Lombok Post
Headline Tanjung

Pembebasan Lahan di Gili Trawangan, Pemkab KLU Dapat Lampu Hijau

MENUMPUK: Tampak sampah di Gili Trawangan sudah menumpuk di atas tanah yang disewa sebagai TPA. Untuk itu pemkab berencana membeli tanah untuk mengelola sampah-sampah tersebut.

TANJUNG-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sampah sudah siap untuk diuji publik. Raperda ini memang menjadi salah satu jaminan yang diminta DPRD Lombok UtaraA� sebelum pemkab membeli lahan di Gili Trawangan. Rencananya lahan itu akan digunakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Utara Raden Eka Asmarahadi mengungkapkan, pihaknya pernah melakukan konsultasi publik pada 2016 lalu untuk raperda ini. Hasilnya, banyak masukan dari masyarakat terutama dari pemerhati lingkungan. Sehingga saran dan masukan ini dimasukkan dalam raperda.

Selain itu, lamanya proses penetapan raperda ini juga disebabkan adanya masukan dari konsultan Bank Mandiri. Mereka juga akan memberikan CSR untuk masalah sampah di Gili Trawangan. a�?Inilah yang membuat lama menunggu,a�? ujarnya, kemarin (21/8).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”94″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menurut Eka, untuk pembebasan lahan di Gili Trawangan sebenarnya tidak perlu menunggu raperda ini selesai. Karena raperda ini berbicara pengelolaan sampah secara umum di Lombok Utara. a�?Cukup dengan Perda RTRW sebagai pedoman. Kita rencanakan raperda ini akan disampaikan ke DPRD September nanti,a�? katanya.

Terpisah, anggota Banggar DPRD Lombok Utara Ardianto yang ditemui di sela-sela rapat dengan TAPDA� mengungkapkan, dari hasil pertemuan itu, rencana pemkab membeli lahan di Gili Trawangan disetujui. a�?Yang disetujui di Gili Trawangan saja. Gili Air dan Gili Meno belum, karena pemkab meminta pembebasan lahan di tiga gili,a�? katanya.

Menurut Ardianto, persetujuan itu diberikan dengan syarat Perda Pengelolaan Sampah sudah tuntas diselesaikan dan pemkab memberi jaminan pembebasan lahan rampung sebelum 2017 berakhir. Karena Banggar tidak ingin anggaran yang sudah disetujui nanti menjadi Silpa.

a�?Kalau nanti tidak tuntas tahun ini. Kita tidak akan setujui lagi pembebasan lahan yang diajukan pemkab. Karena sudah banyak lahan yang dibebaskan tidak dimanfaatkan juga,a�? pungkasnya.

Untuk diketahui, rencananya Pemkab Lombok Utara akan membebaskan lahan seluas 60 are di Gili Trawangan. Dengan rincian Rp 100 juta untuk tiap are. Sehingga membutuhkan anggaran Rp 6 miilar.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman H. Rusdi mengungkapkan, pembebasan lahan di Gili Trawangan dilakukan untuk memenuhi syarat dari pemerintah pusat yang akan mengucurkan bantuan senilai Rp 38 miliar. a�?Ada bantuan pusat tapi kita harus siapkan lahannya. Bantuan ini nanti untuk TPST dan IPAL terpadu,a�? katanya. (puj/r7)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost