Lombok Post
Metropolis

Pola Pungutan Parkir Sudah Tidak Sehat

TAK EFEKTIF: Seorang jukir tengah mengatur kendaraan, belum lama ini. Selama ini banyak jukir yang enggan memberikan karcis kepada pelanggan sehingga membuat PAD dari sektor parkir menguap. Ivan/Lombok Post

MATARAMa��Dugaan kebocoran retribusi parkir yang akhirnya mendorong kejaksaan turun memeriksa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram benar-benar pukulan telak. Hal ini seharusnya membuat dinas yang identik dengan warna biru langit ini berbenah.

Dishub didorong mau bergerak mengubah pola kerjanya yang terkesan konvensional terutama dalam pengelolaan retribusi parkir. a�?Cara kerja dengan menarik retribusi parkir oleh juru parkir (jukir) pada pemilik kendaraan ini terbukti tidak sehat lagi,a�? kritik Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik (PK2P) NTB Lalu Athari Fath.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” post_type=”portfolio” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dishub didorong berfikir mencari cara yang lebih baik lagi dalam mengumpulkan retribusi parkir. Cara-cara dengan memanfaatkan jukir sebagai ujung tombak pengumpulan retribusi harus dirombak total. Bukan malah pasrah begitu saja menerima nasib diperiksa APH.

Apalagi orang-orang yang berada di balik Dishub Kota Mataram, bukanlah orang-orang yang tidak pernah sekolah. Mereka terdiri dari sumber daya manusia mumpuni yang harusnya tidak lelah mencari inovasi dalam menyelesaikan setiap persoalan.

a�?Inovasi ini sudah sangat mendesak, lebih cepat lebih baik. Masa mau diam diperiksa kejaksaan terus?a�? sindirnya.

Athari mengatakan, inovasi dan perubahan itu keniscayaan dalam sebuah lembaga. Jika hal itu tidak mampu dilakukan, maka sudah sebaiknya SDM yang ada di dalam kelembagaan itu dirombak. Dalam hal ini, kepala daerah tentu paling tahu siapa saja pejabat yang punya semangat inovasi tinggi.

a�?Jadi tidak hanya sekedar loyal, harus juga bisa membanggakan kepala daerah dengan berbagai inovasinya,a�? ulasnya.

Namun Athari yakin momentum pemeriksaan oleh kejaksaan cukup menjadi cambuk dishub akan segera bergerak melakukan perubahan. Hanya saja tentu mereka saat ini butuh masukan bagaimana memulai perubahan mendasar. Khususnya dalam penarikan retribusi parkir yang saat ini dalam sorotan APH.

a�?Harus ada sistem baru yang dibangun, di mana sistem itu bisa menekan jukir agar tidak lagi mengabaikan karcis parkir. Cara itulah yang harusnya dipikirkan bersama-sama,a�? tantangnya.

Terpisah Kepala Dishub Kota Mataram melalui Sekretaris Dinas Cukup Wibowo mengapresiasi segala masukan untuk melakukan perubahan. Pada prinsipnya Cukup memastikan, pihaknya siap untuk berinovasi dan berubah.

a�?Pola penarikan langsung oleh jukir ini memang sudah tidak efektif lagi, dan saya rasa kita sangat terbuka pada setiap masukan,a�? kata Cukup.

Persoalan krusial memang diakuinya ada pada sistem yang digunakan saat ini. Jukir yang ditugaskan menarik langsung retribusi pakir, banyak yang tidak patuh dengan keharusan menyerahkan karcis pada pemilik kendaraan.

a�?Harus diakui banyak yang nakal. Kita tidak bisa berharap banyak mereka mau menyerahkan 100 persen hasil memungut retribusi pada masyarakat, karena mereka memegang duit,a�? ujarnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost