Lombok Post
Headline Praya

Upah Minimum Seremonial Belaka

Kepala Disnakertrans Loteng H Masrun

PRAYA-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah (Loteng) merilis, penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK), bisa dikatakan seremonial semata. Karena, tidak semua perusahaan menjalankannya.

a�?Wajar saja, karena pendapatan mereka rendah. Disnakertrans pun, memakluminya,a�? kata Kepala Disnakertrans Loteng H Masrun pada Lombok Post, kemarin (1/11).

Salah satu contoh, beber Masrun ada beberapa toko pakaian dan sepatu di Praya, yang menggaji karyawannya di bawah Rp 1 juta. Bahkan, rata-rata rumah makan di bawah Rp 500 ribu. Di satu sisi, UMK Loteng tahun ini sebesar Rp 1,6 juta.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” post_type=”portfolio” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Disnakertrans pun, lanjutnya melakukan teguran lisan dan tulisan. Namun, setelah didalami. Ternyata, para buruh menerima, dari pada menjadi penggangguran. Tempat mereka kerja pun, kata Masrun siap menggaji sesuai UMK, bahkan lebih. Hanya saja, catatannya ada beberapa buruh yang terpaksa dipecat, guna menutupi UMK.

a�?Itu pilihan yang sulit. Sehingga, kami longgarkan saja lah,a�? kata mantan Kabid Tenaga Kerja Disnakertrans tersebut. a�?Alhamdulillah, beda dengan hotel,a�? tambah Masrun.

Untuk penginapan dari Desa Kuta, hingga Selong Belanak dan pusat kota Praya, ungkap Masrun rata-rata karyawannya digaji diatas UMK. a�?Kalau kenaikan, pasti setiap tahunnya naik. Untuk UMK tahun depan, kita menunggu keputusan provinsi,a�? ujarnya.

Intinya, terang Masrun per 31 Desember tahun ini, sudah ada keputusan berapa persen kenaikan UMK yang dimaksud. Jumlahnya, akan dibicarakan bersama dewan pengupahan, serikat kerja, pelaku usaha dan perwakilan buruh. a�?Kita tunggu saja,a�? katanya.

Seperti diberitakan sebelumnyaA� di tingkat provinsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar 11,7 persen. Naik dari Rp 1,6 juta di tahun 2017 menjadi Rp 1,8 juta. Tapi usulan tersebut belum disetujui, karena masih menunggu keputusan Gubernur NTB.

a�?Paling lambat besok (hari ini) keputusan gubernur keluar,a�? kata Kepala Disnakertrans Provinsi NTB H Wildan, pada Lombok Post, (31/10) lalu.

Ada tiga besaran usulan kenaikan UMP yang kini ada di meja gubernur. Selain Disnakertrans NTB, juga ada usul kenaikan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebesar 8,71 persen atau Rp 1,7 juta, dan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) mengajukan kenaikan 13,96 persen atau Rp 1,9 juta.

Keputusan terakhir kini ada di tangan Gubernur NTB. Menurut Wildan, berapa pun kenaikan UMP yang diputuskan gubernur, harus diterima semua pihak.A� a�?Apapun keputusannya, itu adalah untuk kepentingan masyarakat,a�? kata Wildan.

Ada beberapa pertimbangan kenapa Disnakertrans NTB mengusulkan kenaikan 11,7 persen. Diantaranya, pertumbuhan ekomoni cukup bagus sehingga dengan kenaikan itu, tidak akan sampai memberatkan semua pihak. Dinas juga sudah mendapatkan saran dan masukan dari banyak kalangan untuk itu. Sampai akhirnya diusulkan ke gubernur.

Perhitungan itu juga merupakan jalan tengah bagi perusahaan dan serikat pekerja. Karena dalam hal ini, pemerintah tidak ingin kenaikan tersebut merugikan salah satu pihak. Jika kenaikan terlalu tinggi maka yang dirugikan perusahaan, tapi jika terlalu rendah maka pekerja tidak bisa hidup layak. a�?Kita pemerintah ada di tengah-tengah,a�?A� jelasnya.(dss/lpg/r2)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost