Lombok Post
Headline Metropolis

Poltekpar Mulai Dibangun 10 Agustus

DUKUNGAN PENUH MASYARAKAT: Deputi Pengembangan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Prof Ahmansyah (berdiri empat dari kanan) berfoto bersama dengan para tokoh masyarakat Puyung yang memberikan dukungan atas pembangunan kampus Poltekpar Negeri Lombok dalam rapat koordinasi di Mataram, kemarin (4/8). KUS/LOMBOK POST

MATARAM-Gedung kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok di Puyung, Lombok Tengah akan mulai dibangun 10 Agustus 2017. Tender pembangunan kampus ini telah rampung, dan diharapkan proyek tahap pertama senilai Rp 135 miliar, akan tuntas 31 Desember tahun ini.

a�?Untuk tahun depan, kita akan lanjutkan lagi dengan anggaran sebesar Rp 180 miliar,a�? kata Deputi Pengembangan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Prof Ahmansyah dalam rapat koordinasi pembangunan kampus Poltekpar Negeri Lombok di Mataram, kemarin (4/8).

Rapat koordinasi dihadiri perwakilan Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah, para tokoh masyarakat dan pemerintah Desa Puyung, dan para pemangku kepentingan utama Pariwisata NTB.

Ahmansyah mengatakan, anggaran untuk pembangunan Poltekpar tahun depan telah disetujui di Komisi X DPR RI, dan tinggal disahkan dalam APBN 2018 yang dijadwalkan disetujui Oktober tahun ini. Secara keseluruhan, kata dia, kampus Poltekpar Negeri Lombok memerlukan anggaran Rp 1,5 triliun dan akan disiapkan bertahap.

Nantinya di dalam kampus ini akan dibangun gedung perkuliahan, gedung rektorat, gedung perpustakaan, laboratorium dan juga hotel berbintang yang pengelolaannya terpadu. Seluruh gedung akan dibangun di kompleks seluas 20 hektare di Dusun Bangket Tengak, Puyung, dan bersisian dengan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Regional NTB.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Untuk tahun ini, dengan anggaran Rp 135 miliar, telah siap gedung perkuliahan untuk 24 kelas. Sementara itu, Pemprov NTB akan menyiapkan dana Rp 2 miliar untuk penyiapan meubeler dan fasilitas penunjang perkuliahan lainnya. Sehingga gedung ini sudah bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk kegiatan belajar mengajar segera.

Ahmansyah tidak merinci butuh berapa tahun untuk merampungkan gedung Poltekpar Negeri Lombok hingga seluruhnya benar-benar paripurna. Yang jelas kata dia, Kementerian Pariwisata menginginkan pembangunan gedung kampus keenam di Indonesia ini bisa rampung. Sehingga kontribusi Poltekpar tehadap pengembangan pariwisata NTB bisa langsung dirasakan.

Poltekpar Negeri Lombok sendiri saat ini sudah memasuki masa perkuliahan tahun kedua. Untuk sementara perkuliahan menggunakan gedung Badan Diklat milik Pemprov NTB yang sebelumnya juga menjadi kampus sementara IPDN Regional NTB. Tahun lalu, Poltekpar NTB menerima 200 mahasiswa dan tahun ini menerima 400 mahasiswa.

Dalam rapat koordinasi kemarin, juga disampaikan dukungan para tokoh masyarakat, tokoh adat di Desa Puyung terhadap pembangunan Gedung Poltekpar Negeri Lombok. Kepala Desa Puyung Lalu Edith Rahadian Wirasari mengatakan, 99 persen warga Desa Puyung mendukung pembangunan kampus Poltekpar di sana.

Ditegaskannya, pembangunan Poltekpar tersebut memberi kebanggaan bagi masyarakat Puyung. a�?Tentu kami berharap setelah kampus ada, masyarakat kami juga ikut diberdayakan dan tidak sekadar menjadi penonton,a�? kata Edith.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata NTB HL Mohammad Faozal mengatakan, saat ini sudah tidak ada masalah lagi terkait lahan. Pemprov NTB kata Faozal memiliki sertifikat kepemilikan lahan tempat pembangunan Poltekpar seluas 20 hektare tersebut. Lahan pun sudah puluhan tahun menjadi milik Pemprov NTB dan pengelolaannya selama ini disewakan. Dan tak pernah ada masalah.

Pemprov NTB pun telah memenangkan perkara gugatan warga yang mengklaim kepemilikan di Pengadilan Negeri Praya. Hanya saja, saat ini warga yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut sedang melakukan gugatan hukum ke tingkat yang lebih tinggi.

Yang jelas kata Faozal, gugatan tersebut tak akan berpengaruh terhadap proses pembangunan kampus. Andai pun katakanlah pemerintah provinsi dinyatakan kalah dalam proses hukum yang putusannya dinyatakan inkrah, kata Faozal, Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti sebagai kuasa aset daerah di NTB telah menandatangani komitmen pemerintah untuk membayar kepada pihak yang dimenangkan.

a�?Karena ini memang untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan perorangan atau kepentingan pribadi,a�? tandas Faozal.

Asisten Perdata dan Urusan Negara Kejaksaan Tinggi NTB pun telah memberi jaminan kepada Pemprov NTB bahwa proses banding terhadap putusan pengadilan negeri yang kini tengah dilakukan warga yang kalah dalam proses hukum tingkat pertama, tak berpengaruh terhadap pembangunan kampus.

Dan jika tak ada aral melintang, Presiden Joko Widodo juga diagendakan untuk meletakkan batu pertama pembangunan Poltekpar Negeri Lombok dalam kunjungan ke Mandalika Resort yang diagendakan pada 26-27 Agustus 2017 mendatang. (kus/r8)

 

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost