Lombok Post
Headline Kriminal

Jatah Petani Rentan Dikorupsi

BAWANG MERAH: Komoditas pertanian bawang merah, menjadi salah satu unggulan komoditi di wilayah NTB. Untuk menggenjot kebutuhan nasional, pemerintah pusat menggelontorkan dana ratusan miliar ke Pemkab Bima untuk pengadaan bibit bawang merah. Sayangnya, dalam proyek bantuan tersebut terindikasi terjadi tindak pidana korupsi. SIRTU/LOMBOK POST

Pemerintah menggelontorkan dana hingga ratusan miliar untuk memajukan sektor pertanian di NTB. Namun sejumlah proyek justru berakhir di pengadilan. Penegak hukum mensinyalir adanya penyimpangan. Seperti yang terjadi pada pengadaan bibit bawang merah di Bima dan alat pengering hasil pertanian (Vertical Dryer) di Mataram.

== == == == == == == ==

Dua tahun berturut-turut, Kabupaten Bima mendapat suntikan dana pengadaan bibit bawang dari kantong APBN. Tahun 2015, pemerintah pusat menggelontorkan sekitar Rp 63 miliar. Kemudian tahun lalu sekitar Rp 124 miliar.

Pengadaan bibit bawang merah disinyalir bermasalah. Ini dibuktikan dari laporan ke dua lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian. Lembaga anti rasuah juga sudah mulai menelisik dugaan korupsi. Begitu pula Polda NTB yang mulai menyelidiki indikasi korupsi pengadaan bibit bawang.

Indikasi korupsi pada proyek puluhan miliar tersebut, lebih dulu diterima KPK. Lembaga anti rasuah A�ini tengah mengumpulkan data dan keterangan untuk penyelidikan bibit bawang tahun 2015.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”624″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Untuk tahun 2015, Kabupaten Bima mendapat anggaran sekitar Rp 63 miliar yang digelontorkan dalam dua tahap, masing-masing Rp 45 miliar dan Rp 18 miliar. Sebelum ditangani KPK, indikasi korupsi ini lebih dulu masuk ke meja penyidik Polres Bima Kabupaten.

Kapolres Bima Kabupaten AKBP M Eka Fathur Rahman mengaku jika kasus tersebut sebelumnya sempat dilaporkan ke Polres Bima. Hanya saja, laporan tersebut masuk sebelum ia menjabat sebagai Kapolres.

a�?Dulu memang ada laporannya, tapi saya belum jadi kapolres. Jadi perkembangan kasus seperti apa, saya tidak tahu persis,a�? kata Eka belum lama ini.

Ditariknya kasus itu ke KPK, diduga karena lambannya proses penanganan yang dilakukan Polres Bima. Hal tersebut sempat disayangkan Kanit Tipikor Satreskrim Polres Bima Ipda Kadek Sumerta. Kata dia, perkara ini sebenarnya bisa saja ditangani unit tipikor Polres Bima.

a�?Sempat dilaporkan ke Polres Bima. Mungkin karena penanganannya lamban, akhirnya dilaporkan KPK. Sekarang kasusnya sudah ditangani KPK,a�? ujar dia.

Bagaimana dengan penanganan di kepolisian? Baru-baru ini, penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB mulai mengendus aroma korupsi pengadaan bibit bawang. Mereka telah melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap salah satu pegawai di Dinas Pertanian (Distan) Pemkab Bima dan pemenang lelang.

Pihak yang dimintai keterangan bertugas di bagian Tata Usaha, yakni Suhardin. Dia yang datang bersama dua staf lainnya, membenarkan terkait klarifikasi dari penyidik. Dia juga mengaku pemanggilannya untuk proyek pengadaan bibit bawang pada tahun anggaran 2016.

a�?Iya (proyek) pengadaan bibit bawang tahun 2016,a�? kata dia.

Setelah klarifikasi terhadap Suhardin, penyidik melanjutkannya dengan pemanggilan pemenang lelang. Klarifikasi terhadap perusahaan pemenang tender dilakukan penyidik pada Jumat (25/8) lalu. Hadir salah satu petinggi perusahaan dengan ditemani kuasa hukumnya, Anton Hutomo Sugiarto.

Penyidik menduga A�ada indikasi persyaratan perusahaan pemenang tender yang tidak sesuai kualifikasi. Informasi yang koran ini dapatkan, ada sekitar 14 item dokumen dianggap bermasalah. Semuanya terkait dengan spesifikasi teknis izin merek pupuk.

Anton mengatakan, proses lelang yang dilakukan kliennya telah mengikuti aturan yang ditetapkan Pemkab Bima, yakni berupa lelang umum dan dapat terpantau melalui LPSE. a�?Semua orang bisa lihat siapa pemenangnya, pesertanya, dan syarat pengadaannya,a�? ujarnya.

Selain menjelaskan proses lelang kepada penyidik, pihaknya juga menyerahkan sejumlah dokumen. Kata Anton, dokumen yang diberikan kepada penyidik sama dengan dokumen yang ada di Dinas Pertanian Bima.

a�?Prinsipnya sama dengan dokumen di dinas,a�? ungkap Anton.

Ditambahkan Anton, pihaknya juga menjelaskan proses setelah memenangi lelang proyek. Dimulai dari pengadaan hingga pengiriman bibit bawang kepada kelompok tani.

Proses tersebut, dilakukan berdasarkan acuan yang ditetapkan Distan Bima. Termasuk nama-nama kelompok tani yang menerima bantuan, berdasarkan daftar yang diberikan dinas.

a�?Kita cuma memenuhi kuota, berapa barang yang diadakan itu,a�? bebernya.

Anton mengatakan, pihaknya tidak merisaukan klarifikasi yang dilakukan penyidik. Kedatangan mereka kemarin juga sebagai bentuk sikap A�kooperatif terhadap proses hukum.

A�a�?Kita sudah menjalankan prosedurnya sesuai aturan dan syarat, jadi sepanjang ini tidak ada masalah,a�? tandas Anton.

Sementara itu, Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, pihaknya belum dapat memberi penjelasan terkait perkara tersebut. Apalagi posisi kasus yang ditangani masih di tingkat penyelidikan.

Meski demikian, setiap dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat, pasti akan ditindaklanjuti jajarannya. a�?Kita pasti akan memprosesnya,a�? kata dia.

Pengadaan bibit bawang merah pada 2015 dan 2016, merupakan proyek pusat. Turun melalui Distan Pemkab Bima untuk selanjutnya diserahkan kepada ratusan kelompok tani.

Untuk dua proyek ini, pusat menggelontorkan anggaran hingga sekitar Rp 187 miliar. Angka ratusan miliar tersebut, tidak saja dikhususkan untuk pengadaan bibit bawang. Pemerintah juga mengalokasikannya untuk pembangunan gudang penyimpanan bawang dengan kapasitas 1000 ton, pupuk organik, dan fungisida.

Rinciannya, bibit bawang merah yang berjenis super atau berkualitas baik dengan harga kontrak Rp 3,2 juta per 100 kilogram. Pengadaan obat pestisida 500 liter per kelompok tani dan pengadaan pupuk kandang 100 zak setiap kelompok tani.

Selain pengadaan bibit bawang, dugaan korupsi juga menyasar proyek alat pengering hasil pertanian (Vertical Dryer) pada proyek pengadaan di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Holtikultura (Distan TPH) NTB.

Untuk proyek ini, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menggelontorkan anggaran sekitar Rp 5,6 miliar pada APBNP 2015, dengan nomenklatur bantuan sosial sarana pascapanen tanaman pangan di kabupaten/kota se-NTB tahun anggaran 2015.

Satu tahun setelahnya, Distan TPH NTB menggelar tender. Dalam putusan PPK, ditetapkan tujuh kelompok tani (poktan) penerima bantuan. KPA dan PPK menandatangani nama kelompok penerima bantuan di kabupaten/kota dengan nilai masing-masing Rp 935 juta per poktan.

Salah satu penerima bantuan adalah Poktan Sayang Daye II, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Namun dalam pelaksanaannya muncul masalah. Bantuan Poktan Sayang Daye II diduga A�dialihkan ke Poktan Pandan Wangi, di Desa Gontoran Timur, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat.

Karena itu, jaksa menghitung kerugian negara dari kasus ini A�berdasarkan total loss. Angkanya mencapai Rp 668 juta. Dengan indikasi pengadaan alat vertical dryer yang dibagikan tidak tepat sasaran.

Perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB ini telah menetapkan dua tersangka, yakni Budi Subagio dan Bainurahman. Keduanya juga telah menjadi terdakwa dan menjalani peradilan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Indikasi korupsi serupa juga terjadi pada proyek bantuan di Dinas PertanianA�KotaA�Mataram berupa pengadaan bibit cabai. Perkara ini masih pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan di Kejati NTB.

Proyek yang dikerjakan Distan Pemkot Mataram digelontorkan dari kantong ABPN 2016 sebesar Rp 2,8 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan untukA�program peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat kawasan anekaA�cabaiA�tahun 2016,

Anggaran sebesar Rp 2,8 Miliar itu kemudian dibagi ke dalam 12 item pekerjaan. Di mana sembilan diantaranya dilakukan melalui penunjukan langsung, dengan nilai pekerjaan di bawah Rp 200 juta. Seluruh bantuan tersebut, dibagi untuk 15 kelompok tani diA�KotaA�Mataram. Setiap kelompok mendapat jatah areal minimal satu hektare.(wahidi akbar sirinawa/r2)

Berita Lainnya

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost