Lombok Post
Metropolis

PUPR Kota Mataram Tetap Ngotot Membangun Lapak PKL di Tepi Saluran

BELUM JADI: Di tepi saluran ini, sedang dibangun tempat bagi para PKL berjualan. IVAN/LOMBOK POST

MATARAM-Beberapa pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya berjualan di samping Kantor Imigrasi dan Masjid Islamic Center, kini bisa bernafas. Karena pihak Pemerintah Kota Mataram tetap ngotot membangun lapak di tepi saluran, meski Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB melarangnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mataram saat ini memang membangun lapak untuk PKL. Lokasinya, berada di samping SMAN 5 Mataram. Lapak yang sedang dalam pengerjaan itu posisinya persis di atas saluran air.

a�?Itu, lapak proyek PUPR Kota Mataram diprotes oleh BWS Provinsi. Mereka diminta menghentikan proyek itu,a�? kata sumber yang meminta namanya dirahasiakan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Terkait itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) H Mahmuddin Tura tidak mau ambil pusing. Ia enggan mendengar protes atau permintaan dari BWS Provinsi itu. a�?Kami memang baru dapatkan informasi kalau pihak provinsi ingin membongkar lapak itu,a�? kata Tura.

Ia mengatakan, pihak provinsi harusnya tak melarang pembangunan lapak PKL tersebut. Karena, ini menjadi solusi satu-satunya agar para PKL menjadi lebih tertata. a�?Penyetopan ini akan kami lapor dulu dan meminta petunjuk dari Wali Kota. Karena sebelumnya, rencana ini merupakan kebijakan beliau. Itu untuk mengakomodir semua keinginan dari PKL-PKL di sana,a�? kilah Tura.

Tura berpendapat, bangunan lapak PKL di lokasi itu tidak akan mengganggu aliran sungai. a�?apalagi yang mengerjakan dan membersihkan aliran sungai ini kan juga para pasukan kami (PUPR),a�? cetusnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram Parhan mengatakan, jika pembangunan lapak itu melanggar aturan, maka harus dihentikan. Siapapun yang memiliki kebijakan. a�?Membangun di atas saluran, memang (sebenarnya) tidak diperbolehkan. Apalagi itu lahan milik provinsi,a�? kata Parhan.

Menurutnya Pemkot Mataram harus melihat kembali program kerja yang dilakukan. a�?Pemkot Mataram harus mencari solusi. Solusi yang tidak menabrak aturan,a�? tandas Parhan. (cr-tea/r5)

 

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost