Headline Kriminal

Kasus Parsel Lotim Menggantung

MATARAM-Penanganan kasus dugaan A�korupsi pengadaan paket sandang pangan (parsel) A�di Lombok Timur (Lotim) memasuki tahun ketiga. Namun menjelang akhir tahun, tidak terlihat progress penanganannya, apakah dihentikan atau penyidik telah menentukan tersangka.

Selama penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah saksi. Mereka juga meminta audit untuk potensi kerugian negara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.

Untuk audit, pada November 2016, BPKP telah merampungkan hasil Audit Investigasi (AI) terhadap perkara ini. Laporan audit tersebut bahkan telah diserahkan ke Mabes Polri dan penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Kepala BPKP saat penghitungan AI itu, Bonardo Hutauruk menyebutkan jika hasil penghitungan potensi kerugian negara berada di angka Rp 290 juta. Meski belum melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN), namun Bonardo yakin jika angka PKKN tak akan berbeda jauh dengan hasil AI.

Pengadaan paket sandang pangan atau parsel di lingkup Pemkab Lotim, disalurkan dua tahap. Dalam penyalurannya, pemkab mengambil anggaran dari dana APBD tahun 2014 sebesar Rp15,1 miliar.

Pada tahap pertama, pemerintah menyalurkan parsel sebanyak 50.000 paket dengan nilai anggaran mencapai Rp12,4 miliar yang diperuntukkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di internal pemda.

Kemudian pada tahap kedua, pengadaan parsel sejumlah 13.500 dengan nilai anggaran mencapai Rp2,7 miliar kembali dibagikan kepada PNS yang berasal dari non pemda.

Nah, dalam ketentuannya, parsel seharusnya tidak boleh diberikan kepada PNS non pemda. Atas dasar itu, indikasi kerugian negara muncul dari pembagian parsel di tahap kedua.

Dalam beberapa kesempatan, Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Hal tersebut dilakukan setelah merampungkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

a�?Belum ada (tersangka). Gelar perkara dulu untuk ke penetapan tersangka,a�? kata Tri Budi.

Sementara itu, informasi yang koran ini dapatkan, penyidik sebenarnya telah menetapkan tersangka untuk kasus ini. Hanya saja, mereka masih terkendala mengenai kerugian negara. Meski kepolisian telah mengantongi potensi kerugian negara dari BPKP, kabarnya jaksa menginginkan jika kerugian negara diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB.

Mengenai hal tersebut, Tri Budi enggan untuk mengomentarinya. Termasuk apakah penyidik telah mengantongi tersangka dalam perkara ini.(dit/r2)

Related posts

Konvoi dan Coret Seragam Disesalkan

Redaksi Lombok Post

Aneh, RSUP Tak Punya SOP

Redaksi Lombok Post

Pemerintah Harus Berpihak pada Masyarakat Miskin

Redaksi Lombok Post