Lombok Post
Headline Kriminal

Ahli : Kasus Sekaroh Soal Administrasi

SAKSI AHLI: Dr Aslan Noor memberi kesaksian di hadapan majelis hakim PN Tipikor Mataram, dalam kasus penerbitan SHM di kawasan Hutan Sekaroh, Lombok Timur, kemarin (2/11). DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM-Kasus penerbitan SHM di kawasan Hutan Sekaroh, Lombok Timur (Lotim), kembali disidangkan di PN Tipikor Mataram, kemarin (2/11). Dua ahli dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang memberi kesaksian, menilai kasus ini hanya persoalan administrasi.

Dua saksi yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa adalah Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian ATR Dr Aslan Noor, serta Kepala Biro Perundang-undangan Dr Yagus Suyadi.

Dari kesaksian Dr Aslan Noor disebutkan bahwa persoalan ini bukan masalah pidana. Sebab di dalamnya terdapat hubungan pemerintah dengan pemerintah. Dalam artian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” post_type=”portfolio” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menurut Aslan, dua lembaga tersebut tidak pantas jika terlibat perkara. Saling berlawanan. Di mana satu pihak menetapkan satu kawasan sebagai kawasan hutan, sedangkan dari BPN menetapkan hak orang melalui penerbitan sertifikat.

a�?Mereka ini kan tidak pantas berantem. Di bawa saja ke administrasi. Minta tolong untuk dibatalkan itu sertifikat. Itu jalan paling all the best,a�? ujar Aslan usai persidangan, kemarin.

Faktor tersebut, dinilai Aslan sebagai alasan bahwa kasus ini tidak pantas masuk dalam ranah tipikor. Bukan itu saja, dia beranggapan jika para terdakwa seharusnya bebas demi hukum.

a�?Pendapat saya, ini administrasi antara pemerintah. Itu berdasarkan keilmuan saya. Jadi terdakwa harus bebas,a�? ujarnya.

Apakah tidak ada tindak pidananya sama sekali? Menurut Aslan, peluang terjadinya tindak pidana bisa saja terjadi. Seperti adanya gratifikasi atau unsur kesengajaan.

Hanya saja, untuk mengarah ke sana, perkara yang ada saat ini harus dibuat terang terlebih dahulu. a�?Bisa saja ada tindak pidana. Tapi perjelas dulu perkaranya. Yang pasti ini tidak termasuk Tipikor, jauh sekali,a�? tegas dia.

Sementara itu, kesaksian ahli kedua Dr Yagus Suyadi menjabarkan mengenai hal teknis dalam pengukuran dan pemetaan, yang berimbas pada penerbitan sertifikat. Menurut Dr Yagus, kedua kegiatan dilakukan berdasarkan peta yang ada di kantor pertanahan.

Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi petugas ukur. Antara lain, memperhatikan tugu batas dari pemohon, di mana saat pemasangan telah disetujui pemilik yang berbatasan.

Mengenai peta yang digunakan, disebut dengan peta pendaftaran tanah. Di sana terdapat informasi tata guna tanah, pemanfaatan, hingga peruntukannya. Sehingga, hasil peta bidang, merupakan produk yang pasti. a�?Maksudnya kepastian mengenai batas hingga letak tanah itu yang disertifikat,a�? ujar dia.

Hanya saja, menilik kasus penerbitan SHM di kawasan Hutan Sekaroh, Dr Yagus berpendapat sama dengan Dr Aslan. Kata dia, dasar pembuatan sertifikat di kawasan hutan sekaroh menggunakan peta kehutanan. Sehingga terjadi silang pendapat di dalamnya.

Karena itu, kedepannya, setiap peta yang telah ditetapkan lembaga kementerian, harus disampaikan secara resmi ke lembaga pengguna. Menggunakan asas publisitas. Sehingga terjadi sinergitas penggunaan peta dan sinkronisasi apabila muncul dua pendapat yang berbeda.

a�?Disampaikan ke lembaga pengguna, misalnya Bappeda, Badan Pertanahan atau dinas lainnya,a�? kata dia.

Mengenai penerbitan sertifikat di dalam kawasan hutan, Dr Yagus berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kesalahan administrasi. Jika disandingkan dengan tata batas. Karena itu, sertifikat yang terbit konsekuensinya harus dibatalkan.(dit/r2)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost