Lombok Post
Headline Metropolis

Laporan Harta Pimpinan Daerah, HBY Terkaya, Fauzan Termiskin

MATARAM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kali ini giliran dua wali kota dan enam bupati.

Dari laporan kekayaan para penyelenggara terkahir yang diakses Lombok Post di KPK, tercatat Bupati Dompu H Bambang M Yasin menjadi kepala daerah terkaya di NTB.

Dia punya kekayaan mencapai Rp 71,209 Miliar. Sementara Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, menjadi bupati paling sedikit hartanya yakni hanya Rp 438,925 juta.

Sementara itu, kemarin, mereka yang diklarifikasi KPK adalah Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri, Bupati Dompu H Bambang M Yasin, Bupati Sumbawa HM Husni Djibril, Bupati KSB HW Musyafirin, Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, Bupati Lombok Timur H Ali BD, dan Wali Kota Bima H Qurais H Abidin.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Para kepala daerah tersebut masuk ruang klarifikasi LHKPN di kantor Gubernur NTB sejak pagi hingga sore hari secara bergiliran. Ada kepala daerah yang berjam-jam di dalam ruangan, ada pula yang cukup cepat menjawab klarifikasi harta kekayaannya.

Usai klarifikasi, Bupati Dompu H Bambang M Yasin mengatakan, dalam klarifikasi itu KPK hanya mencocokan data harta kekayaan yang terdahulu dengan kondisi saat ini. Ia menyembutkan total LHKPN-nya Rp 74,6 miliar. a�?Itu yang dikonfirmasi,a�? katanya.

Dengan harta sebesar itu, Bupati Dompu tercatat menjadi kepala daerah paling kaya di NTB. Kekayaannya bahkan melampaui kekayaan Gubernur NTB yang kisarannya di angka Rp 11 miliar dalam LHKPN tahun 2013. (Selengkapnya Lihat Grafis).

Bupati KSB HW Musyafirin mengatakan, tidak ada masalah dalam klarifikasi tersebut. Harta-harta yang dilaporkan terakhir tahun 2015 diklarifikasi saja. Tidak ada yang lebih. Kalau ada penambahan harta, akan dilaporkan lagi di tahun 2018.

a�?Hanya klarifikasi saja, tanya itu ini apakah masih, ita jawab ya, tidak ada yang susah,a�? tandasnya.

Group Head Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK-RI, Airien Martanti Koesinar menjelaskan, klarifikasi merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Tahun lalu dilaksanakan di Provinsi Aceh, dan tahun ini di NTB.

Dari beberapa kepala daerah yang telah dipanggil untuk klarifikasi, hingga saat ini belum ditemukan kejanggalan di dalam LHKPN. Para kepala daerah memiliki harta kekayaan yang wajar dan tidak diragukan sumbernya.

Meski demikian, KPK memberikan beberapa catatan, dimana beberapa kepala daerah diminta untuk memperkuat kelengkapan LHKPN. Seperti bukti kepemilikan aset harus disertakan, biasanya mereka lupa melampirkan karena mengaku lupa punya aset tersebut.

Selain itu, ada kepala daerah yang memiliki kekayaan cukup besar. Tapi tidak otomatis menjadi kejanggalan. Sebab, kekayaan tersebut merupakan warisan sebelum menjadi kepala daerah. Seperti Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri yang merupakan keturunan Kesultanan Bima.

Sejak lama telah memiliki banyak aset tanah, sehingga wajar apabila nilai harta menjadi tinggi. Karena pemeriksaan saat ini hanya bersifat klarifikasi, maka untuk membuktikan perlu kajian lebih mendalam lagi.

Upaya tersebut merupakan bagian dari pencegahan korupsi. Sehingga apabila nantinya, KPK menetapkan tersangka, maka itu sudah melalui proses yang panjang, dan tidak sembarangan.

Dalam kesempatan tersebut, KPK juga meminta kepada kepala daerah agar menuntaskan berbagai administrasi yang mendukung pengurusan LHKPN. Misalnya dengan membuat Peraturan Bupati, atau Peraturan Gubernur dengan mengacu pada Peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang LHKPN.

Guna memastikan tidak ada kepala daerah yang mendapatkan kekayaan dari jalan tidak benar, KPK juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

a�?Karena kekayaan pejabat itu harus diperjelas darimana didapatkan kekayaannya,a�? katanya.

Airien menegaskan, seluruh penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN. Kewajiban tersebut bukanlah permintaan KPK, namun perintah Undang-Undang (UU) yang wajib dipatuhi. Apalagi dengan tekhnologi yang semakin canggih semakin mempermudah pejabat menyampaikan LHKPN. Penyelenggara negara sudah tidak memiliki alasan lagi untuk tidak menyerahkan LHKPN.

a�?Karena sudah bisa diisi lewat online,a�? ujarnya.

Tingkat kepatuhan menyerahkan LHKPN, kepala daerah di NTB sudah cukup baik. Tapi masih banyak pejabat di bawahnya yang belum menyerahkan LHKPN. Itu harus menjadi perhatian agar ke depan semua pejabat yang wajib, menyerahkan laporan harta kekayaanya.

Selain itu, yang paling malas menyerahkan LHKPN adalah anggota dewan. Banyak wakil rakyat di NTB tidak mau melaporkan harta kekayaannya. Karena tidak ada sanksi yang jelas bagi anggota DPRD bila tidak melakukan. Maka dalamA� hal ini, ia berharap peran partai politik untuk memberikan pembinaan kepada kadernya. Misalnya dengan ancaman PAW bagi mereka yang tidak menyerahkan LHKPN.

a�?Jangan dibiarkan saja, apalagi kedepan gaji dewan naik. Seharusnya lebih taat pada aturan,a�? pinta Airien.

Sekrtaris DPRD NTB H Mahdi mengungkapkan, hingga saat ini hanya beberapa anggota dewan saja yang sudah menyerahkan LHKPN. Dari 65 anggota DPRD NTB, hanya enam orang yang sudah mengurus LHKPN seperti Ketua Badan Kehormatan (BK) Busrah, Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda, Wakil Ketua DPRD Mori Hanafi, Wakil Ketua DPRD Abdul Hadi, Wakil Ketua DPRD TGH Mahally Fikri, dan Ketua Komisi III Johan Rosihan. Selain itu, tidak belum ada yang mengurus.

Menurut Mahdi, hal itu karena tidak ada sanksi yang mengikat mereka untuk menyerahkan LHKPN. Tidak seperti pejabat eksekutif, bila tidak menyerahkan laporan maka dia akan dikenakan sanksi, bahkan sampai pencopotan.

a�?Kalau LHKPN menjadi syarat dalam pemilu berikutnya pasti akan banyak yang mengurus,a�? katanya. (ili/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost