Lombok Post
Metropolis

Tidak Masalah Koperasi Tangani Proyek

MELIHAT ASA: Seorang pengendara sepeda motor melintas di depan salah satu koperasi di Kota Mataram. Lalu Mohammad/Lombok Post

MATARAMa��Koperasi di Kota Mataram tengah merintis harapan. Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur ketentuan bagi koperasi yang menangani proyek pemerintah, saat ini tengah dikerjakan. Ini A�bisa jadi peluang bagi koperasi untuk bangkit dari keterpurukan.

Koperasi berpotensi mendapat peluang istimewa berupa akses pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Besarannya diupayakan minimal 10 persen dari nilai pengadaan barang dan jasa yang dikelola pemerintah.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Dalam kasus ini, kalau bicara mazhab, kita menganut mazhab intervensionisme,a�? kata pengamat ekonomi dari Unversitas Mataram Firmansyah.

a�?Mazhaba�? ini memungkinkan negara untuk mengintervensi atau memanipulasi ekonomi rakyat. Karena itu, kebijakan dengan memberi akses marketing bagi koperasi masuk dalam proyek pemerintah dinilai sah-sah saja.

a�?Saya rasa rencana itu bagus,a�? imbuhnya.

Dengan catatan koperasi harus mampu menangani dengan baik berbagai proyek pemerintah. Kekhawatiran Firmansyah senada dengan tanggapan beberapa anggota dewan beberapa waktu lalu. Di mana penyebab kalahnya sejumlah koperasi dalam persaingan, karena rendahnya sumber daya manusia (SDM) pengelola.

a�?Karena itu kalau mau koperasi maju, harus benar-benar disiapkan perangkat SDM-nya,a�? sarannya.

Jika regulasi itu tidak diikuti dengan mematangkan SDM koperasi, Firmansyah khawatir koperasi bisa-bisa kelabakan ketika mendapat proyek pengadaan oleh pemerintah. Kerja yang tidak profesional dan akuntabel dapat berdampak hukum.

Tetapi karena ini rencana baru, Firmansyah menyarankan pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskoperin UKM) menunjuk sejumlah koperasi sebagai pilot project.A� Jika berhasil, maka akan jadi contoh bagi koperasi lain untuk membentuk koperasi yang siap mengelola proyek pemerintah.

a�?Saya berharap, mengelola koperasi harus ada unsur produksinya, sebagai indikator, tolak ukur, standar, dan output jelas untuk melihat kinerja koperasi. Jangan hanya diberikan hibah karena itu akan membuat koperasi sulit diukur kinerjanya,a�? urainya.

Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram HM Zaini mengapresiasi rencana dilibatkannya koperasi dalam menangani proyek pengadaan oleh pemerintah. Tetapi ia mengingatkan pentingnya memperkuat SDM koperasi terlebih dahulu. Sehingga mereka benar-benar andal dalam mengerjakan proyek tersebut.

a�?Kita sambut baik, tapi ingat dari 603 koperasi itu yang sakit loh,a�? kata Zaini.

Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat proses pengadaan barang dan jasa rentan dikerjakan secara tidak profesional. (zad/r3)

 

Berita Lainnya

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Pol PP Mengeluh Lagi

Redaksi LombokPost

Evi: Kasihan Pak Sudenom

Redaksi LombokPost

Yang Lolos TKD Jangan Senang Dulu!

Redaksi LombokPost

Sekolah Sesak, ABK Terdesak

Redaksi LombokPost

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost