Lombok Post
Headline Metropolis

Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan Masih Tinggi

Bayi
ilustrasi

MATARAM-Kematian bayi dan ibu melahirkan masih jadi masalah serius bagi NTB. Angka kematian bayi tergolong fantastis. Tahun 2015 sebanyak 1.066 orang bayi meninggal, sementara tahun 2016 mencapai 960 orang. Meski ada penurunan tetapi jumlah itu masih tergolong tinggi.

Karena itu, Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 menjadi momentum bagi NTB untuk lebih serius menekan kasus kematian bayi. Sebab bukan perkara mudah bagi NTBA� keluar dari lubang jarumA� persoalan kesehatan itu.

Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi menyebutkan, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2013, angka kematian ibu melahirkan di NTB berada di angka 259 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut sudah berada di bawah angka nasioanal. Yakni 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Hanya saja, angka kematian bayi masih lebih tinggi dari angka nasional. Yakni 57 orang per 1000 kelahiran. Sementara nasional 40 orang per 1000 kelahiran.

Dari sisi penurunan, NTB terbilang cukup bagus. Turun drastis dari semula 70 orang per 1000 kelahiran menjadi 57 per 1000 kelahiran. Hanya saja, angka itu masih tinggi karena penanganan dimulai dari angka yang tinggi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kematian bayi. Diantaranya berat badan bayi rendah atau lahir prematur. Asupan gizi ibu saat mengandung kurang. Sehingga penanganannya adalah dengan memperbaiki asupan gizi bagi ibu.

Selain itu, banyak ibu yang mengadung berusia di bawah usia 19 tahun, artinya masih anak-anak.A� Mereka merupakan anak yang menikah di usia dini. Sementara di NTB angka pernikahan dini mencapai 20 persen.A� a�?Pernikahan dini meningkatkan potensi kelahiran ibu dan bayi,a�? kata Eka Dewi, kemarin (12/11).

Bila anak menikah di usia dini, biasanya mereka belum siap mengasuh anak. Sehingga bayi yang dilahirkan cenderung gampang sakit, gizi kurang, dan sebagainya. Karena itu, dalam rangka menekan angka kematian bayi dan ibu, tidak hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga kampanye mencegah pernikahan dini.

a�?Gerakan kita saat ini sudah tepat,a�? ujarnya.

Sementara bagi ibu hamil, disarankan agar melakukan pemeriksaaan rutin. Minimal empat kali ke sarana kesehatan terdekat. Kemudian melahirkan di sarana kesehatan yang ada.

Dengan bagitu, kata Eka Dewi, ibu dan bayi cepat mendapat pertolongan. Kemudian bagi anak-anak, pemerintah gencar melakukan imunisasi agar mereka tidak gampang sakit.

Persoalan kesehatan lain yang dihadapi NTB adalah terkait sanitasi. Dalam RPJMNA� 2019, ditargetkan 100 persen mendapatkan air bersih, 100 persen orang buang air di jamban yang sehat, dan nol persen rumah tidak layak huni. Kondisi di NTB, akses air bersih sudah mencapai 83 persen, akses jambatn 78 persen.

Tahun ini, Pemprov akan meluncurkan Kabupaten Sumbawa Besar (KSB) sebagai satu-satunya kabupaten bebas dari Buang Air Besar (BAB) sembarangan. Sementara sembilan daerah lain masih belum bebas dari BAB sembarangan.

Di level desa sudah ada 400 desa yang bebas BAB sembarangan dan 15 kecamatan, tapi di level kabupaten baru KSB. a�?Sembilan (kabupaten/kota) belum,a�? kata mantan Kadis Kesehatan Pemkab Lombok Tengah ini.

KSB bisa bebas BAB sembarangan karena jumlah penduduk tidak terlalu banyak. Di sisi lain anggaran cukup banyak. Sementara daerah lain memiliki beban yang cukup berat, dengan jumlah penduduk lebih banyak. Tapi di sembilan daerah itu, persentase warga BAB di jamban cukup tinggi. Yakni mencapi 95 persen. a�?Sesudah KSB Kota Mataram yang kita dorong,a�? kata Dewi.

Masalah BAB sembarangan menurutnya adalah persoalan kebiasaan. Bagi masyarakat yang terbiasa BAB di jamban sehat, mereka tidak akan bisa BAB sembarangan di sungai. Demikian sebaliknya, karena sudah terbiasa BAB di sungai, biasanya mereka tidak bisa di jamban.

Sekda NTB H Rosiady Sayuti berharap, indeks kesehatan NTB meningkat. Mulai dari angka harapan hidup, menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Termasuk masalah sanitasi, ke depan tidak boleh ada lagi warga yang tidak punya jamban. Target itu harus tercapai di 2019, tetapi sebaiknya bisa diatasi tahun depan. a�?Karena kita di NTB termasuk daerah yang harus bekerja agak keras dibanding daerah lain,a�? kata Rosiady.

Salah satu program yang digelontorkan pemerintah adalah dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni. Itu juga menjadi salah satu bagian agar warga bisa hidup sehat, sebab di dalamnya termasuk penyedaan sanitasi dasar yang baik. (ili/r5)

 

Berita Lainnya

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost

Pajak Panelnya Dihapus Dong!

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost