Lombok Post
Metropolis

Pemkot Mataram Butuh Rp 60 M Untuk Pembangunan Kantor Baru Walikota

Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito. Lalu Mohammad/Lombok Post

MATARAM-Niat Pemkot Mataram membangun kantor wali kota di Jalan Gajah Mada, Jempong, Kota Mataram dekat degan bundaran Lingkar Selatan memang tidak mudah. Banyak tugas-tugas secara teknis yang harus diselesaikan.

Dalam catatan lapus Lombok Post edisi Senin (18/9) kemarin, ada persoalan banjir, macet hingga pertumbuhan ekonomi yang sudah pasti berdampak pada alih fungsi lahan. Mau tidak mau, semuanya itu harus diantisipasi.

a�?Yang jelas dalam perencanaan kita, pengembangan kota ini ke arah selatan, kalau ke utara kan sudah padat,a�? kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito.

Upaya ini sebenarnya sudah dirintis jauh-jauh hari. Eko mengatakan dibangunnya sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Lingkar Selatan sebagai upaya menyatukan semua institusi pemerintah. Sehingga pusat pemerintahan bisa difokuskan di arah selatan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Biar satu kesatuan, ada DPR di situ, jadi mudah koordinasinya,a�? jelasnya.

Terkait ancaman karena kontur bumi yang lebih rendah di wilayah selatan, Eko menyerahkan sepenuhnya pada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia menyerahkan untuk melakukan kajian teknis. Bagaimana agar bangunan kantor wali kota nanti, tidak terendam banjir setelah selesai bangun.

a�?Tidak hanya untuk kantor wali kota saja, tetapi daerah selatan secara keseluruhan,a�? ujarnya.

Jika hasil kajian yang dilakukan PUPR nantinya mengharuskan kawasan selatan harus ada perbaikan infrastruktur yang masif, maka TAPD bisa mengusulkan pada Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh agar usulan itu bisa disetujui.

Hanya saja ditanya soal kapan pembangunan itu akan mulai di bangun, Eko terlihat masih bimbang. Saat ini, belum ada bayangan anggaran. Sebab gambar rencana kantor wali kota sebenarnya masih pada tahap usulan.

a�?Kita upayakan pada tahun 2018, kalau tidak memungkinkan ya tahun 2019,a�? ujarnya.

Apalagi lahan yang disebut-sebut sebagai tempat membangun kantor, rupanya tak sejengkal pun dimiliki pemkot. Eko mengatakan, lahan itu sertifikatnya milik delapan orang.

a�?Ndak ada lahan pemkot di sana. Memang ada rencana yang akan dibebaskan, tapi statusnya belum milik pemkot,a�? tegasnya.

Eko sendiri mengaku kepincut dengan lahan itu. Karena letaknya dinilai sangat strategis. Perkembangan saa ini, ke delapan pemilik sudah diundang pemkot, untuk membahas rencana pembebasan lahan.

a�?Setelah diappraisal, baru pembebasan bisa dilakukan. Itupun secara bertahap, karena biayanya cukup besar,a�? jelasnya.

Pemkot membutuhkan lahan minimal empat hektare (ha). Sedangkan biaya untuk bangun kantor, paling tidak RP 50-60 miliar. Saat ini, pihaknya sudah mulai berfikir untuk save anggaran.

a�?Sebenarnya kalau mau gampang, bisa saja kantor wali kota (saat ini) kita jual, kan ndak akan kita gunakan lagi,a�? terangnya menceritakan siasat untuk mentutupi kebutuhan anggaran bangun kantor.

Eko yakin lahan dimana kantor wali kota saat ini berdiri cukup seksi. Tidak hanya bagi para pemodal, tetapi juga Pemerintah Provinsi NTB. a�?Kalau tukar guling sebisa mungkin kita hindari, sebab rentan bermasalah,a�? cetusnya.

Ia lebih melihat peluang lahan kantor pemkot saat ini yang telah berusia 27 tahunan itu bisa dijual. Sehingga pemkot bisa dapat dana segar, untuk mulai pembangunan kantor wali kota.

a�?Jadi hotel bagus, tetapi juga diambil provinsi juga lebih bagus. Kan itu bisa jadi Guest House tamu-tamu pemprov nanti,a�? tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi mengatakan pembebasan lahan semua masih dalam proses.

a�?Pembebasan lahan ini memang tidak mudah, tapi ada tahapan-tahapan administratif yang harus dituntaskan,a�? kata Eko.

Dari Rp 48 miliar anggaran yang telah disiapkan untuk pembebasan lahan, di dalamnya ada anggaran untuk pembebasan lahan kantor wali kota. Tetapi untuk perkembangan terkini progres pembebasan lahan itu, Syakirin menjanjikan dua hari lagi untuk informasi perkembangan terakhirnya.

a�?Jumat besok, kami kabari hasil perkembangan terbaru upaya pembebasan lahan,a�? tandasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost