Lombok Post
Headline Metropolis

Draf RTRW Lolos dari Lubang Jarum

Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin.

MATARAMa��Setelah lama menunggu dengan banyaknya permintaan penyesuaian, akhirnya draf Revisi Tata Ruang Wilayah Kota Mataram tuntas dievaluasi Pemprov NTB. Artinya tahapan yang harus dilalui tinggal satu lagi, yakni mendapatkan persetujuan substantif dari kementerian ATR/BPN.

a�?Kamis depan, kami ajukan permohonan persetujuan substantifnya,a�? kata Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin.

Sejak usai dibahas di eksekutif dan legislatif sekitar Bulan April lalu, hampir lima bulan draf revisi mengendap di provinsi. Kini, bak lolos dari lubang jarum, draf revisi ini akhirnya bisa tuntas dan naik ke tahapan selanjutnya.

a�?Apa-apa yang jadi evaluasi sudah kita lakukan secara simultan kemarin,a�? terangnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Ditanya kenapa proses ini relatif lama sehingga menganggu sejumlah rencana investasi, Amir mengatakan sebenarnya tidak ada persoalan. Semua evaluasi dan penyesuaian bisa diselesaikan dengan baik.

a�?Hanya saja tim di tingkat provinsi itu masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri, sehingga kami siasati dengan mendatangi kantornya,a�? imbuhnya.

Secara tak langsung kota terlibat aktif membantu kelancaran proses di provinsi. Pihaknya berinisiatif jemput bola, dengan meminta apa saja yang perlu diperbaiki.

a�?Setelah kami laksanakan yang minta diubah, kami minta paraf di masing-maisng poin yang dijadikan evaluasi,a�? bebernya.

Secara umum ia memberi gambaran perubahan yang diminta provinsi terkait lahan abadi dan evaluasi perizinan. Selain itu, menyangkut struktur ruang dan pola ruang. Sempat ada diskusi alot misalnya untuk lahan abadi.

a�?Mereka (provinsi) minta 600 ha, tapi kita sudah tetapkan sekitar 400 ha,a�? ujarnya.

Kesepakatan akhirnya tercapai dengan rencana agar konsep Mataram Metro bisa diterapkan. Di mana ledakan jumlah penduduk kota dan permukiman, bisa diakomodir kawasan penopang dari wilayah Lombok Barat.

Begitu juga untuk kebutuhan lahan abadi dan sumbangsih untuk pemenuhan pangan berkelanjutan. a�?Perjanjian dengan Lombok Barat itulah yang kami tunggu saat ini,a�? bebernya.

Jika kesepakatan ini tercapai, maka selanjutnya draf akan dikirim ke Kementerian ATR/BPN. Amir yakin proses selanjutnya tidak akan memakan waktu lama. Ia telah menyiasati dengan mengirimkan draf yang selama ini dievaluasi provinsi ke Kementerian ATR/BPN.

a�?Agar bisa dipelajari arah perubahannya, kami yakin ini tidak akan lama,a�? tegasnya.

Sementara itu, sejumlah rencana investasi yang sedianya akan masuk di Kota Mataram tahun 2017 ini, banyak yang harus tertahan. Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa mengatakan, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin apapun di luar aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW yang lama.

a�?Intinya kami tidak mau ada perizinan di luar prosedur yang berlaku,a�? tegas Cok.

Ia mempersilakan investor yang tertarik menanamkan modal, tetapi belum menemukan lahan sesuai harapan menunggu sampai proses revisi tuntas. a�?Revisi ini kan masih proses saat ini,a�? tandasnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost