Lombok Post
Headline Metropolis

Rasionalisasi Anggaran Bisa Menyulitkan

Sejumlah kendaraan melaju dengan mulus di jalan Kuta Lombok, Lombok Tengah, kemarin (31/10). IVAN/ LOMBOK POST

MATARAM-Rencana Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengurangi anggaran percepatan jalan bakal merepotkan. Karena, hampir semua dana sudah teken kontrak dengan rekanan. Bila anggaran itu dikurangi, maka berpotensi mengganggu realisasi target perbaikan infrastruktur jalan di NTB.

Berdasakan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, total pagu anggaran percepatan jalan Rp 650 miliar, yang sudah kontak Rp 624,3 miliar. Terdiri dari perbaikan jalan Rp 525,4 miliar, yang sudah kontrak Rp 507,3 miliar untuk 13 ruas atau 373 km. Juga untuk pembangunan jembatan sepanjang 697 meter, total pagu Rp 124,5 miliar, yang sudah kontrak Rp 117 miliar.

Dengan sistem tahun jamak, tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 255 miliar, dan sisanya Rp 395 miliar di 2018. Jika TAPD mengurangi Rp 100 miliar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang sudah teken kontrak.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Meski demikian, sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas PUPR hanya bisa menerima apapun keputusannya. Kalaupun ada pengurangan atau penundaan pengalokasian, pihaknya mau tidak mau harus menerima.

a�?Kita serahkan ke TAPD, Dinas PU sebagai eksekutor siap menerima apapun keputusan yang akan diambil,a�? kata Sekretaris Dinas PUPR NTB H Ahmad Machul pada Lombok Post, kemarin (12/11).

Sebelumnya, Ketua TAPD NTB H Rosiady Sayuti mengatakan, salah satu pos anggaran yang akan dikurangi adalah dana pembangunan jalan tahun jamak. Nilainya sekitar Rp 100 miliar lebih, dan baru akan dialokasikan kembali di APBD perubahan 2018.

Rasionalisasi anggaranA� merupakan konsekuensi atas pengurangan proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 118 miliar.

Menurut Sekda Rosiady, penundaan dana pembangunan jalan adalah yang paling mudah agar tidak banyak program OPD yang dikorbankan. Selain juga bisa efisien dari sisi waktu, karena tidak perlu mengotak-atik satu per satu anggaran OPD.

Terkait hal itu, Sekretaris PUPR NTB Ahmad Machul menjelaskan, pengalokasi anggaran tahun jamak sudah sesuai peraturan daerah. Di sana sudah tercantum besaran nilai anggarannya. Itulah yang menjadi dasar bagi Dinas PUPR melakukan tender, kini semua kontraktor sudah menandatangani kontrak. Nilai kontraknya pun sudah sesuai dengan pagu, sekalipun masih ada sisa tender.

Artinya, semua proses sudah selesai, mulai dari tender, kontrak dan ruas jalan yang akan dikerjakan sudah pasti, tinggal pembayaran. Tapi bila ada pengurangan, mau tidak mau pihaknya harus menyesuaikan kembali. a�?Masalahnya sudah tanda kontrak, rekanan sudah mengeluarkan dana untuk fisiknya,a�? kata Machul.

Ia hanya bisa berharap, semua anggaran bisa dieksekusi secepatnya. Bila tidak, maka akan berpengaruh kepada tingkat kemantapan jalan. Di mana tahun 2018, di dalam RPJMD ditargetkan kemantapan jalan mencapai 83 persen. (ili/r7/r5)

 

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost