Lombok Post
Headline Kriminal

Jaksa Klarifikasi Mantan Wabup Bima

DIKLARIFIKASI: Mantan Wabup Bima Usman saat berada di Kejati NTB, kemarin (2/10). Dirinya diperiksa bersama dua mantan pejabat Pemkot Bima terkait temuan BPK tahun 2004 hingga 2014. DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM-Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terus mendalami dugaan korupsi di Pemkot Bima. Penyelidikan ini terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB di Pemkot Bima dari tahun 2004 hingga 2014.

Dalam klarifikasi kemarin (3/9), jaksa memanggil sejumlah pihak terkait. Antara lain, Mantan Wakil Bupati (Wabup) Bima Usman, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima Yusuf dan H Abdul Hamid mantan Kabag TU di BPKAD Kota Bima.

Ketiga orang tersebut diklarifikasi jaksa terkait temuan BPK di Pemkot Bima. Nilai temuan BPK dalam rentang waktu 10 tahun dari 2004 hingga 2014, senilai sekitar Rp 23 miliar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Pantauan koran ini, ketiganya hadir bersamaan di Kejati NTB. Mereka menjalani pemeriksaan di lantai dua gedung Pidsus Kejati NTB. Mereka dimintai keterangan cukup lama, dari pagi sekitar pukul 10.00 Wita hingga pukul 15.00 Wita.

Ditemui saat istirahat, sekitar pukul 13.00 Wita, Usman mengatakan jika ia dipanggil terkait temuan BPK di Pemkot Bima. Namun, dirinya tidak menyebutkan secara rinci mengenai temuan tersebut karena telah ditunggu jaksa untuk diperiksa kembali.

a�?Dimintai keterangan soal temuan BPK, tapi belum bisa saya kasih tahu, karena belum selesai,a�? kata Usman yang juga pernah menjabat sebagai Sekda Kota Bima ini.

Sementara itu, mantan Kabag TU BPKAD Kota Bima H Abdul Hamid sedikit lebih terbuka. Kata dia, jaksa menanyakan terkait temuan pada 2007 sebesar Rp 1,3 miliar. Sebelum kasus ini bergulir, telah dilakukan klarifikasi dari Wali Kota Bima. Juga ada rapat koordinasi dari inspektorat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

a�?Itu temuan yang dulu,a�? kata dia.

Abdurrahman juga sempat ditanyai mengenai dana pendidikan, sandang pangan, hingga dana untuk Puskesmas Lampe. Mengenai dana pendidikan, terdapat alokasi bantuan dana pendidikan pascasarjana di salah satu universitas di Malang.

Saat itu, ada 20 orang yang dibiayai Pemkot Bima. Abdurrahman juga mengakui jika dirinya masuk dalam 20 orang yang mendapat bantuan pendidikan tersebut. a�?Kalau itu sudah selesai. Ada SK dari walikota dan memang ada alokasinya,a�? ujarna.

Sebelumnya, jaksa telah melakukan klarifikasi terhadap dua pejabat Pemkot Bima. Mereka adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetA�Daerah(BPKAD) Kota Bima Zainuddin dan Kepala Inspektorat Kota Bima Ramli Hakim. Dua pejabat itu diklarifikasi terkait temuan BPK di Pemkot Bima tahun 2005.

A�Klarifikasi keduanya itu berkaitan pula dengan temuan BPK terhadap pengalihan uangA�kasA�daerah. Pada 2005 itu, Kepala BPKD Kota Bima Abdul Djalil AR memindahkanA�kasA�daerahA�ke rekening pribadinya Rp 2 miliar. Juga sisa belanja Pemkot Bima Rp 350 juta.

Ramli tidak menampik kalau jaksa juga mengklarifikasi terkait pengalihan uangA�kasA�daerahA�itu. Namun dia tidak membeberkan terlalu jauh mengenai pemindahan uangA�kasA�daerahA�ke rekening pribadi pejabat Kota Bima dulu.

a��a��Ya, Pak Djalil termasuk di dalamnya. Itu tahun 2005,a��a�� sebutnya diamini Kepala BPKAD Zainuddin.

Pemindahan uangA�kasA�daerahA�itu hanya salah satu item yang ditanyakan jaksa kepada dua pejabat Pemkot Bima tersebut. Karena, diakui keduanya, saat itu ada banyak item temuan BPK. Tapi keduanya tidak merinci secara detail item-item tersebut.(dit/r2)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost