Praya

Pasukan Kuning Tidak Boleh Libur

PRAYA-154 pasukan kuning (petugas kebersihan, Red) di pusat perkotaan Praya Lombok Tengah (Loteng), diminta tidak boleh libur. Sabtu-Minggu mereka tetap masuk kerja seperti biasa. Hal ini guna membersihkan sampah yang berserekan dan menumpuk dipinggir jalan. Pemkab pun siap memberikan tambahan gaji dan tunjangan.

a�?Kita mulai di wilayah Praya dulu. Bila perlu, dari yang terkecil, tingkat lingkungan atau kelurahan/desa,a�? kata Bupati HM Suhaili FT, kemarin (4/8).

Ia ingin, wilayah Praya menjadi percontohan. Dengan begitu, bisa ditiru wilayah lain di seluruh Gumi Tatas Tuhu Trasna. Karena, sampah ibarat bom waktu. Jika tidak cepat ditangani, maka menjadi masalah. Sehingga, mau tidak mau semua pihak harus bergerak cepat, tidak saja pemerintah, atau pasukan kuning tapi seluruh elemen masyarakat.

Menurut Suhaili percuma sajaA� pasukan kuning bekerja jika tidak ada kesadaran masyarakat itu sendiri. Mereka harus membuang sampah pada tempatnya. Bukan asal buang saja. Karena, yang akan menerima dampaknya, justru masyarakat itu lagi.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

a�?Tolong Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Dinas PUPR setempat, mulai memikirkan bagaimana mengatasinya,a�? seru orang nomor satu di Loteng tersebut.

Kedua dinas yang dimaksud, tekan Suhaili bertanggung jawab atas kebijakannya, yang tidak memperbolehkan pasukan kuning libur. Termasuk, menyiapkan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung. Kemudian, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang, kebersihan.

Selanjutnya, tambah Suhaili kedua dinas tersebut, wajib menyediakan tempat pembuangan sampah (TPS), bila perlu per lingkungan atau dusun. Jika dianggap berat, maka solusinya memperbanyak TPS berjalan.

A�a�?Siapkan kendaraan tiga roda,a�? ujar mantan Ketua DPRD NTB itu.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan Pemkab sudah menyediakan fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Pengegat, Pujut. Luasnya mencapai 10 hektare (ha). Proses pengelolaan sampahnya pun mengadopsi pola reduce, reuse and recycle (3R). a�?Di wilayah Leneng, kami menerapkan TPS berjalan sejak lama,a�? kata Aggota Komisi IV DPRD Loteng H Ahmad Supli, terpisah.

Hasilnya, diakui politisi PKS tersebut, wilayah Leneng bebas sampah. Kebijakan semacam itu, patut dijadikan contoh. Terlebih, mereka yang bertugas sebagai tenaga kebersihan, memperolah haknya sesuai beben kerja. Itu diperoleh dari iuran warga setiap bulannya. a�?Seperti itu di Leneng,a�? kata Supli.(dss/r2)

Related posts

Gara-gara Anjing, Mobil Terguling

Redaksi Lombok post

Loteng Siap Rebut Piala Gubernur

Redaksi Lombok post

Warga Mangkung Serbu Polres Loteng

Redaksi Lombok post