Lombok Post
Headline Metropolis

Dewan NTB Kantongi Rp 60 Juta Sebulan

JANGAN MALAS LAGI YA: Inilah potret salah satu rapat yang digelar anggota dewan di Kantor DPRD NTB beberapa waktu lalu. Kondisi seperti banyaknya bangku kosong dan sikap malas-malasan tidak boleh lagi terjadi. Karena kini penghasilan mereka bertambah menjadi Rp 60 juta sebulan. Dok/Lombok Post

MATARAM-Anggota DPRD NTB benar-benar tajir. Kini anggota dan pimpinan bisa menerima gaji antara Rp 60 juta hingga Rp 62 juta lebih setiap bulan. Terdiri atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur NTB tentang Peraturan Pelaksana Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD NTB, jumlah uang representasi ketua dewan setara dengan gaji pokok gubernur atau Rp 3 juta, untuk wakil ketua sebesar 80 persen dari representasi ketua atau sebesar Rp 2,4 juta, sementara anggota 75 persen atau sama dengan Rp 2.250.000.

Dewan juga mendapatkan tunjangan keluarga dan beras yang nilainya sama dengan pegawai negeri sipil. Sementara untuk uang paket nilainya 10 persen dari uang representasi yang bersangkutan. Jika dihitung, ketua dewan mendapatkan Rp 300 ribu, wakil ketua Rp 240 ribu, dan anggota dewan Rp 225 ribu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Kemudian untuk tunjangan jabatan sebesar 145 persen dari uang representasi yang bersangkutan. Ini artinya, ketua dewan mendapatkan Rp 4.350.000, wakil ketua Rp 3.480.000, dan anggota sebesar Rp 3.262.500.

Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain diberikan kepada anggota yang duduk di badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, pansus dan alat kelengkapan lain. Nilai tunjangannya berbeda-beda tergantung posisi, besaran persentase dikalikan tunjangan jabatan ketua.

Untuk posisi ketua sebesar 7,5 persen dari tunjangan jabatan ketua, sehingga menjadi Rp 326.250, wakil ketua 5 persen sebesar RpA� 217.500, sekretaris mendapat 4 persen atau Rp 174 ribu, dan anggota 3 persen atau Rp 130 ribu.

Penambahan komponen gaji cukup besar ada di tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses yang dihitung lima kali uang representasi ketua DPRD. Sehingga masing-masing anggota mendapat Rp 15 juta untuk komunikasi dan Rp 15 juta lagi untuk tunjangan reses (per tiga bulan, Red). Demikian juga dengan uang tunjangan perumahan bagi dewan yang tidak menempati rumah dinas diberikan uang Rp 13 juta.

Terakhir, dewan yang tidak menggunakan kendaraan dinas mendapat tunjangan transportasi Rp 12A� juta tiap bulan. Tapi bila mereka menggunakan rumah dinas dan mobil dinas, maka tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak diberikan.

Jika dihitung secara kasar, mulai dari uang representasi dan tunjangan-tunjangan yang diterima, maka Ketua DPRD NTB diperkirakan bisa mendapatkan gaji Rp 62,9 juta tiap bulan, Wakil Ketua DPRD NTB Rp 61,3 juta tiap bulan, dan anggota sekitar Rp 60 juta per bulan. Belum termasuk tunjangan keluarga dan tunjangan beras.

Juga belum termasuk belanja penunjang di sekretariat DPRD NTB, seperti tunjangan reses sebesar Rp 54 juta per anggota, diberikan setiap kali melakukan reses. Belanja penunjang reses itu digunakan untuk uang makan dan minum, snack, dan sewa ruang rapat beserata perlengkapan pertemuan.

Mengaku Tidak Pernah Hitung

Sekretaris DPRD NTB Mahdi menjelaskan, Pergub itu sudah berlaku sejak diundangkan di bulan Agustus lalu. Pembayaran pertama sejak bulan September lalu. Ia mengaku tidak menghitung secara persis berapa yang diterima per anggota dewan. Untuk tunjangan perumahan saja Rp 13 juta, tunjangan transportasi Rp 12 juta.

Menurutnya, jika dihitung dengan uang representasi dan lainnya ia malah memperkirakan per anggota menerima antara Rp 30 juta hingga Rp 35 juta tiap bulan. Sementara pimpinan sekitar Rp 40 juta. Jauh berbeda bila dijumlahkan sesuai Pergub NTB. a�?Saya hanya memperkirakan bukan angka pasti,a�? kata Mahdi.

Sementara untuk kendaraan dinas, menurutnya sudah diserahkan semua. Tinggal sisa dua kendaraan yang belum yang dipegang Fraksi PDIP dan Fraksi PAN. Diantaranya Fraksi PDIP H Ruslan Turmuzi dan Fraksi PAN H Ali Ahmad. Mereka masih membawa mobil Kijang Inova. Sehingga dari 31 kendaraan yang ada, baru 29 randis yang sudah dikembalikan ke sekretariat.

Pihak Sekretariat DPRD sudah menaggih secara resmi melalui surat ke pimpinan fraksi. Secara lisan mereka sudah ada komunikasi, dan menyatakan akan mengembalikannya. Kemungkinan setelah selesai reses mobil itu akan dikembalikan. a�?Kita harapkan di bulan Oktober ini sudah diselesaikan semuanya,a�? ujarnya.

Bagi Mahdi, persoalan aset kendaraan dinas sudah tidak ada persoalan, karena dewan sudah berkomitmen untuk menyerahkan. Hanya saja kondisinya mungkin masih diperbaiki di bengkel. Apalagi randis sebagai ketua sudah diserahterimakan, tapi dipinjam lagi atas nama fraksi.

Bila semua kendaraan sudah diserahkan anggota, maka aset negara itu akan disetor ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) untuk selanjutnya didistribusikan ke dinas-dinas yang membutuhkan.

Harus Lebih Disiplin

Dengan kenaikan gaji dewan, maka diharapkan anggota legislatif bisa lebih meningkatkan kinerja. Harapan itu sudah beberapa kali disampaikan juga oleh pimpinan DPRD. Sekretariat sendiri tetap memberikan pelayanan terbaik bagi mereka. Maka dewanlah yang diharapkan berubah. Misalnya meningkatkan kahadiran saat rapat-rapat dewan, jangan sampai tidak hadir saat diundang rapat kerja. Selain itu pada saat paripurna tidak molor terlalu lama. a�?Molornya setengah jamlah, jangan sampai satu jam,a�? harapnya.

Untuk kehadiran, anggota dewan tidak pernah diharuskan hadir seperti pegawai. Tetapi ketika ada jadwal rapat kerja yang sudah dijadwalkan Badan MusyawarahA� (Banmus) maka wajib dihadiri.

Ia menambahkan, salah satu hal yang perlu diperbaiki ke depan juga adalah kedisiplinan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Jika molor, maka itu akan mengganggu laporan keuangan daerah. Tapi saat ini menurut Mahdi sudah ada perubahan, sebab Perda hanya memberikan waktu lima hari. a�?Sekarang tiga hari harus bisa selesai,a�? terangnya.

Anggota Fraksi PDIP H Ruslan Turmuzi yang dikonfirmasi mengaku belum tahu persis berapa penghasilan yang didapatkan per bulannya. Sebab ia tidak terlalu memperhatikan, semuanya ditransfer langsung ke rekening.

Untuk kendaraan dinas yang dikatakan masih berada pada dirinya, menurut Turmuzi ia sudah lama menyerahkan mobil dinas yang ia pakai dan menandatangani berita penyerahan. Tapi jika dipinjam satu dua hari maka tidak masalah, karena yang dilarang adalah penguasaan atas randis.a�?Sudah selesai, sudah dikembalikan,a�? tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan yang dikonfirmasi mengatakan, mengenai jumlah gaji pihaknya juga tidak terlalu detail memperhatikan. Sebab di PKS itu, rekening dilaporkan ke bendahara partai, kemudian membuat pernyataan di Bank NTB. Bahwa semua gaji itu melalui bendahara, sehingga bendahara Sekretariat DPRDA� langsung memasukkan ke rekening yang ditunjuk. Sekian persen disimpan di partai, sehingga bersih saja yang masuk ke rekening anggota dewan yang bersangkutan. a�?Bisa diminta kok di selip gaji,a�? katanya.

Terkait tuntutan untuk meningkatkan kedisiplinan, termasuk disiplin pelaporan keuangan, menurut Johan, dewan bukan anak SMA atau pegawai negeri. Sebab dewan tidak ada gaji seperti PNS. Yang ada hanya uang refresentasi.

a�?Anggota komisi III bisa dicek, paling ramai dan paling rapi laporan keuangannya,a�? tandas Johan. (ili/r5)

 

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost