Lombok Post
Headline Selong

Warga Lotim Tuntut PDAM Bayar Rp 12 Miliar

TUNJUKKAN BUKTI: Asmadi bersama Musmuliadi menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang didalamnya terdapat sumber mata air yang selama ini dikelola oleh PDAM Lotim kemarin (10/10). TONI/LOMBOK POST

SELONG-Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (Lotim) dilaporkan pemilik lahan sumber mata air di wilayah Rempung Kecamatan Pringgasela ke Polda NTB. PDAM Lotim dilaporkan atas tudingan merampas tanah milik warga yang di dalamnya terdapat sumber mata air.

“Kami meminta pihak PDAM Lotim mengembalikan tanah itu dan meminta ganti rugi sepertiga dari hasil penjualan air itu selama kurang lebih 25 tahun sekitar Rp 12 miliar,” kata Asmadi pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Asmadi mengaku telah membeli tanah ini dari Musmuliadi pemilik tanah ini sekitar tahun 2015 lalu. Lantas ia bersama Musmuliadi menyayangkan pihak PDAM masih mengusai sumber mata air yang ada di atas lahan yang telah dibelinya tersebut.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Musmuliadi sendiri mengaku lahan tersebut diwariskan dari orang tuanya. Namun ia merasa selama ini tidak pernah mendapatkan apa-apa dari PDAM. Ia mengaku bahwa pemerintah kabupaten hanya mengambil dan memanfaatkan secara sepihak lahan ini sejak tahun 1991 silam.

“Kami punya bukti kepemilikan seperti pipil, surat pembagian warisan, surat jual beli, serta bukti pembayaran pajak,” terang Asmadi bersama Musmuliadi kepada Lombok Post kemarin (10/10).

Sehingga, mereka meminta agar lahan tersebut dikembalikan karena mereka mengaku akan menjualnya bersamaan dengan sumber mata air di dalamnya kepada pihak lain.

Atas dugaan perampasan lahan milik warga ini, pihak PDAM Lotim pun sudah dilaporkan ke Polda NTB sekitar dua bulan lalu.

“Direktur PDAM juga sudah dipanggil tiga kali. Kalau hak kami terus diabaikan maka kami akan melaporkan Bupati Lotim juga sebagai kepala daerah,” ancamnya.

Asmadi sendiri mengaku pernah menemui bupati terkait persoalan ini. Namun ia diarahkan ke PDAM Lotim karena ini dikatakan merupakan tanggung jawab PDAM.

Terpisah, Direktur PDAM Lotim Muhammad Isroi membenarkan dirinya sudah dipanggil tiga kali oleh Polda NTB belum lama ini. Pemanggilannya berkaitan dengan bangunan penangkap sumber mata air di Ambung, Rempung Kecamatan Pringgasela. Dijelaskannya, bak penampungan air ini sebenarnya berukuran sekitar 1,5 are yang dibangun oleh PU Provinsi untuk mengatur air bersih bagi masyarakat serta air untuk irigasi tahun 1991 silam.

Namun belakangan lahan tempat sumber mata air itu diklaim milik penggugat atas nama Musmuliadi. “Kami saat itu hanya menerima pengelolaan dari provinsi ke kabupaten. Karena saat itu penyerahannya dihajatkan untuk kami kelola demi kepentingan masyarakat,” beber Isroi.

Diakuinya Pemda Lotim maupun PDAM memang tidak memiliki sertipikat atas lahan tersebut. Begitu juga pihak yang menggugat. “Mereka juga tidak punya sertipikat, hanya pipil. Mereka bayar pajak, kami pun bayar pajak airnya tiap bulan ke daerah,” terangnya.

Isroi mengatakan karena serah terimanya berlangsung 25 tahun lalu, tidak ada yang tahu bagaimana kronologis serah terima pengelolaannya. “Kemungkinan saat itu ada perjanjian PU Provinsi dengan pemilik tanah yang sudah meninggal begitu juga dengan kepala desa. Apakah sudah diizinkan atau diberikan ganti rugi kita kan tidak tahu,” ucapnya.

Sehingga untuk saat ini pihak PDAM Lotim memilih menunggu putusan pengadillan terkait uji kepemilikan lahan secara perdata. Jika memang penggugat memiliki hak, maka ia mengaku Pemda tentu akan menganggarkan untuk pembelian lahan ini.

Apalagi, sebelumya, hasil putusan pengadilan dibeberkannya sudah keluar. Dimana hasilnya pengelolaan bak ini harus dikembali ke PDAM. “Begitu juga dengan banding hasilnya harus kembali dikelola oleh PDAM,” bebernya.

Hanya saja saat ini PDAM mengaku tidak bisa kembali mengelola sumber mata air tersebut karena tidak diizinkan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik. “Kami sudah tidak mengambil air dari sana lagi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan,” cetusnya.

Terkait ganti rugi yang diminta sebesar Rp 12 miliar dari hasil penjualan air tersebut, Isroi mengaku pengadilan yang memutuskan. Apakah air tersebut harus diperjual belikan atau menjadi kekayaan negara untuk menjadi kepentingan umum.

A�”Itu akan menjadi dasar kami. Kalau kami di PDAM saat ini menunggu hasil pengadilan. Karena kami tidak bisa mengambil kebijakan sendiri di PDAM tanpa dasar.” tegasnya.

Begitu juga ketika PDAM Lotim dikatakannya dilaporkan ke Polda NTB terkait tindak pidana. Itu baru bisa diputuskan pidana atau tidak ketika sudah ada keputusan perdata di pengadilan. “Kami harap penggugat tunggulah hasil putusan pengadilan,” tandasnya. (ton/r2)

 

Berita Lainnya

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost