Lombok Post
Headline Metropolis

Polemik Holcim Masih Berlanjut

EKSPERSIF : Kabag Pemerintahan Kota Mataram I Made Putu Sudarsana, saat menjelaskan pada media terkait polemik Gudang Semen Holcim, di Kantor Camat Sandubaya kemarin (21/8). Ivan/Lombok Post

MATARAM-Polemik Gudang Semen Holcim di Lingkungan Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya menghangat. Warga yang sedianya diundang dalam mediasi di Kantor Camat Sandubaya, memilih tidak hadir.

Hanya Kepala Lingkungan (Kaling) Tembelok Ahmad Junaidi yang datang ke kantor camat. Padahal Kepala Bagian Pemerintahan I Made Putu Sudarsana, Camat Sandubaya Lalu Samsul Adnan dan Lurah Mandalika Nasrudin, sebagai perwakilan pemerintah, sudah menunggu sejak pagi hari. Ironisnya, perwakilan PT Tetra Mitra Abadi, sebagai pemilik gudang Semen Holcim, tidak terlihat datang dalam mediasi lanjutan tersebut.

a�?Persoalan negosiasi ini sudah berlangsung lama, sekitar 1,4 tahun lalu,a�? kata Camat Sekarbela Lalu Samsul Adnan.

Pada kesempatan ini, Samsul membeberkan kenapa akhirnya membubuhkan tanda tangan, pada draf yang akhirnya menjadi lembar kesepakatan perjanjian. Menurutnya, karena persoalan ini berlarut-larut, mendorong ia menandatangani lembar tanda tangan tanpa kop itu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Berkali-kali lakukan pertemuan, sampai akhirnya ada kesepakatan dari warga,a�? jelasnya.

Kesepakatan itu bukan dengan proses singkat. Ada perbincangan alot yang pada akhirnya membuat pihaknya tidak ada pilihan lain, selain menandatangani surat tersebut. Sebab di satu sisi, ia merasa PT Tetra Mitra Abadi, telah mengantongi izin lengkap. Tetapi di sisi lain, ia dihadapkan situasi penolakan warga.

a�?Awalnya tidak pernah ada hasil, sampai akhirnya kami berinisiatif meminta mereka selesaikan sendiri di tingkat lingkungan, baru setelah melihat kesepakatan mayoritas baru saya ambil sikap (dengan tanda tangan),a�? jelasnya.

Sayangnya, Adnan terlihat enggan menjelaskan secara spesifik, terkait urutan administasi pengesahan kesepakatan. Di mana seharusnya, kaling menandatangani, baru lurah, setelah itu dirinya sebagai camat.

Ia hanya mengklaim jika saat itu, kaling yang dijabat Ahmad Junaidi, telah menyepakati perjanjian antara pihak perwakilan warga dengan perusahaan.

a�?Sebenarnya saat itu semua sudah sepakat, termasuk kaling. Tapi entah kenapa tiba-tiba berubah (tidak mau tanda tangan), hal ini bisa dikonfirmasi langsung pada beliau (Junaidi),a�? jelasnya.

Tetapi, soal urutan tanda tangan dengan stempel basah kecamatan yang sudah dibubuhkan di atas kertas, yang seharusnya dimulai dari kaling, lurah, baru camat tidak dijelaskan Adnan. Padahal, harusnya, karena ada urutan prosedural itu, dirinya bisa memantau langsung, apakah jajaran di bawah menyetujui atau belum.

a�?Jadi saya hanya berfikir itu suara mayoritas, jadi intinya sudah sepakat,a�? cetusnya.

Ia juga mempersoalkan pijakan kaling yang menurutnya hanya berpatokan pada satu keluarga saja. Menurutnya, Junaidi harusnya melihat suara mayoritas masyarakat yang tidak mempersoalkan kehadiran gudang semen itu.

a�?Jadi ada keluarga pak Sabil dan beberapa anggota keluarganya, (hanya) itu yang jadi pendoman pak kaling,a�? sesalnya.

Saat didesak, apakah tanda tangan kaling menurutnya tidak substantif sehingga mengabaikan tanda tangan kaling? Adnan mengelak. a�?Sebenarnya, bukan mengabaikan, tapi saat dialog lisan, beliau mau (setuju),a�? cetusnya.

Hal senada disampaikan, Lurah Mandalika Nasrudin. Ia nekat tanda tangan, karena tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Ia menolak disebut setuju karena melihat ada uang kerohiman yang dijanjikan oleh perusahaan.

a�?Kaitannya dengan perizinnya, yang sudah lama,a�? elak Nasrudin.

Hanya saja, ia mengakui jika 50 persen dari kontribusi perizinan sudah cair. Dengan kata lain, Rp 85 juta dari total Rp 170 juta, sudah diterima pihak kedua, seperti yang tertuang dalam perjanjian itu.

a�?Sudah diterima 50 persennya,a�? ungkapnya.

