para anggota dewan saat ini tidak boleh lagi membawa mobil dinas. a�?Sebagai gantinya, ada kami siapkan tunjangan operasional,a�? terangnya.

Karena itu 4 mobil dinas Komisi, 7 mobil dinas di Fraksi, 1 mobil dinas di Badan Kehormatan dan 1 mobil dinas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah, harus dikembalikan terlebih dahulu ke sekretariat dewan.

a�?Jadi sekarang ini (kemarin) saya sedang menunggu semua mobil dinas kembali dulu, baru bapak-bapak dewan bisa terima tunjangan opersionalnya,a�? jelas ia.

Hingga berita ini diturunkan, baru delapan mobil dinas yang sudah terparkir di sekretariat dewan. Sementara sisanya belum terkonfirmasi kapan akan dikembalikan. a�?Tetapi kita tetap berbaik sangka saja, itu pasti segera kembali,a�? tandasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost