Lombok Post
Metropolis

Nelayan Tolak Rusun, Eko Bingung

RUSUN: Salah satu bangunan rusun yang terletak di belakang Gelanggang Olah Raga (GOR) Mataram. IVAN/LOMBOK POST

MATARAMa��Kabar adanya sejumlah nelayan di Bintaro yang enggan menempati rumah susun nelayan membuat bingung Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito. Dia mengaku belum secara langsung mendengar penolakan itu dari para nelayan. Namun kabar penolakan sudah pernah disampaikan sejumlah pihak.

a�?Kalau ini benar lantas cara apa yang dikehendaki para nelayan itu, jika mereka tidak mau direlokasi?a�? tanya Eko.

Menurutnya mau tidak mau, para nelayan yang tinggal di Bintaro harus meninggalkan tempat mereka saat ini. Apalagi pemilik tanah yang sah atas lahan tersebut segera mengeksekusi lahannya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Mereka menempati lahan orang, kalau yang punya lahan itu mau eksekusi ya bingung juga,a�? sesalnya.

Menurut Eko, pemerintah sudah mencarikan solusi yang terbaik. Di mana saat ini tengah mengupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan rumah susun (rusun) nelayan. Anggaran rumah susun ini pun tidak sedikit.

a�?Itupun kita minta bantuan dari pusat,a�? imbuhnya.

Ia berharap itikad baik pemerintah ini dapat diterima oleh warga. Tidak malah meminta hal-hal yang justru dapat menyulitkan penyelesaian persoalan. Hadirnya perumahan nelayan nantinya akan menyelesaikan persoalan warga. Termasuk rumah kumuh yang banyak didominasi di daerah pesisir.

a�?Ya pelan-pelan nanti kita berikan pengertian. Semoga ada win-win solution,a�? ujarnya kemudian.

Seperti diketahui sejumlah warga di lingkungan Pondok Prasi, menempati tanah milik perorangan atas nama Hj. Ratna Sari Dewi. Hal ini mengacu pada keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1638 K/Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011. Tanah itu disebutkan seluas 55 are.

Sementara itu, Muksin, Ketua III Tim Sembilan yang dibentuk dalam rangka persiapan relokasi warga, membenarkan adanya penolakan warga jika bentuk dari perumahan itu berupa rusun.

a�?Kita berharap bentuknya seperti perumahan BTN, kalau rusun kami khawatir itu nanti disewakan dan memberatkan kami,a�? ujar Muksin.

Hal ini sudah disampaikan pada asisten I beberapa bulan lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada kepastian, terkait bentuk perumahan ini.

a�?Kami juga dengar lahan yang didapat pemerintah sudah ada 2,25 hektare. Itu sudah cukup menampung 200 kk,a�? tandasnya. (zad/r3)

 

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost