Headline Metropolis

Warga Miskin Tak Bisa Sekolah!

MATARAM-Kewenangan lembaga pendidikan SMA dan sederajat sudah beralih ke Pemerintah Provinsi NTB. Dengan begitu, kabupaten kota hanya punya kewajiban mengawal penyelenggaraan pendidikan hanya sampai SMP dan sederajat saja.

Sebelum itu, Pemerintah Kota Mataram sendiri sudah mencanangkan program pendidikan 12 tahun. Sayangnya, program revolusioner dari mantan Wali Kota Mataram HM Ruslan (Alm) ini kini tinggal cerita.

Apalagi setelah putusnya kewenangan Kota Mataram pada lembaga pendidikan sampai SMP dan sederajat. “Kita berharap ini bisa dilanjutkan pemerintah provinsi,a�? kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito.

Diakui Eko, putusnya kewenangan hanya sampai SMP dan sederajat, membuat program wajib belajar (Wajar) 12 tahun makin sulit diamankan. Jika dulu, pemkot bisa membuat hitung-hitungan, berapa lembaga pendidikan yang dibutuhkan untuk warga kota, sekarang hal ini jadi sulit karena keputusan jumlah lembaga pendidikan semua ada di provinsi.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Tetapi ini harus terus berjalan, tidak boleh ada anak kita yang putus sekolah, tidak boleh ada anak kita yang sulit masuk SMA,a�? ujarnya.

Secara teknis, beban pendidikan di daerah, termasuk Kota Mataram, berkurang. Dari sebelumnya Wajar 12 tahun, menjadi Wajar 9 tahun. Kurangnya beban dari segi tahun, akan membuat kota lebih fokus meningkatkan fasilitias dan sarana pendidikan, dari PAUD sampai SMP.

a�?Kita harus kaya inovasi dan terus melakukan banyak perubahan, meski apa yang sudah kita capai cukup baik,a�? klaim Eko.

Menurutnya pemkot kini hanya punya satu cara untuk menjamin pendidikan warganya. Yakni dengan meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Ya kita berharap provinsi juga bisa berinovasi meringankan beban biaya pendidikan bagi anak-anak yang sekolah di SMA, seperti yang pernah kota lakukan,a�? ujarnya.

Eko mengatakan pada tahun ajaran ini,A� pemkot menggratiskan pakaian seragam bagi siswa SD dan SMP se-Kota Mataram. Cara ini diharapkan dapat sedikit mengurangi beban para orang tua.

Sayangnya, cara itu terbukti belum mampu menekan angka putus sekolah di Mataram. Buktinya, hingga kini masih banyak anak-anak Mataram yang tidak mampu bersekolah karena persoalan ekonomi.

Kalau tidak percaya, lihat saja di sejumlah lampu merah yang ada di Kota Mataram. Di sini, banyak sekali anak-anak seumuran SD-SMP yang bekeliaran di jam-jam sekolah. Mereka terpaksa berjualan asongan, seperti menjual kacang, kerupuk, dan pisang rebus.

Semua itu dilakukan untuk membantu ekonomi keluarganya. “Saya tidak sekolah. Tidak ada biaya,” kata salah satu anak yang ditemui Lombok Post di lampu stopan jalan Sriwijaya Kota Mataram.

Anak yang enggan menyebut namanya ini setiap hari berjualan di lampu stopan. Dalam sehari, ia bisa mengumpulkan Rp 30-50 ribu dari hasil berjualan asongan. “Hasilnya saya kasi ke orang tua untuk beli kebutuhan dapur,” terangnya.

Kondisi ini sekaligus menggambarkan bahwa fakta lapangan selalu tidak serasi dengan data di atas kertas. Karena, data di atas kertas sejatinya menempatkan Kota Mataram dalam posisi cukup baik. Angka kemiskinannya terus menurun dan ekonomi berkembang dengan sangat cepat.

Sekda Eko sendiri mengaku tetap berpegang teguh pada data di atas kertas. Bahkan, ia mengklaim warga miskin kota didominasi warga pendatang. Bukan warga asli Kota Mataram.

a�?(Putus sekolah) Lebih banyak didominasi oleh warga pendatang, yang mencoba mengadu nasib, mereka bekerja sebagai buruh, tanpa life skill yang mumpuni,a�? kilahnya.

Terpisah, Dinas Pendidikan Kota Mataram melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Jasman Jayadi, mengaku belum bisa merilis angka putus sekolah di Kota Mataram. a�?Hari ini Pokja akan mulai bekerja, untuk mendata itu,a�? kata Jasman beralasan.

Pendataan ini, lanjut Jasman, terkait dengan langkah pemerintah menjamin pendidikan yang layak bagi anak-anak putus sekolah. Dari jatah sebanyak 10 ribu, sasaran anak putus sekolah di NTB, Kota Mataram mendapat jatah seribu anak sasaran.

Mereka nantinya, akan diberikan bantuan pembiayaan agar bisa mengenyam pendidikan yang sesuai untuk usianya. a�?Jika usianya masih kecil, nanti kita upayakan tetap bisa masuk PAUD, tetapi kalau remaja maka akan diarahkan agar bisa ikut kursus pelatihan,a�? jelasnya.

Program ini dikatakan Jasman baru tahun ini digulirkan. Ini bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia Pintar. Sedikitnya ada 12 instansi yang bergabung membentuk tim, lalu melakukan pendataan pada anak-anak miskin dan siswa putus sekolah.

a�?Untuk jumlah belum bisa kami pastikan, karena tim belum bekerja. Tetapi proyek ini dalam rangka menjamin semua anak dapat pendidikan layak,a�? tandasnya. (zad/r5)

Related posts

Berkas Pungli Pasar Sayang Rampung

Redaksi Lombok Post

Aher: Wartawan Membuat Kritis Masyarakat

Redaksi Lombok post

Baperjakat Harus Profesional!

Redaksi Lombok post