Tidak dilibatkannya Ahmad Junaidi menurut Nasrudin, karena sebelumnya persoalan perizinan ini juga ditangani oleh kaling sebelumnya yakni H Sulhan. Setelah pergantian kaling persoalan ini tetap belum tuntas.

a�?Karena itu, pelibatan pak kaling dibatasi,a�? terangnya.

Tetapi Nasrudin tidak menjelaskan, kenapa Ahmad Junaidi tetap dilibatkan sebagai pihak kedua, di dalam perjanjian. Padahal ia termasuk yang disebutkan sebagai pihak yang belum dilibatkan secara maksimal.

Berbeda dengan klaim camat dan lurahnya, Kaling Tembelok Junaidi tegas mengatakan jika dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan ini.

a�?Jadi saya tegaskan, bukan karena menolak terlibat, tetapi saya memang tidak pernah dilibatkan,a�? tepis Junaidi.

Karena itu, pencatutan nama dirinya dalam draf kesepakatan itu, juga tanpa permintaan dirinya. Karena itulah ia bersikeras tetap menolak tanda tangan sampai akhirnya anggaran kompensasi dikucurkan sebesar 50 persennya.

a�?Soal (tuduhan camat) saya hanya mendengar satu keluarga Pak Sabil saja, itu tidak benar,a�? tepisnya.

Selama ini, ia selalu berupaya menempatkan dirinya seadil-adilnya dengan mendengar suara mayoritas msyarakat di lingkungan. Menurutnya, kalaupun seandainya keluarga Sabil yang saat ini menolak, lalu seluruh masyarakat setuju maka ia pasti siap tanda tangan.

a�?Kalau semua setuju, lalu Pak Sabil menolak, saya akan langkahi dan siap tanda tangan,a�? cetusnya.

Ia menyesalkan dirinya dianggap hanya membela satu keluarga saja. Padahal jelas-jelas, dari 1.800 lebih warga, Tembelok, hanya 40 orang saja yang bersedia tanda tangan. Sementara selebihnya tetap menolak apapun alasannya.

Kabag Pemerintahan I Made Putu Sudarsana mencoba menengahi. Usai melakukan rapat terbatas internal di kantor wali kota, Sudarsana langsung berinisiatif memediasi kembali warga.

a�?Saya rasa ini hanya miskomunikasi, tidak seperti yang disampaikan banyak pihaklah ada penolakan,a�? ujar Sudarsana.

Posisi pemerintah saat ini, menurut Sudarsana berdiri di tengah-tengah. Memastikan investasi berjalan, tetapi masyarakat juga tidak boleh dirugikan dengan hadirnya investasi itu.

a�?Hadirnya gudang semen itu di tengah-tengah masyarakat, harus memberi manfaat bagi masyarakat,a�? harapnya.

Ia mengingatkan, ruh Kota Mataram selama ini tetap bertumpu pada, jasa dan perdagangan. Sehingga jalur investasi bagaimanapun tetap harus diberikan ruang di tengah masyarakat. Jika ada poin atau pasal dalam perjanjian yang akhirnya dirasa tidak adil bagi salah satu pihak, baik warga atau pengusaha, maka masih punya peluang ditinjau ulang.

a�?Ndak apa-apa kita buka, demi kebaikan bersama,a�? tegasnya.

Posisi pemerintah saat ini yakni mengamankan izin yang telah diterbitkan. Karena itu, segala potensi gejolak yang muncul di tengah warga, harus segera diantisipasi. Jangan sampai wibawa pemerintah dipertanyakan hanya kerena persoalan izin yang terbit tidak punya gigi di tengah masyarakat.

a�?Secara teknis soal izin bisa ditanya langsung pada DPMPTSP, tapi kami sudah koordinasi, bahwa izin Gudang Holcim ini sudah tidak ada masalah,a�? jelasnya.

Sudarsana, setuju agar pihak perusahaan tidak mendatangkan dulu stok semen ke gudang itu. Sampai persolan selesai. Baik itu menyangkut, peruntukan jalan yang diperbaiki di sebelah utara gudang dan dampak lingkungan.

a�?Nanti kita minta LH lagi untuk turun cek dampak polusi udara dari gudang itu, benar atau tidak membahayakan masyarakat,a�? yakinnya.

Begitu juga, dirinya juga perlu untuk memastikan peruntukan jalan di sebelah utara gudang tidak diklaim sepihak, oleh pihak persuahaan. a�?Karena itu sudah ditegaskan, oleh pak camat dan pak lurah, adalah lahan umum,a�? tegasnya.

Dihubungi melalui sambungan ponsel, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa, enggan menjelaskan secara rinci. a�?Gini aja, kita langsung ketemu saja, biar kita sama-sama puas menjelaskan soal itu,a�? tadasnya. (zad/r3)

 

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost