Lombok Post
Headline Metropolis

Terkendala Aturan, Mutasi Urung Dilakukan

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana. Lalu Mohammad/Lombok Post

MATARAMa��Kabar penyegaran sumber daya manusia (SDM) di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mataram batal digelar bulan ini. Bahkan hingga lewat masa pilkada. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana. a�?Belum ada mutasi,a�? tegas Mohan.

Kabar penyegaran di eselon III, juga dipastikan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Momentumnya, dinilai berdekatan dengan masa Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018. Jika mutasi dipaksakan, dikhawatirkan mengandung muatan politis. a�?Belum, kalaupun ada mutasi paling isi yang kosong saja. Seperti Dukcapil dan Dinas Sosial,a�? bebernya.

Penegasan Mohan ini sekaligus membantah isu seputar rencana mutasi yang berkembang selama ini. Seperti diketahui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desaA� dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. a�?Sekda sudah bangun komunikasi dengan Kemendagri. Kalau mutasi digelar hanya isi kekosongan boleh,a�? tegasnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dengan demikian jelas, mutasi dengan tujuan penyegaran SDM seperti yang diberitakan selama ini batal. Tidak adanya restu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi alasan mutasi diundur hingga lewat masa pilkada.

Terpisah Kabag Hukum Setda Kota Mataram Mansur mengaku belum menangkap apa yang menjadi dasar pijakan kuat Kemendagri melarang Pemerintah Kota Mataram melakuakan mutasi. Diakuinya memang ada regulasi yang melarang kepala daerah yang mencalonkan diri kembali melakukan mutasi 6 bulan sebelum dan sesudah pilkada.

Tetapi dalam pandangannya, tidak ada yang bisa menjamin dan memastikan bahwa Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh akan ikut dalam Pilkada tahun 2018. Walaupun di luar pemerintahan, isu ini sudah sangat kencang.

a�?Siapa yang menjamin beliau pasti akan jadi calon kepala daerah dalam pilgub, sekarang kan belum mencalonkan diri?a�? tanya Mansur.

Namun ia tetap menghargai apapun keputusan Kemendagri. Walau pada akhirnya, ini bisa saja merugikan Kota Mataram. Karena bisa jadi mutasi itu sangat diperlukan untuk meningkatkan akselerasi pelayanan daerah.

Mansur masih berharap, pihak Kemendagri memikirkan tiga aspek penting dalam sebuah produk hukum. Yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kondisi saat ini memungkinkan mutasi mendorong kemanfaatan hukum. Karena akan sangat berpengaruh langsung pada pelayanan ke masyarakat. (zad/r3)

 

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost