Lombok Post
Headline Metropolis

KPK Klarifikasi Harta Gubernur dan Wagub

MATARAM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin dan Sekda NTB H Rosiady Sayuti, kemarin (21/8).

Satgas LHKPN KPK melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan sekitar tiga jam, dari pukul 13.30-15.30 Wita, di ruangan masing-masing para pemimpin daerah tersebut.

Dalam pemeriksaan itu, tim KPK mencocokkan laporan harta kekayaan yang sebelumnya disampaikan dengan kondisi saat ini, apakah ada perubahan atau tidak. Selain itu format LHKPN juga disesuaikan dengan format baru. Karena kini sistemnya elektronik, maka laporan akan lebih detail. Jika ada penambahan harta, maka tim akan mengklarifikasi kepada gubernur dan wakil gubernur.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Usai diklarifikasi oleh Satgas KPK tersebut, Wakil Gubernur NTB H Muhmmad Amin mengatakan, pemeriksaan itu merupakan upaya konfirmasi KPK atas perubahan harta kepala daerah. Baik harta bergerak dan harta tidak bergerak. Tapi tidak semua pertanyaan KPK benar.

Dia memberi contoh misalnya Hj Syamsiah, sang istri yang disebut-sebut punya tanah di Jawa. Tapi hal tersebut tidak benar dan terjadi karena ada kesamaan nama saja.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�?Saya bilang tidak. Dikira kami belum melaporkan itu. Bukan kita yang punya saya bilang,a�? jelas Amin.

Amin menanggapi positif upaya dari KPK untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan yang terbaru. Ia mengaku sudah terbiasa melakukan hal serupa. Bahkan sejak duduk di dewan ia tetap menyampaikan LHKPN. Sehingga sudah seperti rutinitas saja bagi dirinya.

a�?Sangat-sangat bagus. Makanya saya minta kepada teman-teman (pejabat jangan lalai,a�? katanya.

Penyampaian LHKPN merupakan perintah undang-undang, sekaligus upaya untuk mencegah perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Inspektur Inspektorat NTB H Ibnu Salim yang mendampingi tim Satgas KPK selama klarifikasi menjelaskan, Satgas LHKPN dari Deputi Pencegahan KPK akan melakukan klarifikasi terhadap LHKPN kepala daerah dan anggota dewan di seluruh NTB. Juga akan ada TOT pelaksanaan pelaporan kekayaan melalui e-LHKPN.

a�?Kegiatan ini sebagai tindaklanjut penandatanganan komitmen pencegahan dan pemeberantasan korupsi yang ditandatangani bersama,a�? kata Ibnu Salim.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman menjelaskan, dalam format laporan harta kekayaan terbaru, ada surat kuasa yang harus ditandatangani pejabat agar KPK bisa membuka rekening pejabat di bank. Itu menjadi salah satu syarat LHKPN saat ini.

a�?Jadi mereka bisa mengakses (rekening) dengan adanya surat kuasa itu,a�? katanya.

Hal itu sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Penyelenggara Negara. Surat kuasa tersebut ditandatangani di atas materai secara terpisah dengan laporan harta kekayaan. a�?Semuanya intinya dalam rangka pencegahan,a�? tegasnya.

Ia berharap, dengan LHKPN model baru ini para penyelengara negara yang diwajibkan menyerahkan LHKPN segera menyampaikan sebelum tanggal 31 Maret 2018.

Dia mengungkapkan, dari 15 ribu pegawai di Pemprov NTB, jumlah yang wajib LHKPN sebanyak 1.492 orang, baik pejabat struktural dari eselon IV, III, II dan eselon I, juga Kuasa Pengguna Anggaran. Juga perjabat pengelola keuangan seperti bendahara. Tapi dari semua itu, pejabat sudah yang menyampaikan laporan baru 1.339 orang atau 89,72 persen. Artinya ada 153 orang pejabat belum menyerahkan laporan.

a�?Kita harapkan para pejabat yang belum segera menyampaikan LHKPN-nya,a�? kata Fathurrahman.

Bila pejabat tidak menyampaikan LHKPN, maka mereka akan dikenakan sanksi tingkat berat. Seperti penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, atau pembebasan dari jabatan.

Sementara itu, dari penelusuran Lombok Post di aplikasi LHKPN KPK, Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi tercatat telah melaporkan harta kekayaan sebanyak empat kali. Terakhir Gubernur melaporkan harta kekayaan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur NTB untuk periode kedua tahun 2013. Total harta kekayaan orang nomor satu di NTB ini dalam dokumen LHKPN KPK tersebut sebesar Rp 11,431 miliar. Meningkat dari LHKPN yang dilaporkan 26 Juli 2010 yang nilainya Rp 5,527 miliar.

Sementara itu, untuk Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, dokumen LHKPN yang dipunyai KPK di aplikasi LHKPN tercatat hanya satu. Yakni LHKPN yang dilaporkan tahun 2005, saat Wagub masih menjabat sebagai anggota DPRD NTB. Saat itu, harta kekayaan orang nomor dua di NTB ini dilaporkan nilainya hanya Rp 216 juta. (Selengkapnya lihat grafis). (ili/kus/JPG/r8)

 

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost