Lombok Post
Headline Selong

Protes, Kadus Diminta Move On

Asisten I Setda Lotim M Juaini Taufik. TONI/LOMBOK POST

SELONG-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur (Lotim) M Juaini Taufik yang baru saja dilantik Kamis (3/8) lalu langsung tancap gas. Ia merespon tuntutan para Kepala Dusun (Kadus) yang menggelar aksi unjuk rasa Rabu (2/8) lalu. Menurutnya tuntutan para Kadus, semua telah diatur oleh Undang-undang dan Perbup yang sudah memadai.

a�?Hal yang terkait desa sudah diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Ini yang tinggal diimplementasikan,a�? jelasnya.

Ia mengaku jika melihat tuntutan kadus, persoalan sebenarnya bukanlah pada titik substansinya. Namun persoalan itu terletak pada proses kadus memahami aturan yang ada.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

A�a�?Artinya kalau saya ditanya dengan kapasitas yang baru ini, tugas saya adalah bagaimana mendekatkan aturan baru yang sudah baku kepada sasaran dari aturan ini,a�? jelasnya.

Dimana kadus dalam Undang undang nomor 6 tahun 2014 ini dijelaskannya sudah ditetapkan menjadi bagian dari perangkat desa. Sehingga, kadus tidak dipilih secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena yang dipilih langsung adalah Kepala Desa. Menurutnya karena aturan ini baru, masyarakat masih teringat dengan suasana Pilkadus.

a�?Karena saya ingat saat saya masih menjadi Camat di Jerowaru, suasana Pilkadus itu kalah-kalah Pilkades. Ini yang mungkin membuat masyarakat belum bisa move on,a�? tuturnya.

Maka tugasnya selaku pembantu bupati untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan yang ada. Selain tentunya menyelaraskan agar program pembangunan di kabupaten dan desa bisa searah.

Untuk mengubah aturan yang sudah ada saat ini dikatakan mantan Asisten I Setda Lotim ini akan kesulitan dilakukan pemerintah daerah. a�?Hal-hal yang diatur secara eksplisit diatur di Undang-undang tidak bisa disesuaikan dengan aturan di bawahnya,a�? terangnya.

Mengenai persoalan unjuk rasa yang dilakukan forum kadus, Juaini menangkap bahwa belum bisa move on-nya para kadus dengan aturan yang ada sebelumnya. Begitu juga dengan batas usia yang diminta para kadus untuk tidak ditentukan batas usianya.

A�a�?Tugas awal saya adalah mendekatkan aturan yang sudah sifatnya konkret dan eksplisit kepada masyarakat,a�? jelasnya.

Sebelumnya, dari Forum Kadus (Forkad) se-Lotim menuntut diadakan pemilihan yang bersifat demokratis atau pemilihan langsung. Selain itu, batasan usia kadus yang ditentukan minimal 22 tahun dan maksimal 45 tahun juga dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Sehingga para kadus ini meminta agar aturan batasan usia ditiadakan.

a�?Yang lebih mengherankan lagi, persyaratan untuk menjadi Kades diatur minimal lulusan SMP. Sedangkan Kadus malah minimal SMA, ini yang kami tidak habis pikir. Karenanya kami meminta ini disamakan,a�? timpal Kadus Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Tarmizi.

Para kadus juga berharap kepala desa lebih memperhatikan kesejahteraan mereka dengan menyiapkan sarana transportasi. Ini agar memudahkan para kadus melaksanakan tugasnya dan berkoordinasi dengan kades. (ton/r2)

Berita Lainnya

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Cegah Kematian Ibu Hamil dan Bayi

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post