Lombok Post
Headline Praya

Banyak Desa di Loteng Nunggak Pajak

Kepala KPP Pratama Praya Nico Herry Janto

PRAYA-Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya di Lombok Tengah (Loteng) merilis, sejak tahun 2015 lalu hingga sekarang, ada sejumlah desa yang belum membayar pajak. Kini, desa-desa tersebut diberikan sanksi, berupa beban bunga. Jika masih lalai akan diserahkan ke jalur hukum.

a�?Padahal, kami sudah berkali-kali mengingatkan para Kepala Desa (Kades) dan bendaraha desa bersangkutan,a�? kata Kepala KPP Pratama Praya Nico Herry Janto, kemarin (24/8) usai mengikuti acara sosialisasi TP4D di kantor Kejaksaan Negeru (Kejari) Praya.

Sayangnya, sesal Nico apartur pemerintah desa yang dimaksud, tidak mengindahkannya. Disinggung, desa mana saja yang tidak taat membayar pajak tersebut. Nico enggan membeberkan. Yang pasti, kata Nico KPP Pratama Praya sudah berusaha melakukan penarikan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Ia mengatakan, sumber pajak di tingkat desa yaitu, dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana desa. Begitu transaksi keuangan dijalankan, maka kades wajib memerintahkan bendahara desa membayar pajak. a�?Melalui kesempatan ini saya sampaikan, tolong yang belum bayar pajak, segera membayar,a�? serunya.

a�?Nah ini dia, kok bisa ada desa yang belum membayar pajak. Tolong yang merasa segera bertindak,a�? sambung Kepala Kejari Praya Feri Mupahir.

Kajari menilai, tidak ada aparatur pemerintah desa di Loteng ini yang tidak paham dan tidak tahu soal penanganan pembayaran pajak. Yang ada, ketidakmauan saja. Untuk itu, pihaknya siap membantu KPP Pratama Praya, guna melakukan pendampingan di tingkat desa.

a�?Ingat, salah satu kasus hukum yang bisa menyeret aparatur desa adalah, persoalan pajak,a�? tambah Kasi Intel Kejari Praya Feby Rudy, terpisah.

Sehingga untuk meminimalisirnya, kata Feby jaksa sudah seringkali turun ke desa-desa, guna melakukan sosialisasi. a�?Sebenarnya, urusan pajak itu cukup ditangani bendahara desa saja. Tidak perlu kades turun tangan,a�? seru Feby.

Menanggapi hal itu, ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng Sahim mengaku kaget dengan pernyataan KPP Pratama Praya. Agar persoalannya tidak menumpuk, pihaknya dalam waktu dekat akan bertemu langsung dengan jajaran KPP Pratama. Tujuannya, untuk mencari tahu desa mana saja yang belum membayar pajak.

a�?Mohon koordinasi dan komunikasinya. Biar kami disiapkan waktu, untuk bertemu. Masalah ini, harus cepat kita klirkan,a�? kata Kades Nyerot, Jonggat tersebut.(dss/r2)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost