Lombok Post
Headline Metropolis

Awas, Tak Serahkan Aset ke Pemprov Bisa Gak Dapat WTP Juga Lho!

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti meminta SMA/SMK meningkatkan kualitas. Rojai/Lombok Post

MATARAM-Pemerintah Lombok Timur (Lotim) enggan menyerahkan aset gedung kepada Pemprov NTB. Sejak kewenangan dilimpahkan tahun 2016 lalu, Pemda Lotim masih menguasai aset tersebut. Mestinya, gedung itu juga diserahkan bersamaan dengan penyerahan personel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H Rosiady Sayuti menjelaskan, pemerintah kabupaten, khususnya Lombok Timur salah persepsi, terutama untuk aset SMA/SMK. Padahal perintah penyerahan itu bukan keinginan gubernur, tapi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Aturan perundang-undangan harusnya dipatuhi. Tapi Rosiady mengaku tidak mengerti mengapa Pemda Lotim menolak. a�?Itu yang saya tidak tahu, kok bisa dia bersurat tidak akan menyerahkan, tidak mungkin, itu perintah undang-undang,a�? tegas mantan Kadis Dikpora itu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Data terakhir menunjukkan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, baru tiga daerah yang sudah final penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D). Yakni, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan tujuh kebupaten kota sebatas menyerahkan data, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Dompu, Bima dan Kota Bima.

Untuk menuntaskan persoalan itu, pemprov sudah membentuk tim percepatan penyerahan P3D. Terdiri dari BPKP, Inspektorat, BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas ESDM, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim terbagi menjadi 10 sub yang bekerja secara paralel. Ditargetkan per November harus tuntas. Sehingga saat diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semuanya sudah rapi.

a�?Jangan sampai ini menghalangi kita untuk mempertahankan opini WTP,a�? katanya.

Dalam rangka percepatan itu pula, pemprov akan menjadwalkan pertemuan dengan para bupati dan wali kota untuk membahas P3D tersebut. Harapannya semua pemda memiliki persepsi sama dan penyerahan aset segera tuntas.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Supran menjelaskan, masing-masing pemda baru sebatas menyerahkan dokumen. Tapi penyerahan aset dinyatakan sah setelah ada penandatanganan serah terima, sekaligus diklarifikasi barangnya. a�?Jangan suratnya saja,a�? kata Supran.

Jika masalah aset tersebut tidak tuntas, maka bukan pemprov saja yang terancam tidak dapat WTP. Tapi semua kabupaten/kota yang belum menyerahkan asetnya. Sebab semuanya saling berkaitan satu sama lain. Pelaporan aset harus rapi, fisik dan nilai dalam neraca jelas.

Nilai Aset Capai Ratusan Miliar

Sebagian besar aset itu berupa gedung sekolah dan perkantoran, beserta sarana prasarananya. Tapi nilainya belum bisa ia pastikan. Karena belum jelas berapa jumlah gedung sekolahyang akan diambil. Hanya saja Supran memperkirakan hingga ratusan miliar. Karena semua sekolah SMA/SMK di NTB cukup banyak.

Untuk mengetahui itu semua dibutuhkan proses verifikasi aset. Setelah diserahkan dari pemda, tim nanti akan mengecek apakah fisiknya ada, apakah bangunan itu punya sertifikat atau tidak. Jika tidak ada sertifikat harus ada alasan. Kemudian dihitung berapa nilainya. a�?Sekarang kita sedang menginput data-data yang diberikan sebagai bahan untuk mengecek di lapangan,a�? katanya.

Bila ada aset yang tidak sesuai antara laporan dengan fakta di lapangan, maka tim akan mencoretnya. Misalnya, jika dalam laporan komputer ada 15 unit, tapi setelah cek ke lapangan hanya 10 unit, maka 10 unit komputer itulah yang akan dilaporkan.

Aset-aset itu mestinya sudah diserahkan bersamaan dengan penyerahan personel. Janya sampai tidak dilakukan karena saat itu pemda kabupeten/kota telah menganggarkan perbaikan gedung sekolah dalam belanja modal daerah. Sehingga mereka meminta penyerahan ditunda sampai rehab diselesaikan. Itu sebabnya pada tahun ini tidak ada anggaran perbaikan SMA/SMK.

Pemda juga sudah sepakat aset baru akan diserahkan 2017 ini. Maka Supran meminta kepada semua pemda untuk segera menyerahkan. a�?Karena itu menjadi peringatan BPK juga agar apa yang jadi kewenangan provinsi diserahkan,a�? tandasnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost