Lombok Post
Selong

Tarif Pantai Pink Ancam Pariwisata Lotim

INDAH: Seperti inilah pemandangan di Pantai Pink di Desa Sekaroh, Jerowaru, Lotim.

SELONG-Penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang tarif kunjungan ke Pantai Pink yang ada di Kecamatan Jerowaru terus mendapat sorotan. Kali ini, pihak Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur (Lotim) angkat bicara.

“Kami terus promosi, tapi di satu sisi ada pihak yang membahayakan pariwisata Lotim. Kami meminta kebijakan ini ditinjau kembali,” ujar Ketua BPPD Lotim Akhmad Roji.

Menurutnya, pariwisata itu harusnya murah. Apalagi Lotim saat ini menjadi salah satu daerah yang sedang menggeliat untuk mengembangkan pariwisata. Sehingga, jangan sampai kebijakan yang ada justru mematikan geliat pariwisata Lotim. “Karena kita membutuhkan kunjungan pariwisata yang banyak,” cetusnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Meski demikian, Roji mengungkapkan bahwa boleh saja pengelola melakukan pungutan yang mahal seperti saat ini. Dengan catatan harus ada fasilitas yang disiapkan. Baik dari fasilitas umum, sarana prasarana infrastruktur menuju Pantai Pink serta fasilitas pendukung lainnya.

“Tidak seperti saat ini, jalannya saja kan jelek sekali. Toilet dan sarana lainnya nggak ada, jadi jangan sampai upaya promosi kita sia-sia karena mengecewakan pengunjung yang datang,” sambungnya.

Ia meminta Pemerintah Provinsi jangan sampai berpikir untuk mengandalkan pendapatan dari kunjungan untuk memperbaiki sarana prasaran di lokasi Pantai Pink. Karena, itu dinilai sama saja mengorbankan masyarakt sekitar. “Cobalah merujuk pada Senggigi. Fasilitas lengkap, untuk masuk pun hanya biaya parkir saja,”A� ujarnya.

Senada dengan pernyataan Roji, akademisi Sekolah Tinggi Pariwasata Mataram, Mahsun memberikan masukan bagi pemerintah Provinsi NTB selaku pihak yang menetapkan Perda tarif Pantai Pink. Dijelaskannya, priwisata saat ini disiapkan menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Ppemerintah diharapA� bijak dalam mengambil keputusan menyangkut pariwisata khususnya di Lotim.

“Lotim itu masih dalam taraf pengembangan pariwisata. Jadi pemerintah (Provinsi, Red) harus bersinergi dengan masyarakat,a�? ujarnya.

Ada tiga simpul korelasi yang menurutnya bisa mendorong kemajuan pariwisata. Ketiganya yakni masyarakat, pemerintah dan wisatawan. Pemerintah di sini menurutnya berperan sebagai pelayan untuk sepenuhnya memberikan kepuasan kepada wisatawan.

“Kewajiban pemerintah adalah menyiapkan infrastruktur yang baik. Ketika semua sudah baik, sarana dan fasilitas lengkap, baru boleh berbicara harga,” paparnya.

Namun ketika dari awal pengunjung harus dibebankan biaya mahal, maka tentu ini berdampak pada tingkat kunjungan. Wajar kemudian menurut Mahsun wisatawan tidak berani datang atau malah kapok untuk datang kembali. “Yang benar itu, pemerintah menyediakan fasilitas, membenahi infrastruktur dan melengkapinya dengan apa yang membuat wisatawan merasa puas. Baru bisa dikenai tarif yang sesuai. Jangan terbalik,” pesannya. (ton/r2)

Berita Lainnya

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

Ditilang, Siswa Madrasah Nangis Minta Pulang

Redaksi LombokPost

SKD Selesai, Banyak Formasi CPNS Lowong

Redaksi LombokPost