Lombok Post
Headline Metropolis

Pak Gub Tuntut Andy Gedor Bakrie Group

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi. SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM-Polemik penjualan 6 persen saham Pemda pada PT Newmont Nusa Tenggara membuat Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi gundah. Karena itu, ia meminta Direktur PT Daerah Maju Bersaing (DMB) Andy Hadianto bergerak lebih cepat menuntaskan persoalan itu.

a�?Jadi pak Andy harus lebih aktif. Inikan urusan tidak perlu jadi kita yang ribut. DMB harus lebih responsif,a�? tegas TGB dengan mimik serius, usai worskhop Badan Pemeriksa Keuangan di Hotel Lombok Raya, kemarin (9/8).

Dia dimintai tanggapan terkait pembayaran saham milik daerah di PTNNT yang rupanya masih diutang Bakrie Group sebesar Rp 400 miliar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Orang nomor satu di NTB ini menginstruksikan persoalan ini cepat diselesaikan Andy Hadianto. Karena uang itu merupakan hak daerah. Apalagi transaksi jual beli sudah selesai semenjak akhir tahun lalu. Namun, dari total Rp 500 miliar dana penjualan saham daerah yang sudah dibayar lunas pembelinya yakni Arifin Panigoro, yang baru ditransfer Bakrie Group ke rekening DMB kini hanya Rp 100 miliar.

a�?Tidak ada alasan. Apa alasannya? Kan sudah ada uangnya,a�? tandas Gubernur.

Sementara itu, mengenai pemanfaatan dana, Gubernur yang juga ulama kharismatik ini mengatakan, hasil penjualan 6 persen saham tersebut harus diinvestasikan kembali. Bila semuanya masuk ke APBD, maka kata Gubernur, akan langsung habis untuk belanja. Karena itu langkah reinvestasi menurutnya sudat tepat.

Tapi, ia menekankan, Pemprov lebih tertarik menginvestasikannya pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya perbankkan. Misalnya investasi ke Bank NTB. Sebab, saat ini kata Gubernur, keuntungan Bank NTB rata-rata 30 persen setahun. Jika penyertaan modal disalurkan ke sana, maka akan lebih menguntungkan daerah. Sebab bank tersebut 100 persen merupakan milik daerah.

a�?Tidak ada kepemilikan swasta, sehingga semua keuntungan akan kembali ke daerah,a�? ujarnya.

Pertimbangan kedua, jika diinvestasikan ke BUMD, itu akan memperbesar kekuatan bank daerah sehingga bisa lebih bersaing. Prinsipnya, ia ingin hasil penjualan saham tidak habis sekali pakai, tapi bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Hingga saat ini, TGB tidak pernah terbayang untuk berinvestasi di luar sektor perbankkan. Jika ada rencana PT DMB untuk ekspansi usaha ke bidang pariwisata dan pertambangan, rencana itu perlu dikaji lebih mendalam, serta dipersiapkan dengan matang.

a�?Kalau yang lain DMB masih belum punya pengalaman. Saya pikir harus dipertimbangkan betul rencana bisnisnya kayak apa?a�? tandasnya.

Terkait mekanisme pengelolaan dana, apakah harus masuk ke kas daerah terlebih dahulu atau tidak, menurut Gubernur, pemerintah harus melihat aturan dan ia pastikan akan mengikuti regulasi yang berlaku.

Tanggapi Kritikan Rachmat Hidayat

Di tempat yang sama, Gubernur juga dimintai tanggapannya soal kritikan Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat yang mempersoalkan penjualan saham itu. TGB balik mempertanyakan sikap itu. Baginya semua orang berhak memberikan penilaian atas kinerja pemerintah, tapi apakah kritikan itu objektif atau tidak, publik bisa menilai.

Misalnya dalam kasus penjualan saham, kepemilikannya dibagi antara Pemprov, KSB dan Sumbawa. KSB memiliki saham 40 persen, sama dengan Pemprov, dan Sumbawa 20 persen.

Bupati KSB dan Sumbawa sama-sama didukung oleh PDIP. Sementara dalam proses penjualan saham keduanya menyetujui penjualan itu. Jika mereka tidak mau, maka penjualan saham tidak akan pernah terjadi. Tapi masalahnya mereka berdua sangat setuju atas penjualan saham itu.

a�?Kita harus konsisten sajalah. Kalau memang PDIP tidak setuju dengan penjualan saham, tidak mungkin kedua bupati itu mau tandatangan,a�? sindir TGB. Dua bupati yang dia maksud adalah Bupati Sumbawa HM Husni Djibril dan Bupati Sumbawa Barat HW Musyafirin yang keduanya adalah kader PDIP.

Kecuali kata gubernur, jika kedua bupati itu bukan kader PDIP yang baik sehingga bertentangan dengan sikap PDIP. Tapi ia yakin Bupati KSB dan Sumbawa adalah kader yang baik, taat pada perintah partai.

Artinya dalam kasus penjualan saham itu, PDIP harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Jangan seolah-olah hanya pemprov yang mau menjual, sementara daerah yang lain tidak. Padahal penjualan tidak akan terjadi tanpa ada persetujuan dua kabupaten tersebut.

a�?Tapi sebelum saya tandatangan, saya sudah lihat tanda tangan dari kedua bupati, artinya sudah ada persetujuan,a�? tandas TGB.

Andy Ngaku Siap Proaktif

Sementara itu, Andy Hadianto dalam keterangan pers kepada media di Kantor DMB kemarin mengatakan, dirinya siap proaktif untuk menagih utang Bakrie Group. Namun, dia tidak merinci bagaimana terjemahan penagihan proaktif tersebut. Andy pun kembali memastikan bahwa Bakrie punya komitmen untuk membayar kewajibannya.

Sementara itu, soal waktu, Andy meralat pernyataannya di gedung DPRD NTB sehari sebelumnya yang menyebut pembayaran utang Bakrie Group ini tuntas pada September. Andy meralatnya mundur sebulan menjadi Oktober.

Sementara itu, pada RUPS yang digelar 22 Juni lalu, pihaknya kata Andy telah menawarkan kepada para pemegang saham. Rencananya, hasil penjualan saham tersebut akan direinvestasikan dalam beberapa sektor.

Yang dilirik DMB adalah Depo Gas di Pelabuhan Lembar, Labuhan Santong, atau Labuhan Lalar. Lalu sub-kontraktor PT AMNT, Agro Ecosport Tourism di Sembalun dan Kembang Kuning Lombok Timur, Meninting, Kawasan Taliwang Lebo, Mantar dan Pantai Sekongkang, Sumbawa Barat. Juga berinvestasi di Samota (Teluk Saleh-Moyo-Tambora), Desa Penyaring, dan Kawasan Alas-Utan di Kabupaten Sumbawa.

Di samping itu juga pihaknya menawarkan investasi untuk penanganan sampah berkelanjutan di Sembalun, Maluk, dan Sumbawa. Juga penyertaan modal di Bank NTB, membangun Industri pendukung UMKM di Lombok, Sumbawa Barat, dan Sumbawa, serta melakukan penyertaan modal di PT. Global Hub Indonesia (Calon Pengelola Global Hub di Kabupaten Lombok Utara).

Kepada media pun, Andy membeberkan hitung-hitungan angka Rp 718 miliar. Menurut dia, angka ini muncul dari perhitungan piutang deviden pada tahun buku 2012 sebesar Rp 87,468 miliar. Lalu juga alokasi deviden tahun 2013 hingga 2015 sebesar Rp 161,232 miliar. Dan ditambah dengan dana yang disebut nilai investasi pada perusahaan asosiasi sebesar Rp 469,299 miliar. a�?Jadi, total jumlahnya Rp 718 miliar,a�? kata dia.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Bagaimana angka-angka itu muncul Andy tak merincinya. Termasuk mengapa didalamnya tidak disebut secara jelas, hasil penjualan saham 6 persen milik daerah yang dibeli Arifin Panigoro. (ili/arl/r8)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost