Lombok Post
Metropolis

Kemana Uang Sewa Rusunawa?

NIHIL HASIL: Tampak dari luar Rusunawa Selagalas setelah dibangun tahun 2011 lalu. Lalu Mohammad/Lombok Post

MATARAMa��Tiga unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) berdiri di Kota Mataram. Yaitu Rusunawa Selagalas, Mandalika, dan Montong Are. Rusunawa Selagalas adalah rusunawa yang dibangun pertama. Beroperasi sekitar pertengahan Juli 2011. Jika dihitung-hitung rusunawa ini telah berusia 6 tahun.

Lalu yang kedua adalah Rusunawa Selagalas. Diresmikan sekitar penghujung bulan Juli 2015 lalu. Perkiraan usia rusunawa ini diperkirakan 2 tahun.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” post_type=”portfolio” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Sedangkan Rusunawa Montong Are, baru mulai ditempati sekitar satu bulan lalu,a�? kata sumber Lombok Post.

Rusunawa Selagalas, walau telah beroperasi selama sekitar 6 tahun, tidak sepeserpun memberi kontribusi ke kas daerah. Padahal pendapatan dari rusunawa ini, cukup besar.

Dengan menarik tarif sewa antara Rp 100-115 ribu, pendapatan di Rusunawa Selagalas mencapai Rp 16-18 juta perbulan. Maka dalam satu tahun nilai sewa terakumulasi sekitar Rp 192 juta sampai Rp 216 juta.

Tetapi uang sewa ini tidak bersih masuk ke kantong pengelola. Sebagian besar digunakan untuk bayar listrik.

a�?Di Rusunawa Selagalas Rp 10 juta sampai Rp 11 juta untuk bayar listrik. Sedangkan Rusunawa Mandalika, biaya bayar listrik di kisaran Rp 21 juta sampai Rp 22 juta,a�? ungkapnya.

Khusus untuk Rusunawa Selagalas dan Mandalika, masih ada kelebihan pendapatan dari tarif sewa, walau sebagian digunakan untuk pembayaran listrik. Di Selagalas, setiap bulan pengurus masih bisa menyisakan Rp 5 juta sampai Rp 7 juta. Sedangkan di Mandalika Rp 8 juta sampai Rp 14 juta.

Tapi menurut sumber, anggaran sisa itu digunakan untuk perbaikan rusunawa jika ada kerusakan. a�?Jadi operasional rusunawa diambil dari uang sewa,a�? ulasnya.

Sedangkan Rusunawa Montong Are, karena sudah mulai beroperasi sekitar September kemarin, sudah menyedot biaya pembayaran listrik Rp 7,5 juta. a�?Jadi terpaksa nombok,a�? ujarnya.

Saat ini, Rusunawa Montong Are sudah mulai terisi. Pihak UPTD Rusunawa rencanannya akan mulai menarik tarif pembayaran per bulan November ini. Menurut sumber ini, ketiga rusunawa tingkat huniannya sudah mencapai 98 persen.

a�?Ada beberapa yang memang sengaja kita kosongkan, agar pada saat perbaikan misalnya atapnya bocor atau kamar mandinya rusak, mereka bisa menempati ruang kosong itu selama perbaikan,a�? jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, satu-satunya alasan kenapa sampai saat ini rusunawa belum memberi kontribusi ke PAD kota, karena belum ada perda yang mengaturnya. a�?Jadi selama belum ada perda, kita bayar listrik, biaya pemeliharan, mengacu pada perwal yang mengikuti peraturan dari Kemen-PU,a�? ujarnya.

Sumber ini mengatakan penghuni rusunawa selain dari warga kota sendiri, ada juga dari luar daerah. Seperti dari Pulau Sumbawa dan Jawa. Mereka rata-rata bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang pasar, hingga PKL.

a�?Mereka kalau nunggak bayar sampai 3 bulan, biasanya kita matikan aliran listriknya,a�? ungkapnya.

Di dua rusunawa ini, juga telah dibentuk paguyuban. Tujuannya untuk mengkoordinir agar para penghuni rusunawa patuh pada aturan-aturan yang telah disepakati. Termasuk besar pembayaran sewa yang disetujui.

Sementara itu Kepala UPTD Rusunawa Lalu M Zuhry Muslim membenarkan jika sampai saat ini tiga rusunawa itu belum memberi kontribusi pada daerah. Ia beralasan, pihaknya masih beradaptasi dengan aturan yang ada. Menyusul peralihan pengawasan rusunawa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

a�?Kita masih adaptasi dengan perwal peralihan,a�? imbuhnya.

Akan tetapi, ia memastikan hal ini akan menjadi fokus perhatian dirinya sebagai kepala UPTD baru. Agar tiga rusunawa itu bisa memberikan kontribusi bagi PAD daerah.

a�?Kita tunggu perdanya juga,a�? ujarnya.

Pendapatan dari hasil sewa selama ini dikatakan Zuhry digunakan untuk biaya operasional dan bayar listrik. a�?Kalau ada yang rusak, kita pakai anggaran itu juga. Termasuk untuk bayar angkut sampah,a�? terangnya.

Namun yang menarik, Zuhry menyampaikan UPTD Rusunawa dapat bantuan operasional dari APBD Perubahan. Nilainya Rp 1,6 miliar. Anggaran itu disebutkan untuk membiayai kekurangan biaya operasional di tiga rusnawa.

a�?Ada di APBD perubahan besar anggarannya Rp 1,6 miliar,a�? bebernya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji mengatakan Rusunawa Selagalas dan Mandalika seharusnya sudah memberi kontribusi bagi daerah. Dari kas daerah itulah biaya operasional diambil. Bukan malah, dikelola sendiri sehingga sulit untuk memantau atau mengaudit untung rugi dari rusunawa itu.

a�?Sekarang bagaimana cara melihat kalau itu untung atau rugi?a�? sindirnya.

Seingat Misban, perwal soal Rusunawa itu sudah ada. Karena itu tidak ada alasan bagi pihak pengelola untuk tidak memberikan laporan keuangannya.

a�?Jangan-jangan ada penyimpangan, itu harus segera ditelusuri,a�? tegasnya.

Ia memberikan pengecualian jika rusunawa itu tidak ada yang menempati. a�?Mau minus atau untung harus ada laporannya, kita akan data,a�? tegasnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost