Lombok Post
Headline Kriminal

31 SHM Terbit di Hutan Sekaroh

SIDANG SEKAROH: Suasana sidang dugaan penerbitan sertifikat ilegal di kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK-15, di Pengadilan Tipikor, Selasa (29/8). DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM-Sidang lanjutan dugaan penerbitan sertiifkat ilegal di kawasan Hutan Lindung Sekaroh, Lombok Timur (Lotim) memasuki agenda pemeriksaan saksi. Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Mataram ini, menghadirkan enam saksi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Sidang yang dipimpin Albertus Usada tersebut digelar sejak pukul 14.00 Wita hingga pukul 21.30 Wita, Selasa (29/8). Dalam kesaksiannya, salah satu saksi yakni Sutikno menjelaskan mengenai penetapan luasan kawasan hutan lindung Sekaroh Register Tanah Kehutanan (RTK-15).

Kata Sutikno, luas awal Hutan Sekaroh direncanakan sekitar 5900 hektare. Namun, setelah melakukan pengukuran ulang dengan melihat administrasi tata ruang Pemkab Lotim dan Pemprov NTB, serta hak-hak yang sudah ada sebelumnya di sana, luasan Hutan Sekaroh didefinitifkan menjadi 2834,20 hektare.

Hasil penetapan luas definitif Hutan Sekaroh RTK-15 itu tertuang dalam berita acara tata batas pada tahun 1994 dan ditandatangani panitia dari 11 lembaga. Antara lain, Bupati Lotim saat itu, Kepala Bappeda Lotim, Kepala Kantor Pertanahan Lotim, Camat Keruak, Kepala Dinas Perikanan Lotim, Kepala Dinas Perkebunan Lotim, dan Kepala Cabang Dishut NTB wilayah Lotim.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Berita acara definitifnya diterbitkan pada 1994,a�? katanya.

Albertus sempat menanyakan kepada saksi, apa fungsi dari Kepala Kantor Pertanahan Lotim saat itu, sehingga ikut menandatangani berita acara definitif luas Hutan Sekaroh RTK-15. Menjawab pertanyaan hakim, Sutikno mengatakan jika hal tersebut untuk persamaan persepsi.

Artinya, lanjut dia, setelah penandatanganan yang dilakukan, masing-masing pihak bisa menghindari terjadinya tumpang tindih, antara tanah pribadi dengan negara, yakni kawasan Hutan Sekaroh.

a�?Untuk persamaan persepsi yang mulia, agar tidak ada tumpang tindih tanah personal dan negara,a�? jelas Sutikno.

Selanjutnya, setelah penandatangan tersebut, pihak kehutanan sempat memasang plang. Mereka mengumumkan bawah kawasan Hutan Sekaroh RTK-15 merupakan tanah negara.

a�?2014 pernah kami pasang, tapi dirusak,a�? kata dia.

Meski telah sepakat mengenai Hutan Sekaroh yang merupakan tanah negara, pada tahun 2000, 2001, 2002, dan 2009 terbit sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim.

Dari pengakuan Sutikno, ada sekitar 32 SHM yang berada di dalam kawasan Hutan Sekaroh. Puluhan sertifikat itu mencaplok kawasan hutan sekitar 57 hektare.

a�?Saya tahu ada sertifikat itu karena ada data dari BPN,a�? pungkasnya.

Sementara itu, Kasipidsus Kejari Selong Iwan Gustiawan mengatakan, dari hasil penyidikan jaksa, pihaknya menemukan adanya 31 sertifikat di dalam kawasan Hutan Sekaroh. a�?Itu hasil penyidikan kami. Semuanya masuk dalam kawasan Hutan Sekaroh,a�? kata Iwan.(dit/r2)

Berita Lainnya

Janji Manis Jadup Bernilai Rp 4,58 M

Redaksi LombokPost

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost