Lombok Post
Kriminal

Kadus Trawangan Dituntut 2,5 Tahun Penjara

BACA TUNTUTAN: JPU dari Kejati NTB membacakan tuntutan untuk terdakwa Lukman dalam sidang dugaan pungli di Gili Trawangan, di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (22/8). DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM-Terdakwa dugaan pungutan liar (Pungli) di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) H Lukman menjalani sidang tuntutan, kemarin (22/8). Dalam sidang yang dimulai pukul 16.30 Wita, terdakwa yang juga Kepala Dusun (Kadus) Gili Trawangan dituntut dengan hukuman 2,5 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Hademan dan Budi Tridadi dalam uraiannya mengatakan, dugaan pungli tersebut berangkat dari upaya untuk mendukung kelancaran pariwisata di Gili Trawangan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dari sana, terdakwa melakukan pendataan terhadap seluruh pengusaha yang ada di Gili Trawangan. Pendataan tersebut dilakukan Syam dan Delphine yang telah memberikan kesaksian di persidangan.

Selanjutnya, kedua saksi menyerahkan kepada terdakwa nama perusahaan yang akan ditarik retribusi untuk menunjang pariwisata di Gili Trawangan. Sebelum penarikan dilakukan, terdakwa mengundang perusahaan untuk menentukan klasifikasi dan besaran uang yang harus dipungut.

Hasilnya, ada enam klasifikasi perusahaan dengan jumlah pungutan yang berbeda-beda. Dari yang tertinggi atau kelas pertama, resort dengan fasilitas mewah sebesar Rp 6 juta, hingga kelas terakhir atau homestay dan rumah kos sebesar Rp 30 ribu hingga Rp 500 ribu setiap bulannya.

a�?Setelah menentukan besaran retribusi, terdakwa memerintahkan kepada memerintahkan kepada saksi lainnya untuk melakukan pungutan, dengan dibekali surat tugas,a�? kata Hademan.

Berbekal surat tugas, saksi atas nama Halid dan Sultan mendatangi perusahaan di Dusun Trawangan. Mereka mengambil pungutan dan memberikan kuitansi mengatasnamakan Pemerintah Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, Dusun Gili Trawangan sebagai bukti penerimaan uang pungutan kepada pengusaha.

a�?Padahal Pemerintah Kecamatan tidak pernah menerbitkan surat perintah atau keputusan untuk melakukan pungutan di Dusun Gili Trawangan,a�? lanjut dia.

Pungutan yang dilakukan terdakwa dimulai sejak Maret 2014. Di tahun pertama penarikan retribusi tersebut, terdakwa berhasil mengumpulkan uang sekitar Rp 1,3 miliar. Pendapatan retribusi meningkat di 2015, yakni sekitar Rp 2 miliar. Selanjutnya, di 2016 terdakwa berhasil menarik retribusi sekitar Rp 2,4 miliar.

Atas perbuatan terdakwa, JPU meminta hakim untuk memutuskan terdakwa bersalah dalam dakwaan subsidair dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a�?Meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara dua tahun enam bulan penjara,a�? kata Hademan.

Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut terdakwa dengan denda sebesar Rp 50 juta. Jika tidak bisa membayar, maka terdakwa wajib menggantinya dengan dua bulan kurungan penjara.

Usai mendengar tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Albertus Usada memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memberi tanggapan. Kata terdakwa melalui penasihat hukumnya, Erni Aprilyana mengatakan akan mengajukan nota pembelaan (Pleidoi). Namun meminta waktu dua minggu untuk menyusunnya.

a�?Kami minta dua minggu yang mulia,a�? kata Erni.

Permintaan tersebut dikabulkan majelis hakim. a�?Kalau begitu sidang kita tunda hingga 5 September,a�? kata Albertus menutup sidang.

Polisi menguak praktik pungli tersebut melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari lalu. Barang bukti yang disita antara lain uang Rp 63,1 juta yang merupakan hasil pungutan periode Februari.

Selain itu, juga disita dua buah laptop yang diduga digunakan sebagai alat merekap dan mencatat daftar penyetor dan dana yang wajib disetor. Rekap penyetor berikut nominal yang wajib disetorkan kepada dusun juga disita.

Ada juga tiga buah telepon genggam para pihak yang diamankan, kuitansi penerimaan, dan penyerahan uang, dua buku tabungan, tempat penampungan sisa dana setiap bulan, serta dua kartu ATM milik bendahara.(dit/r2)

Berita Lainnya

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost