Lombok Post
Headline Metropolis

Ratusan Ribu Warga Merana, Tapi Anggaran Seadanya

Lalu Ahmad Yani

Kekeringan yang membelit NTB saban tahun, belum membuat pemerintah di sejumlah daerah berbenah. Menjadi aneh, tatkala ribuan jiwa tersiksa, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah justru seadanya. Keberpihakan anggaran dari para kepala daerah dan wakil rakyat pun menjadi mutlak. Sebab, jika tidak, sama saja berharap tahun depan kekeringan kembali menyiksa lagi.

***

HINGGA kemarin, sudah delapan kabupaten/kota di NTB yang menyatakan status Siaga Darurat Kekeringan. Yakni, Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Kota Bima, dan Dompu. Sementara untuk Kabupaten Sumbawa, menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB H Muhammad Rum, sudah diproses hanya saja belum ditandatangani bupati.

Data BPBD NTB menunjukkan, total ada 71 kecamatan yang dilanda kekeringan, dengan 318 desa. Memengaruhi hidup 127.940 kepala keluarga atau 640.048 jiwa. Namun, dampak yang meluas, tidak tercermin dalam kesigapan pemerintah daerah. Sarana prasrana yang dimiliki sangat terbatas. Anggaran pun begitu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Lombok Tengah misalnya. Saat ini, di Gumi Tatas Tuhu Trasna, kekeringan telah melanda sembilan kecamatan dengan 82 desa. Berdampak pada hidup 13.278 KK dengan 282.793 jiwa. Ini adalah angka paling besar di NTB.

Namun, dihadapkan pada skala bencana yang demikian besar, dana yang dipunyai BPBD Loteng justru tak signifikan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lombok Tentah H Suartono dalam diskusi terpumpun a�?Urun Rembuka�? Lombok Post kemarin buka-bukaan. Dia mengaku, khusus untuk memasok air bersih kepada warga yang kekurangan, pihaknya hanya punya Rp 80,085juta.

Berbekal dana segitu, BPBD Loteng kata Suartono bersusah payah mengatasi kekeringan. Droping air sendiri sudah dilakukan mulai tanggal 24 Agustus hingga saat ini sebanyak 550 ribu liter.

Kesulitan kian berlipat. Sebab, BPBD Loteng rupanya tidak punya armada untuk droping air. Memang sudah ada upaya meminta ke pemerintah pusat. Namun, hingga kini belum terealisasi.

a�?Nangis-nagis di pusat tidak diberikan, berarti apa yang disampaikan Jokowi belum sampai ke bawahannya,a�? kata Suartono. Pekan lalu, dalam rapat terbatas membahas masalah kekeringan di Istana Negara yang dihadiri Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, Presiden Jokowi memang memerintahkan jajarannya all out menangani bencana kekeringan di enam provinsi. Termasuk NTB.

Akibatnya, Loteng pun akhirnya hanya mengandalkan pinjaman mobil dari BPBD untuk droping air. Ada pula kendaraan milik TNI yang masih bisa digunakan. Sementara pinjaman ke BWS diberikan tetapi harus mengambil ke Sumbawa. Itupun mobilnya harus diperbaiki dahulu karena dalam kondisi rusak.

Selain mobil tangki, BPBD Loteng juga mengalami kesulitan saat akan diberikan bantuan sumur bor. Bantuan sumur bor dari BPBD NTB tidak bisa dieksekusi begitu saja. Sebab harus dipastikan lahan klir tanpa ada persoalan. Sebab, sengketa tanah juga cukup rumit di Loteng.

Dengan dana yang cuma Rp 80 juta, maka untuk droping air BPBD harus menggunakan skala prioritas. Dari sembilan kecamatan yang kekeringan, harus dipilih desa mana yang paling parah. Tapi persoalannya, ketika akan mendistribusikan air bersih ke desa tertentu, warga desa yang dilalui minta dan jika tidak diberi mereka akan menghadang mobil tangki. Jangan berpikir menghadangnya dengan tangan kosong. Sehingga BPBD Loteng mau tidak mau harus melayani terlebih dahulu sebelum sampai ke kampung yang dituju.

BPBD Loteng kata Suartono akhirnya mengatur siasat. Air pun dibagi separo-separo pada setiap kampung. Selain itu, petugas yang membagikan air juga diminta tidak mengharapkan honor. a�?Cukup mereka makan nasi bungkus Rp 5 ribu,a�? katanya.

Kondisi serupa dialami Kabupaten Lombok Utara. Sekretaris BPBD Lombok Utara Lalu Ahmad Yani menjelaskan, kekeringan sudah berlangsung tiga bulan lamanya. Ada 24 desa yang masuk kategori rawan kekeringan tapi kini sudah turun menjadi 22 desa. Dan yang sangat rawan ada 12 desa atau 36 titik.

Dengan kondisi darurat itu, BPBD lebih fokus untuk suplai air bersih bagi masyarakat. Sementara untuk lahan pertanian belum ada yang terdampak kekeringan. Pihaknya juga mengalami kendala, karena anggaran yang tersedia di Lombok Utara juga minim. Hanya ada untuk suplai 1.000 A�tangki atau Rp 350 juta untuk kebutuhan 22 desa. Dan hingga saat ini baru 220 tangki yang terdistribusi ke masyarakat.

a�?Kalau kita lihat kebutuhan untuk 36 titik pasti akan kekurangan,a�? bebernya. Dengan kondisi itu ia berharap agar ada tambahan bantuan dari BPBD NTB.

Seperti Loteng, BPBD Lombok Utara juga punya permasalahan terkait sarana yang terbatas. Karenanya, ada opsi untuk meminjam mobil pihak ketiga tapi masih khawatir bisa menjadi masalah di kemudian hari.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD NTB H Muhammad Rum, kekeringan yang terjadi saat ini lebih pada krisis air bersih. Sebab sektor pertanian belum terdampak akibat kekeringan.

Menurutnya, upaya penanganan kekeringan sudah sangat maksimal. Terutama di kabupaten/kota dengan kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana sangat terbatas merekaA� tetap berupaya mengatasi masalah kekeringan. Provinsi saja hanya memiliki tiga mobil tangki yang saat ini dipinjamkan di Bima, Lombok Tengah dan standby di Mataram untuk jaga-jaga.

Diakui Rum, penanganan kekeringan juga masih terkendala koordinasi yang kurang nyambung antara BPBD dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Mereka belum bisa membedakan status siaga, tanggap dan masa transisi pemulihan. Tiga status itu sebenarnya menunjukkan kondisi darurat, meski tercantum siaga belum tanggap tapi tetap saja darurat.

Saat ini, pihaknya sedang menunggu kepastian dari BNPB atas dana siap pakai yang diajukan sebesar Rp 40 miliar. Itu akan digunakan untuk pengadaan air bersih terhadap 127.940 KK yang terdampak dalam dua bulan ke depan. Sehingga per KK didroping 20 liter per hari, sehingga dalam dua bulan total 30.705 tangki.

Dengan anggaran tersebut, BPBD juga akan membangun sumur bor beserta kelengkapan 40 paket. Nilainya Rp 300 juta per paket sehingga membutuhkan Rp 12 miliar dalam waktu dekat. Kemudian pihaknya akan membangun 1.000 unit sumur gali di lokasi yang memungkinkan.

Meski demikian, di APBD NTB juga ada dana tidak terduga Rp 3,5 miliar yang akan digunakan untuk membantu kabupaten. a�?Disamping membagikan air kita juga mencari lokasi yang baik untuk membangun sumur bor dalam,a�? kata Rum.

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Lombok Timur Lalu Rusnan menjelaskan kondisi Lombok Timur tahun ini sudah mulai lebih baik. Droping air tahun ini sudah mulai berkurang. Karena pada tahun-tahun sebelumnya sudah ditangani dengan membangun bak penampung air dari mata air yang ada, dan dialirkan menggunakan pipa ke permukiman penduduk.

Sehingga daerah yang kekeringan berkurang dari sembilan menjadi enam kecamatan. Di beberapa lokasi di wilayah selatan juga sudah dibangun sumur bor, seperti Jerowaru dan Keruak. Pun begitu, yang harus ditangani diakui masih banyak.

Selain melakukan penanganan permanen seperti membangun bak penampungan, sumur bor dengan menganggarkan survei geolistrik 2016 di 11 titik, di APBD Perubahan 2017 sudah dianggarkan untuk survei geolistrik untuk 35 titik. Lombok Timur juga sudah mendapat bantuan dari provinsi untuk penyulingan air laut menjadi air bersih.

a�?Upaya terakhir kita melakukan droping air. Sejak Januari kita sudah mendroping 153 mobil tangki di selatan, Sembalun dan Suela,a�? katanya.

Terakhir, sesuai dengan izin kementerian Pekerjaan Umum, bahwa akan dialirkan air dari Bendungan Pandaduri sebanyak 50 liter per detik ke dua kecamatan yakni Jerowaru dan Keruak. Jumlah itu kata dia, setara dengan sambungan ke lima ribu rumah. Juga akan ada pembangunan bak penampungan di beberapa sumber mata air.

a�?Kita buat penanganan permanen, sehingga BPBD nanti tidak lagi jadi tukang antar air,a�? ujarnya.

Ia mengklaim dengan sumber daya yang ada, pihaknya akan berusaha melakukan penanganan secara permanen. Dimana ada sumber mata air akan dibuatkan sumur bor. Menurutnya, dengan dana yang terbatas maka semua BPBD tidak akan mampu mengatasi kekeringan. Tapi pemda berupaya berkomunikasi dengan banyak pihak agar mereka ikut berpartisipasi.

Dibanding daerah lain, Lombok Timur paling beruntung. Karena dana yang dikelola BPBD sebanyak Rp 21 miliar. Bahkan ada tambahan dana di anggaran tambahan sebesar Rp 4 miliar. Tahun 2016 lalu, mereka juga mendapatkan bantuan Rp 3,9 miliar untuk dua unit mobil tangki. Bahkan akan ada bantuan kapal cepat dari pusat tahun ini. (ili/bersambung/r8)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost