Lombok Post
Tanjung

Jangan Intervensi Pilkades Sokong!

SAMPAIKAN ASPIRASI: Puluhan warga yang tergabung dalam FWPDS saat menyampaikan aspirasinya di halaman kantor bupati Lombok Utara setelah diperkenankan masuk oleh aparat keamanan, kemarin (14/9). PUJO/LOMBOK POST

TANJUNG-Puluhan warga Desa Sokong, Kecamatan Tanjung yang tergabung dalam Forum Warga Peduli Desa Sokong (FWPDS) berunjuk rasa di Kantor Bupati Lombok Utara, kemarin (14/9). Aksi ini sebagai bentuk dukungan kepada panitia Pilkades Sokong agar terus menjalankan tahapan. Karena menurut mereka panitia banyak mendapatkan intervensi dari pihak lain.

Untuk diketahui salah seorang calon yang mengikuti Pilkades Sokong diduga menggunakan ijazah palsu. Sehingga beberapa pihak seperti Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) meminta proses pilkades dihentikan sementara.

Koordinator aksi Samsuri dalam orasinya mengatakan, pihaknya mendukung panitia pilkades Sokong untuk tetap menjalankan tahapan yang sudah berjalan. Kata dia, panitia harus menjaga calon kepala desa yang telah ditetapkan. Salah satunya supaya tetap mengikuti proses pemilihan sampai selesai.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”94″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menurutnya, panitia pilkades Sokong seolah di intervensi oleh pihak-pihak terkait. Terlebih dengan mencuatnya dugaan ijazah palsu tersebut. Sebab itu, massa meminta supaya panitia pemilihan harus bersikap netral dan tidak terpengaruh dengan tekanan yang dapat mengintervensi kebijakan-kebijkan dalam setiap tahapan.

a�?Pemkab juga harus pasang badan untuk mendukung kerja yang dilakukan panitia di tingkat desa. Tidak boleh ada intervensi karena kepentingan sehingga merusak tatanan demokrasi di Lombok Utara,a�? jelasnya.

Selain itu, Samsuri menyebut akan menindak tegas sejumlah oknum yang diduga sebagai provokator dalam kisruhnya tahapan pilkades. Apalagi ada sebuah lembaga yang intens mempertanyakan keabsahan ijazah yang digunakan salah seorang calon saat mendaftarkan diri. a�?Yang jelas pilkades Sokong tidak boleh ditunda bahkan dibatalkan pelaksanaannya,a�? imbuhnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Muhadi mengatakan dengan tegas bahwa, pemerintah tidak mengintervensi atau diintervensi pihak manapun.

Pihaknya berjanji ke depan pelaksanaan pilkades yang sudah di depan mata ini akan terus dilanjutkan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Selain itu, Muhadi meminta agar masyarakat Sokong dapat menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. a�?Tahapan sudah berjalan sesuai aturan. Pada calon kades yang lolos seleksi juga sudah mengambil nomor urut. Kami harap warga bersabar dan kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan aman,a�? pungkasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif LUCW Tarpiin Adam belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan ijazah palsu itu. Karena saat dihubungi via telepon belum ada jawaban. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost