Lombok Post
Metropolis

RTRW Bukan Tersandera loh ya!

LANDSCAPE: Wajah Kota Mataram semakin padat akibat derasnya pembangunan. Kemungkinan perubahan bakal lebih cepat lagi jika proses revisi perda RTRW segera tuntas. Ivan/Lombok Post

MATARAMa��Evaluasi perda RTRW masih tersendat di provinsi. Hal ini karena ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Di antaranya menyangkut batas wilayah, peta kota, dan ketersedian Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Walau terkesan tersandera oleh perbaikan-perbaikan itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, menanggapi dengan kalem. Ia mengaku tidak terbebani dengan permintaan perbaikan dari provinsi.

a�?Masih diurus, bukan tersandera,a�? jawab Ahyar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Sejumlah catatan itu sedang dikerjakan pihaknya. Termasuk menyangkut keharusan menyiapkan peta 1 : 15 ribu.

a�?Sementara untuk permintaan batas wilayah sudah tidak ada masalah,a�? jaminnya.

Mempertegas batas wilayah ini, juga bagian dari upaya pemutakhiran kondisi terkini Kota Mataram. Dijelaskan Ahyar, sejak Perda RTRW 2011-2031 dibentuk, ada sejumlah perubahan wilayah yang terjadi.

a�?Sudah ada batasnya, tapi ada beberapa lingkungan yang masuk ke wilayah kita, sehingga harus ditegaskan lagi,a�? terangnya. Di antaranya Mapak Belatung, Mapak Dasan, Pekan Gelan, Dasan Kolo, Karang Rundun, Pengempel, Kebon Talo.

Ia melihat perbaikan ini memang sebuah keharusan. Kajiannya, harus dilakukan secara mendetail, mengingat Rencana Ditail Tata Ruang (RDTR) nanti akan jadi wajah pengembangan kota selanjutnya.

Tetapi di sisi lain, akselerasi terhadap penyelesaian evaluasi ini tetap ia harapkan bisa secepatnya tuntas. Jangan sampai Kota Mataram terkesan ribet dari segi administrasi. Padahal, sudah jelas arahan dari pemerintah pusat, agar investasi dipermudah.

a�?Saya tidak ingin Kota Mataram tidak memberikan pelayanan yang cepat,a�? cetusnya.Karena ini amanat nasional, maka ia berharap provinsi bisa bekerja lebih maksimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB Wedha Magma Ardhi mengatakan skala 1 : 50 ribu, merupakan usulan dari pemerintah kota. a�?Hanya saja, peta yang diberikan belum menggambarkan skala tersebut,a�? kata Wedha.

Sebelumnya, kota juga sudah siap-siap mengeluarkan RDTR. Namun menurut Wedha, itu tidak terlalu mendesak, dengan keinginan kota, mengubah petanya dari 1 : 25 ribu menjadi 1 : 15 ribu.

a�?Itu kita sambut baik kemarin itu,a�? cetusnya.

Dengan ukuran 1 : 15 ribu, menurut Wedha sudah cukup untuk menerbitkan izin-izin usaha. Sehingga, dengan begitu kota menurutnya tidak perlu buru-buru mengeluarkan RDTR.

a�?Bahkan ada kabupetan lain itu pakai peta 1 : 5 ribu, kalau 5 ribu itu kandang ayam bisa kelihatan, itu luar biasa. Itu yang belum kita lihat, ke mana sih maunya kota Mataram, struktur dan pola ruang itu yang belum clear,a�? tandasnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Pol PP Mengeluh Lagi

Redaksi LombokPost

Evi: Kasihan Pak Sudenom

Redaksi LombokPost

Yang Lolos TKD Jangan Senang Dulu!

Redaksi LombokPost

Sekolah Sesak, ABK Terdesak

Redaksi LombokPost

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost