Lombok Post
Headline Selong

Pemkab Lotim Janji Bongkar Pagar Tampah Bolek

SIAP DIBONGKAR: Inilah bangunan pagar yang ada di wilayah Tampah Bole yang sempat menjadi perdebatan masyarakat wilayah Lotim bagian selatan. IST/LOMBOK POST

SELONG-Meski sudah dinyatakan melanggar Peraturan Daerah, hingga saat ini pagar yang dibangun PT Temada Pumas Abadi di area lahan Tampah Bolek belum juga dibongkar. Namun demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lombok Timur (Lotim) Mulki berjanji akan segera membongkar pagar tersebut.

a�?Kalau saya sih sebenarnya harus secepatnya. Bahkan sudah kami jadwalkan pembongkaran besok (hari ini, Red),a�? aku Mulki saat ditemui di Kantor Dinas LHK Lotim kemarin (23/8).

Hanya saja, ia mengaku mendapat saran untuk menunggu koordinasi dari pihak dewan yang telah meninjau langsung ke lokasi. Dimana DPRD A�berencana membentuk Pansus untuk menyikapi persoalan lahan Tampah Bolek.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Selama ini diakuinya belum ada koordinasi dengan pihak perusahaan, sayang belum ada respon hingga saat ini. Sehingga, hari ini DLHK Lotim mengaku akan rapat dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim untuk membahas tindakan selanjutnya tehadap pihak PT Temada Pumas Abadi.

a�?Kami sudah undang beberapa kali namun mereka tidak merespon. Perwakilan perusahaan ini ada di Pancor, surat sudah kami layangkan untuk diundang lagi,a�? beber Mulki.

Aris Munandar Kabid Penataan danA� Penataan DLHK Lotim menjelaskan bahwa memang pagar yang dibangun pihak perusahaan telah melanggar Perda. Dimana dalam Perda nomor 2 tahun 2012 tentang RTRW, jarak bangunan dari garis sempadan pantai yakni 125 meter dari garis pasang maksimal. Perda yang dimiliki Pemkab Lotim ini pun lebih ketat dari aturan pusat. Karena di peraturan pusat jarak yang diatur yakni sejauh 100 meter dari garis pasang maksimal.

A�a�?Tapi kalau ini mereka bangunnya di pantai. Jadi sudah jelas itu menyalahi aturan dan harus dibongkar,a�? tegasnya.

Adanya anggapan bahwa DLHK Lotim belum melakukan pembongkaran hingga saat ini akibat tekanan pihak perusahaan dibantah oleh Mulki. a�?Kalau saat ini kami diperintahkan pihak dewan, maka kami akan langsung bongkar. Hanya kami menghargai mereka sebagai bentuk koordinasi. Agar tidak terkesan arogan dan jalan sendiri-sendiri,a�? terangnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat yang meminta pembebasan lahan Tampah Bolek sebagai tanah ulayat, Arsa Ali tetap dengan sikapnya. Mewakili masyarakat wilayah Lotim bagian selatan ia meminta Pemkab Lotim mencabut izin PT Temada Pumas Abadi.

a�?Kami minta Pemkab bertindak cepat mengusut mafia penjual dan pembuatan sertifikat. Untuk itu, Pansus Tampah Bolek harus segera dibentuk,a�? pintanya.

Saat ini, Arsa mengaku telah mengantongi berkas yang menjadi bukti runut bagaimana sertifikat lahan Tampah Bolek bisa diterbitkan. Kepada Lombok Post, ia membeberkan bahwa ada keterlibatan empat Kades di wilayah Jerowaru dalam proses jual beli sertifikat lahan yang diklaim tanah ulayat tersebut. a�?Kami sudah serahkan berkasnya ke dewan. Pada waktunya nanti, itu juga akan kami publis. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik,a�? tandasnya. (ton/r2)

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost