Lombok Post
Headline Metropolis

Ali BD Puji Program Jokowi

TUNTASKAN KEMISKINAN: Bupati Lotim Ali BD memberi sambutan dalam Kegiatan Penyaluran Program Keluarga Harapan Tahun 2017 di Kantor Camat Sikur, Sabtu (26/8) lalu. DOK HUMAS LOTIM

SELONG-Kementerian SosialA� Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengadakan Kegiatan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) TahunA� 2017. Bupati Lotim Ali BD dalam sambutnnya menyampaikanA� terima kasih kepadaA� Kementerian SosialA� RI yangA� telahA� memilihA� Lotim sebagai tempat penyaluranA� bantuanA� sosial.

Dalam kesempatan itu, Ali BD memuji pemerintahan Jokowi yang ia nilai menciptakan banyak gagasan baik. Bahkan gagasan-gagasan itu telah dijalankan hingga saat ini.A�Misalnya PKH, Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

a�?Kalau dilihat sepintas, lalu muncul pertanyaan apakah dengan kartu ini bisa menyejahterakan dan membuat pintar? Jawabannya bisa bermacam-macam,A�tetapi yang paling utama adalah harus ada tindakan nyata pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan tersebut,a�? kata Ali BD.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Setidaknya,A�lewat program itu, masyarakat bisa tertolong. Orang miskin bisa menyekolahkan anak-anaknya dannya kebutuhan terpenuhi,a�? sambungnya.

Yang justru menjadi persoalan, kata Ali, jika pemerintah hanya melihat dan membiarkan kemiskinan. IniA� artinya pemerintah tersebut tidak memiliki integritas terhadap rakyat. Namun demikian, program PKH,A� KIS, dan KIP, masih banyak keluhan.

Keluhan itu misalnya, orang tidak terlalu miskin justru mendapat bantuan PKH, KIS, dan lainnya. Sementara orang yang benar-benar miskin justru tidak kebagian. Tentu dalam masalah ini bukan menjadi kesalahan kemensos atau bupati.A�Akan tetapi kesalahan itu datang dari bawah. Sebab,A�data calon penerima berasal dari bawah. Seperti kadus dan kades.

a�?Parahnya lagi ada kadus dan kades hanya mengutamakan keluarganya saja. Kadus dan kades seperti itu adalah jahat,a�? terang Bupati dua periode tersebut.

Untuk itu, Ali BDA� berharap kepada camat jika melihat seperti itu harus turun langsung bukan duduk dibalik meja. Camat berhak turun memperbaiki bila menemukan hal-hal yang kurang baik. Sehingga bantuan PKH ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Lotim sendiri, angka kemiskinan terus menurun. Pada tahun 2013, tercatat kemiskinan berada pada angka 20,07 persen. Angka ini kemudian menurun menjadi 19,00 di tahun berikutnya. Sempat mengalami kenaikan menjadi 19,14 akibat kenaikan harga BBM dan kebutuhan tarif dasar lainnya, angka ini pun menurun di tahun 2016 lalu menjadi 18,46 persen. Penurunan ini tidak terlepas dari segala program pemerintah daerah yang bersinergi dengan semua pihak.

Sementara itu, sambutan Menteri Sosial RI disampaikan Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Mira Riyati Kurniasih. Ia mengatakan, fokus penanggulangan kemiskinan diarahkan pada strategi pengurangan angka kemiskinan yang menekankan pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan kerja sama lintas program, dan peningkatan kesejahteraan lewat penghidupan berkelanjutan dan berkeadilan.

a�?Program ini harus diperluas dan dioptimalisasikan di berbagai lini. Diharapkan padaA� tahun 2019 nanti dapat memberi kontribusi dalam penurunan kemiskinan hinggaA�5 sampai 9 persen,a�? jelasnya.

Peran penting pendamping dan lembagaA�pembayaran untuk dapat melakukan sosialisasi, edukasi secara intens kepada penerima manfaat agar dapat memahami penggunaan kartu dan proses pencairan bantuan tersebut. a�?Target perluasan jangkauan PKH di tahunA�2018 akan menyentuh angka 10 juta keluarga penerima manfaat,a�? ungkap Mira.

Penyaluran bantuan sosial non tunai PKHA� tahunA� 2017 ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan PKH. Bulan ini disebutnya sebagai bulan Agustus tuntas. Artinya, seluruh keluarga penerima manfaat PKH akan menerima pencairan bantuan sosial hingga Agustus berakhir.

Kementerian Sosial berharap, peserta PKH juga mendapat program bantuan sosial lainnya yaitu program Indonesia Pintar,A�ProgramA� Indonesia Sehat, bantuan pangan non tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), usaha ekonomi produktif, Rumah Tinggal Layak HuniA�(Rutilahu), maupun program Subsidi Energi agar mereka cepat terentas dari kemiskinan.

a�?Dukungan dan kerja sama pemerintah daerah akan berdampak positif dan efektif dalam mengurangi kemiskinan. DanA�bagiA�Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) diharapkan dapat mempermudah KPM PKH mengakses layanan keuangan insklusif,a�? jelasnya.

Pimpinan BRI Cabang Selong, Suroso mengatakan, bantuan non tunai program Keluarga Harapan ini dilakukan karena adanya kerja sama antara Kemensos dan BRI. Program ini sebenarnya bukan hanya Kemensos dan BRIA� saja, tapiA� juga dengan HIMBARA. Khusus di Bali, NTB dan NTT, Kemensos bekerja sama dengan BRI.

Suroso berharap, kerja sama ini tetap berjalan dengan baik dan mampu membuat perubahanA�untuk masyarakat menjadi lebihA� baik lagi. Sehingga angka kemiskinanA�di Kabupaten Lombok Timur dapat teratasi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur,A� HR Mulyanto Tejokusumo dalam laporannya menyampaikan, PKH di Provinsi NTB khususnya Lotim mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. Jumlah penerimaan manfaat PKH di Kabupaten Lotim sampai tahun 2017 sebanyak 45.594 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan sosial yang diserahkan dari Kementerian Sosial RI kepada Kabupaten Lotim tahun 2017 sebesar Rp 227 miliar lebih. Terdiri atas bantuan PKH Non Tunai sebesarA�Rp 86 miliar bagi 45.594 KPM. Bantuan BerasA� SejahteraA� (Rastra) sebesarA� Rp 189,7 miliar bagiA� 138.363 keluarga. Bantuan Sosial Disabilitas sebesar Rp 948 juta bagi 316 jiwa serta bantuan Sosial Lanjut UsiaA� sebesarA�Rp 272 juta bagi 136 jiwa.

a�?SDMA� PKH di Kabupaten Lombok TimurA� berjumlah 212 orang terdiri dari Koordinator Kabupaten 1 orang, pendamping 206 orang dan operator lima orang,a�? terangnya.

Bantuan yang diterima oleh KPM pada tahun 2017 diberikan flat sebesarA� Rp 1,8 juta per tahun dan Rp 2 juta bagi lansia di atasA� 70 tahun dan penyandang disabilitas berat. Bantuan diterima sebanyak empat kaliA� dalam setahun, masing-masing sebesarA�RpA�500 ribu di setiap tahapnya. Penyaluran dana ini dilakukan dengan cara non tunai melaluiA� Lembaga Bayar Bank Rakyat Indonesia Cabang Selong. (ton/ADV/r5)

Berita Lainnya

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost