Lombok Post
Headline Metropolis

Bakrie Group Ngutang Rp 400 Miliar

Andy Hadianto

MATARAM-Terang sudah. Sisa dana hasil penjualan 6 persen saham daerah pada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) memang benar-benar mandek di Bakrie Group. Jumlahnya pun sangat besar. Mencapai Rp 418 miliar.

Kepada manajemen PT Daerah Maju Bersaing (DMB), Bakrie Group berjanji akan membayar lunas dana yang menjadi hak daerah itu pada September 2017 ini. Apakah terealisasi?

Direktur PT DMB Andy Hadianto menjelaskan, dana Rp 718 miliar yang disebutkan dalam rapat paripurna DPRD NTB oleh Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin merupakan gabungan dari hasil penjualan saham dan piutang dividen. Khusus penjualan saham 6 persen, nilainya kata Andy sebesar Rp 500 miliar.

Hingga kemarin kata Andy, jumlah yang sudah disetorkan PT Multi Daerah Bersaing (MDB) kepada DMB barus sekitar Rp 300 miliar. Sementara sisanya, sekitar Rp 418 miliar masih ada di Bakrie Group.

a�?Belum seluruhnya (disetorkan),a�? kata Andy, kemarin (8/8).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Dari Rp 300 miliar yang disetor ke DMB tersebut, sebanyak Rp 200 miliar sudah disetor ke kas daerah para pemegang saham. Masing-masing mendapatkan sesuai jumlah saham. Pemprov NTB dengan saham 40 persen mendapatA� Rp 89 miliar, juga Pemkab Sumbawa Barat yang punya saham 40 persen di DMB mendapat Rp 89 miliar. Sementara Pemkab Sumbawa mendapat Rp 45 miliar.

a�?Dana itu sudah di kas daerah sudah disetor,a�? aku Andy.

Sementara hasil penjualan saham yang nilainya Rp 500 miliar hingga kini kata Andy belum ditentukan untuk apa. PT DMB kini baru mengantongi Rp 100 miliar dari hasil penjualan saham tersebut. Dan sisanya masih belum dibayar yang jumlahnya Rp 418 miliar.

Saat ini, dana Rp 100 miliar itu kata Andy berada di rekening DMB. Dana itu masih utuh. Andy mengatakan, pihaknya tidak berani menggunakan dana itu karena belum ada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pemanfaatannya.

a�?Mau direinvestasikan, mau disetor semuanya, atau mau diapain. Tergantung pemegang saham,a�? katanya.

Terkait belum dibayarnya seluruh hasil penjualan saham oleh MDB, menurut Andy hal itu harus dipahami karena pihak Multi Capital yang membeli 24 saham PT NNT itu dalam kondisi rugi. Dimana mereka membeli dengan harga Rp 8,6 triliun, tapi dijual dengan harga Rp 4 triliun. Dengan kondisi itu, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk melunasi sebagai itikad baik.

a�?Mitra kita ini punya itikad baik dan mereka menyelesaikan kewajibannya,a�? tegas Andy memberi keyakinan.

Ia kembali mengingatkan. Modal pemerintah terkait pembelian saham PTNNT ini hanya Rp 500 juta. Namun, sekarang sudah berkembang hingga miliaran. Artinya dalam bisnis itu dibutuhkan kepercayaan antar sesama mitra. Buktinya DMB bisa menyelesaikan piutang dividen sebesar Rp 89 miliar.

Khusus untuk dana Rp 89 miliar, pemanfaatannya sudah disepakati dalam RUPS beberapa waktu lalu. Pertama, Rp 89 miliar harus disetor dan sudah dilakukan. Kemudian terkait dana hasil penjualan saham belum dibahas. Tapi yang pasti akan ada reinvestasi, karena itu juga merupakan hasil kajian tim investasi daerah.

a�?Hasil kajian bahwa dana ini harus diinvestasikan,a�? katanya.

Tapi mengenai bidang yang akan diinvestasikan, dalam RUPS hanya dibahas secara umum. Seperti sektor pariwisata, kemudian akan masuk juga dalam proyek pertambangan di PT AMNT. Sebab, sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan AMNT untuk rencana bisnis itu. Saat pertemuan antara Badan Anggaran dengan manajemen AMNT di Jakarta, mereka tetap komitmen untuk memberikan jatah komisaris AMNT bagi perwakilan pemerintah daerah.

a�?AMNT ini tahun 2021 baru bisa action. Sekarang ini mereka sedang melakukan efesiensi,a�? kata Andy.

Sementara itu terpisah kemarin, Konsorsium Masyarakat NTB menggelar hearing dengan Komisi III DPRD NTB. Mereka mempertanyakan penjualan saham milik daerah di PTNNT.

Syawaludin Al Sasaki yang mewakili konsorsium dalam hearing tersebut terang-terangan mempermasalahkan proses penjualan 6 persen saham daerah tersebut. Bahkan ia mengaku pihaknya akan melayangkan gugatan ke PTUN Mataram. a�?Meminta pengadilan membatalkan proses penjualan ini,a�? katanya.

Tidak hanya sampai di situ, setelah memproses di PTUN Mataram, mereka juga akan melaporkan masalah penjualan saham tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, mereka menilai proses penjualan saham itu tidak melalui prosedur yang benar.

Syawaludin mengatakan, mereka baru mempermasalahkan hal tersebut karena baru hari ini proses penjualan saham itu muncul. Jika sejak awal dipublikasi ke publik menurutnya tidak akan menjadi masalah. (ili/r8)

 

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost