Lombok Post
Headline Praya

Sengkarut Desa Perako Berlanjut

HARING: Perwakilan warga desa persiapan Perako, Janapria Lombok Tengah, saat mengikuti dengar pendapat di Gedung DPRD setempat, kemarin (9/10). dedi/Lombok Post

PRAYA-Warga di Desa Persiapan Perako, Janapria Lombok Tengah (Loteng), kembali mendatangi Gedung DPRD setempat. Kali ini, mereka mengaku A�merasa resah, karena kondisi desa mulai mencekam dan memanas. Dua kubu warga terbentuk, gara-gara terbitnya berita acara verifikasi lokasi pembangunan kantor desa. Dokumen tersebut, disahkan 2 Oktober lalu. Nomor 146.2/577.2/DPMD/2007. a�?

Seharusnya, tidak ada yang begitu-gitu,a�? tegas salah satu warga Perako Makbul, kemarin (9/10).

Gara-gara dokumen yang dimaksud, sesal Makbul hasil musyawarah desa (Musdes), yang tertuang dalam proposal pemekaran desa, dianggap tidak berlaku lagi. Padahal, keputusan tertinggi ada di tingkat desa. Bukan Pemkab, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Seharusnya, kata Makbul PMD berdiri pada posisi netral, sekaligus sebagai mediator, tidak boleh mengintervensi, apalagi mengubah keputusan yang ada. Karena, dalam dokumen berita acara tersebut, diputuskan bahwa, lokasi pembangunan kontor desa persiapan Perako, di Dusun Sayang. Bukan di Dusun Perako.

a�?Apa dasarnya,a�? tanya Makbul dihadapan Ketua Komisi I DPRD Loteng Lalu Rumiawan, Wakil Ketua Komisi II Muslihin, Kepala Dinas PMD Lalu Jalaludin, Inspektur Inspektorat Lalu Aswatara dan Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali.

Hal senada dikatakan Kamarudin warga lainnya. Menurutnya solusi dalam menyelesaikan sengketa lokasi pembangunan kantor desa adalah, kembali ke dokumen awal. Itu tertuang dalam surat keputusan (SK) Bupati Nomor 525 tahun 2011, tertanggal 28 Desember 2011. Perihal, penetapan hasil penilaian tim verifikasi usulan pemekaran desa.

Termasuk, lanjutnya ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang, penataan desa dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang, desa. a�?Mari kita kembali ke aturan awal saja. Jangan bodoh-bodohi kami,a�? sindir Kamarudin.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PMD Lalu Jalaludin menegaskan, dinasnya tidak pernah menciptakan polemik di desa persiapan Perako. Berita acara itu muncul, karena keinginan kedua belah pihak. Bukan keinginan PMD. a�?Jadi, jangan bawa-bawa bola panas ke kami. Tolong,a�? ujar dengan nada emosi.

Jika dokumen tim verifikasi, dianggap menjadi masalah, maka pihaknya mempersilakan warga, tidak menjalankannya. Ia pun setuju, keputusan tertinggi ada ditingkat Musdes. Bukan PMD. a�?Prinsipnya, kita masih punya waktu 2,5 tahun,a�? sambung Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali.

A�Ia menerangkan, jika di sisa waktu itu, desa persiapan Perako masih saja berpolemik, maka sulit desa yang satu itu menjadi desa definitif. Begitu pula sebaliknya. a�?Mudah-mudahan saja, tidak berlarut-larut,a�? tambah Ketua Komisi I DPRD Loteng Lalu Rumiawan.(dss/r2)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost