Lombok Post
Giri Menang Headline

Ribuan Kartu Miskin di Lombok Barat Bermasalah

Kepala Dinsos Lobar Ni Made Ambaryati.

GIRI MENANG-Sebanyak 1.800 karu miskin bermasalah. Akibatnya, mereka yang masuk sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Barat (Lobar) untuk sementara harus gigit jari karena belum bisa menikmati bantuan pemerintah.

Mereka rata-rata memiliki masalah dalam pendataan. Dimana terjadi kekeliruan data antara KTP elektronik (e-KTP) dengan kartu PKH dari pusat. “PKH kita ada sekitar tiga ribuan, sebanyak 1.800 terjadi kekeliruan antara e-KTP dengan kartu PKH dari pusat,” kata Kepala Dinsos Lobar Hj Ni Made Ambaryati, kemarin (8/8).

Dijelaskan, dari kekeliruan data ini, membuat perbankan mengeluarkan aturan ketat dalam menyalurkan dana bantuan PKH. Yakni, mereka yang memiliki kekeliruan data harus disertai surat keterangan bertandatangan basah dari kepala dinas terkait.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”86″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

“Ini berkaitan dengan uang, makanya pihak bank minta tanda tangan basah,” jelasnya.

Menurutnya, sebagian besar kekeliruan ini memang terlihat sepele. Tetapi perlu pengawasan yang sangat ketat. Kekeliruan itu seperti ada perbedaan salah satu huruf dari nama, perubahan nama penerima istri/ibu kepada pihak keluarga yang juga perempuan.

“PKH ini yang menerima harus nama ibunya, ada yang salah ketik huruf, ada yang tadi ibunya yang menerima, namun menjadi tenaga kerja di luar negeri diganti nama neneknya,” tutur Ambaryati.

Apakah ini artinya kekeliruan ada pihak Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Pemerintah Pusat? Ambaryati sendiri mengaku bingung, data mana yang benar.

Meski demikian, ia mengharapkan kedepannya pemutakhiran data penerima bantuan dapat terselesaikan. “Pemutakhiran data ini memang penting, agar kedepan tidak lagi kita berkutat dalam persoalan data,” terangnya.

Menyinggung data penerima beras sejahtera (rastra), Ambaryati memberikan perpanjangan waktu kepada kepala desa hingga akhir bulan Agustus. Jika data penerima bantuan melewati batas waktu, maka data yang dipegang dinas akan disampaikan langsung kepada Pemerintah Pusat.

“Pokoknya hingga akhir Agustus, lewat dari itu kita kirim langsung ke Pemerintah Pusat,” tandasnya.

Perlu diketahui, sejauh ini sudah ada 20 desa yang menyerahkan data penerima rastra ditiga kecamatan. Antara lain, di Kecamatan Kediri terdiri atas Desa Banyumulek, Lelede, Montong Are, Rumak, Jagaraga Indah, Gelogor, Dasan Baru, Ombe Baru, Kediri, Kediri Selatan. Sementara di Kecamatan Labuapi, terdiri atas Desa Merembu, Bajur, Bengkel, Kuranji, Kuranji Dalang, Bagik Polak. Sedangkan di Kecamatan Gerung, terdiri atas Desa Tempos, Giri Tembesi, Kebon Ayu, dan Kelurahan Gerung Utara. (ewi/r5)

 

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost