Lombok Post
Selong

DPT Jadi Sumber Konflik Pilkades

SIAP GELAR PILKADES: Sejumlah panitia pelaksana Pilkades Serentak Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Lotim menunjukkan Perbup tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak 2017 kemarin (28/8). TONI/LOMBOK POST

SELONG-Pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Timur (Lotim) tahun lalu mengalami sejumlah persoalan. Salah satunya yakni di Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru. Bahkan persoalan ini berlanjut hingga ke ranah PTUN. Untuk mencegahA� persoalan serupa kembali muncul, panitia Pilkades telah menyiapkan langkah antisipatif.

“Kalau sebelumnya diperbolehkan menggunakan surat keterangan domisili, tahun ini tidak dibolehkan. Semua harus dari rekomendasi Disdukcapil Lotim. Baik itu KTP-Elektronik atau Suket,” terang Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jerowaru Lalu Jupri.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Data pemilih menjadi titik tekan pihak Kecamatan kepada panitia. Mengingat berkaca dari tahun sebelumnya, sumber utama persoalan Pilkades serentak adalah data pemilih ini. Sehingga pemutakhiran data pemilih menjadi tanggung jawab wajib panitia Pilkades Serentak.

“Di Batu Nampar itu jadi persoalan,” bebernya.Satu hal yang juga akan diperjelas untuk dibahas pihak panitia bersama pihak Pemkab yakni masalah warga yang pindah domisili. Dimana, warga tersebut telah terdaftar dalam DPT. Namun, jelang Pilkades serentak ia kemudian pindah ke daerah lain luar Lombok Timur. “Misalnya ada yang nikah atau yang lainnya. Apakah warga ini masih bisa memilih atau tidak ini akan kami tanyakan di Pemerintah Kabupaten,” paparnya.

Agar aturan bisa dijalankan sejelas-jelasnya. Sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Di Jerowaru, Jufri menerangkan tahun ini ada 11 Desa yang mengikuti Pilkades serentak dari 15 desa yang ada. Tiga desa telah lebih dulu menggelar Pilkades pada tahap pertama 2016 lalu. Sedangkan satu desa akan menggelar Pilkades serentak tahap tiga 2020 mendatang. Sementara Ketua BPD Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Lalu Darmawan mengaku pihaknya juga akan belajar dari kasus Pilkades Batu Nampar. Dimana sempat muncul dugaan adanya warga luar desa ikut memilih karena memiliki surat keterangan domisili dari desa.

“Karena kita sama-sama tahu. Satu suara itu sangat berarti. Sehingga aturan untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini yang harus diperketat,” jelasnya.

Panitia Pilkades sudah dilatih juga agar bersikap netral dan independen. “Mereka juga telah disumpah,” cetusnya. Berdasarkan Perbup yang ada, panitia mulai mendaftaran calon Kepala Desa sejak 24 September hingga 17 Oktober mendatang. Sedangkan penetapan DPT tanggal 18 Oktober mendatang. Sehari setelah penetapan calon kepala desa. (ton/r2)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

Ditilang, Siswa Madrasah Nangis Minta Pulang

Redaksi LombokPost