Lombok Post
Metropolis

200 Ribu Rumah Tangga di NTB Belum Nikmati Listrik

BAHAS LISTRIK: Wagub NTB H Muhammad Amin (lima dari kanan), GM PLN UIP Nusa Tenggara Djarot Hutabari (empat dari kanan), GM PLN Wilayah NTB H Mukhtar (lima dari kiri) foto bersama saat menggelar rakor di Hotel Golden Palace, kemarin (1/8). SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM-Pasokan listrik wilayah NTB akan semakin andal. Karena NTB akan mendapatkan tambahan daya sebesar 700 Mega Watt (MW) hingga 2026 mendatang. Tambahan daya itu akan membuat PLN semakin siap memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara Djarot Hutabari mengatakan, NTB kini masuk regional Jawa Timur. Sebelumnya NTB masuk regional Sulawesi.

a�?Itu menandakan ada perhatian lebih yang akan diberikan pemerintah pusat untuk wilayah NTB,a�? katanya dalam rakor rencana pembangunan sistem kelistrikan Provinsi NTB, kemarin (1/8).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Ia menyebutkan, di dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik sampai tahun 2026, di NTB akan dibangun pembangkit-pembangkit dengan total kapasitas 700 MW. Meski daya yang tersedia saat ini masih mencukupi yakni 300 MW dengan beban puncak 240 MW. Tapi perlu juga diantisipasi peningkatan kebutuhan ke depannya. Sehingga PLN harus tetap membangun pembangkit-pembangkit baru. Untuk mencapai target itu tentu pembangunan akan dilakukan secara bertahap.

Djarot menyebutkan, tahun depan PLN berencana membangunan beberapa pembangkit di Pulau Sumbawa. Seperti dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Bima dan Sumbawa Besar. Masing-masing berkapasitas 50 MW, sehingga ada tambahan 100 MW.

Kemudian, satu PLTU di Karang Taliwang berkapasitas 2×7 MW atau 14 MW dan PLTU di Bima dengan kapasitas 20 MW. Sehingga tahun depan total penambahan daya di Sumbawa saja sebesar 134 MW. a�?Itu kita laksanakan tahun depan,a�? kata Djarot.

Ia menargetkan, PLN akan berusaha agar tahun depan kapasitas listrik di Sumbawa sudah sama dengan Lombok dan daerah lain. Artinya, jaringan Sumbawa sudah andal. Djarot berharap proses pembangunan pembangkit dapat berjalan lancar sehingga target pembangunan bisa tercapai.

Dalam rangka itu, UIP Nusa Tenggara menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal itu bertujuan untuk menyinkronkan rencana pembangunan pembangkit dengan dengan RTRW masing-masing daerah. Kemudian disusun rencana detail sehingga pembangunan tidak melanggar aturan. Supaya jangan sampai, lokasi yang dipilih PLN bertentangan dengan tata ruang.

a�?Kalau itu tidak sesuai dalam perencanaan, maka masih bisa disesuaikan, tapi kalau sudah dibangun ternyata tidak pas kan itu masalah,a�? katanya.

Karena rencana pembangunan yang akan dilakukan PLN dalam waktu 10 tahun ke depan, maka bila ada perubahan RTRW masih cukup waktunya untuk disesuaikan. Tidak asal bangun seperti Lombok Peaker, sehingga proses pembangunannya harus melalui proses panjang lagi. Wilayah NTB mendapat jatah 700 MW karena pertumbuhan beban sangat tinggi.

General Manager PLN Wilayah NTB H Mukhtar menyebutkan, pada tahun 2015 menuju 2016, pertumbuhan pemakaian listrik sebesar 13,48 persen dan rata-rata tumbuh 12 persen. Pertumbuhan itu termasuk yang tertinggi di Indonesia. Sebagian besar masih didominasi listrik rumah tanggal sekitar 95 persen. Tetapi data terakhir menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan tertinggi adalah untuk bisnis dan industri. a�?Jadi pertumbuhannya tinggi sekali,a�? kata Mukhtar.

Untuk penambahan daya yang 700 MW tersebut akan dilakukan dengan berbagai macam pembangkit. Ada PLTU, PLTG, PLTMH, termasuk PLTS yang merupakan energi terbarukan. Tahun ini, untuk PLTS di Lombok saja akan dibangun sebesar 23 MW. Itu tersebar di wilayah Kuta, Sengkol, Paokmotong, dan Matang dengan kapasitas masing-masing 5 MW.

a�?PLTS sekarang ini sudah penandatanganan PPA untuk kontrak, tapi MoU sudah jalan, tahun 2018 tuntas,a�? katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum yang sangat baik untuk membangun komunikasi. Agar rencana pembangunan tenaga kelistrikan dapat berjalan lancar.

Terkait rencana pembangunan PLTGU Lombok Peaker dengan kapasitas 150 MW, tidak ada alasan lagi bagi PLN untuk menunda pembangunan tersebut. Sebelumnya proyek ini sempat terkatung-katung selama lima tahun. Namun dengan terbitnya PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional sudah tidak ada kendala lagi.

Amin menyebutkan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM juga sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 3,5 miliar. Ini untuk membangun 130 instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bagi warga miskin. a�?Saat ini ada 200 ribu rumah tangga diA� NTB belum menikmati listrik,a�? katanya.

Sementara data PLN menunjukkan rasio elektrifikasi NTB saat ini sudah mencapai 80,61 persen. Ditargetkan rasio elektrifiksi bisa mencapai 92,75 persen di 2020 mendatang. Dengan program dari PLN itu, wagub mengharapkan semua rumah tangga di NTB bisa menikmati listrik. (ili/r7)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost