Lombok Post
Headline Kriminal

Jaksa Sita Data Merger BPR NTB

SITA BARANG BUKTI: Kejaksaan Tinggi NTB menyita sejumlah dokumen dan server yang berkaitan dengan proses merger PT BPR NTB, di kantor PD BPR Lombok Tengah, kemarin (14/9). DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM-Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menyita sejumlah dokumen dan server tim konsolidasi merger PT BPR NTB, kemarin (14/9). Penyitaan ini dilakukan di kantor Perusahaan Daerah (PD) BPR Lombok Tengah (Loteng), kemarin (14/9).

Penyitaan kemarin, merupakan rangkaian penyidikan untuk menguak dugaan korupsi dalam merger 8 PD BPR menjadi PT BPR NTB. Ini juga langkah melengkapi alat bukti dalam penetapan tersangka pada perkara ini.

Dalam kegiatan tersebut, Kejati NTB menurunkan tim berjumlah empat orang yang diketuai Usman. Mereka mendatangi kantor PD BPR Loteng sekitar pukul 11.00 Wita. Tim langsung masuk menuju ruangan IT dan Akuntan. Di sini, mereka melakukan pengecekan terhadap sejumlah dokumen, salah satunya adalah surat tugas untuk tim konsolidasi merger.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Selain dokumen, penyidik juga memeriksa satu unit server di dalam ruangan. Di dalam server tersebut, terdapat setidaknya lima item boks. Satu diantaranya merupakan bank data milik PD BPR Loteng, sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai penyimpanan data untuk tim konsolidasi merger PT BPR.

Setelah sekitar dua jam melakukan pengecekan, penyidik memutuskan untuk menyita server tersebut. Mereka juga membawa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan merger PT BPR NTB.

Ketua tim penyitaan Usman mengatakan, pihaknya tidak dapat membeberkan dokumen apa saja yang disita. Yang pasti hal tersebut berkaitan dengan perkara yang masih disidik jaksa.

a�?Ada beberapa dokumen, server, dan UPS yang telah disita kejaksaan,a�? kata Usman, kemarin.

Mengenai server tersebut, Usman mengatakan hingga saat ini belum bisa difungsikan. Sebab 8 PD BPR yang demerger, belum menjadi satu kesatuan di dalam PT BPR NTB.

a�?Belum terfungsi karena belum ada penggabungan,a�? ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama PD BPR Loteng Ahmad Afifi mengatakan, server yang disita penyidik Kejati NTB merupakan hasil pembelian tim konsolidasi merger. Bukan milik dari PD BPR Loteng.

Mengenai lokasinya yang berada di kantor PD BPR Loteng, itu karena dititipkan saja. Karena tim konsolidasi mempertimbangkan mengenai daya listrik untuk pengoperasian server.

a�?Kami hanya dititipkan saja,a�? kata Ahmad.

Seperti apa fungsi server itu? Menjawab itu, Ahmad mengaku tidak tahu persis fungsi server. Apalagi posisinya di dalam tim konsolidasi hanya mengurusi masalah Sumber Daya Manusia (SDM), bukan mengenai Informasi dan Teknologi (IT).

Meski demikian, dia memperkirakan jika server akan digunakan untuk penyimpanan data tim konsolidasi. Hanya saja, lanjut Ahmad, hingga saat ini benda tersebut belum berfungsi.

a�?Sejak dititipkan dari 2016 sampai sekarang belum berfungsi,a�? ungkapnya.

Mengenai penyidikan yang dilakukan Kejati NTB terhadap dugaan korupsi merger PT BPR NTB, Ahmad mengatakan, jika dirinya baru satu kali dimintai keterangan penyidik. Permintaan keterangan itu terkait posisinya di bagian SDM dalam tim konsolidasi merger.

Ditambahkannya, dalam proses merger tersebut, bagian SDM belum banyak bekerja. Sejauh ini, bagian SDM hanya mengerjakan penyusunan draft struktur organisasi ketika PD BPR menjadi PT BPR NTB.

a�?Tapi itu juga belum diplenokan sampai sekarang. Bagian SDM belum banyak bekerja. Tim konsolidasi masih fokus pada Legalnya, untuk proses penggabungan. IT juga, untuk pengadaan,a�? beber dia.

Bagaimana dengan sharing anggaran untuk proses merger PT BPR NTB? Kata Ahmad, hal tersebut benar adanya. Setiap PD BPR direncanakan mengeluarkan uang Rp 100 juta yang masuk dalam rencana kerja masing-masing PD BPR.

a�?Sharing dana itu ada. Kita memang ada direncanakan Rp 100 juta dari masing-masing BPR. Tapi kalau totalnya Rp 1,6 miliar, saya tidak tahu,a�? tandasnya.

Diketahui, penyidikan dugaan korupsi merger PT BPR NTB terkait penggunaan Rp 1,6 miliar yang dikumpulkan 8 PD BPR. Uang tersebut digunakan untuk operasional merger PT BPR. Penyidik menelisik dasar hukum dalam alokasi anggaran tersebut.

Ketika kasus berada di tingkat penyelidikan, Kepala BPR Lombok Timur, selaku sekretaris tim konsolidasi mengatakan, anggaran digunakan untuk biaya hearing dengan DPRD NTB serta rapat pembahasan merger. Selain itu, ada juga yang digunakan untuk membeli sejumlah perangkat penunjang IT.(dit/r2)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost