Lombok Post
Headline Kriminal

Jaksa Akan Periksa Presdir PT APC

PESONA SEKAROH: Suasana Kawasan Hutan Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur beberapa waktu lalu. Saat ini kejaksaan tengah mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SHM dan izin pemanfaatan lahan di kawasan tersebut. IVAN/LOMBOK POST

MATARAM-Permohonan praperadilan PT Autore Pearl Culture (APC) mental di tangan hakim Pengadilan Negeri (PN) Selong. Penyidikan atas dugaan korupsi penggunaan kawasan Hutan Sekaroh, Lombok Timur (Lotim) yang melibatkan PT APC dan AP (inisial, Red) sebagai tersangka, akan kembali berlanjut.

Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong Iwan Gustiawan mengatakan, permohonan praperadilan PT APC telah ditolak PN Selong. Karena itu pihaknya siap menggenjot proses penyidikan.

a�?Penyidikannya masih tetap berjalan,a�? kata Iwan, kemarin (25/8).

Dalam perkara ini, penyidik masih fokus pada peran AP. Karena itu, mereka rencananya akan memanggil Presiden Direktur (Presdir) PT APC untuk diperiksa. Nantinya, yang bersangkutan akan dimintai keterangan A�sebagai saksi untuk kasus tersangka AP.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Untuk pemeriksaan lanjutan di kasus AP,a�? ungkapnya.

Iwan mengatakan, pemeriksaan terhadap Presdir PT APC dijadwalkan pada Rabu (30/8) mendatang. Pemanggilan ini merupakan kali kelima permintaan jaksa untuk Presdir PT APC hadir sebagai saksi.

a�?Sudah empat kali mangkir, jadi kita imbau untuk penuhi panggilan penyidik,a�? tegas Iwan.

Terpisah, terkait praperadilan yang tidak dikabulkan, Kuasa hukum PT APC DA Malik mengatakan, pihaknya menghormati putusan hukum. Terkait apakah nanti akan diteruskan ke pokok perkara, mereka juga akan menghargai proses itu.

a�?Intinya kita hormati prosesnya,a�? kata Malik..

Upaya praperadilan dari mereka dalam rangka kontrol karena penetapan PT APC sebagai tersangka. Malik menilai ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang tidak digunakan sebagai standar penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong. Aturan tersebut, terkait pedoman penanganan perkara terhadap korporasi.

Malik menjelaskan, untuk penanganan korporasi, seharusnya Kejari Selong berpedoman pada Peraturan Kejagung Nomor 28 Tahun 20014 dan Perma Nomor 13 Tahun 1016.

a�?Ini yang kita anggap tidak digunakan kejaksaan,a�? ujarnya.

Meski menilai ada aturan yang tidak dijalankan jaksa, anggapan hakim berbeda. Menurut hakim tunggal, apa yang sudah dilakukan Kejari Selong dalam proses penyidikan ini telah sesuai dengan prosedur.

a�?Entah prosedur mana yang dimaksud, wallahualam bissawab. Tidak dijelaskan,a�? kata dia.

Terlepas dari itu, pihaknya tetap menghormati apa yang telah menjadi keputusan hakim. Bagiamana dengan rencana pemanggilan Presdir PT APC? Mengenai ini, kata Malik, pihaknya akan berupaya untuk memenuhi panggilan jaksa. Menghadirkan presdir untuk datang sebagai saksi.

a�?Memang ada jadwal pemeriksaan. Hanya saja presdir masih ada di Mongolia, tapi kita akan upayakan untuk hadir,a�? pungkasnya.(dit/r2)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost