Metropolis

Festival Desa Benderang Informasi Publik, Menjadikan Pemerintahan Desa yang Terbuka

MATARAM-Festival Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) bakal dibuka hari ini. Festival dipusatkan di Hotel Lombok Raya dan akan berlangsung hingga 30 November 2017. Jika tak ada aral melintang, festival akan dihadiri 5.000 kepala desa dari seluruh Indonesia.

Festival menurut rencana akan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Juga Ketua Komisi Informasi Pusat. Sementara delegasi kepala desa dari seluruh Indonesia akan membaur bersama 995 kepala desa di seluruh NTB.

Wakil Ketua Komisi Informasi NTB Najamudin Amy kemarin (27/11) mengatakan, festival ini merupakan program inovasi Komisi Informasi NTB. Festival akan mengajak para kepala desa bergembira dan merayakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka.

Najamudin Amy mengatakan, festival BDIP merupakan sebuah jawaban dari telah dicanangkannya program DBIP di Provinsi NTB. Menurut Najamudin, festival yang merupakan langkah inovatif tersebut, berawal dari pencanangan DBIP di Provinsi NTB pada tanggal 6 Oktober 2016 lalu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Di mana, kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa di NTB tersebut, menghasilkan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur dengan seluruh Bupati di NTB, untuk mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka. Namun diakui, bahwa kekurangan kegiatan tersebut terletak pada belum adanya produk program dari DBIP tersebut.

Sehingga pada waktu itu, Gubernur NTB kata Najamudin mewanti-wanti Komisi Informasi NTB, jangan sampai kegiatan pencanangan BDIP berhenti pada MoU di atas kertas saja. Tanpa sebuah tindakan nyata, dengan produk yang bisa diandalkan untuk membuat langkah tersebut terlihat lebih nyata.

Himbauan itu pun menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Informasi Provinsi NTB. a�?Langkah pertama kami yang merasa tertantang pada waktu itu, adalah membuat buku panduan standar layanan informasi di Desa,a�? kata Najamudin.

Selanjutnya, Najamudin mengatakan bahwa pencanangan yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tahun 2016 lalu, telah mendorong Permendagri Nomor 35 menjadi Permendagri Nomor 3 tahun 2017, yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diterapkan di desa. Di mana, dalam Permendagri Nomor 35, PPID masih setingkat SKPD saja.

Namun, kesuksesan KI Provinsi NTB sebagai pendorong adanya perubahan tak cukup membuat mereka terhenti di sana. Najamudin mengatakan, dari sanalah muncul gagasan untuk harus menciptakan adanya desa model. Hal itu sebagai jawaban untuk melanjutkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam setahun terakhir, KI Provinsi NTB telah melakukan pelatihan dan pembinaan kepada 16 desa model terpilih yang mewakili masing-masing kabupaten di NTB. Menurut Najamudin, KI Provinsi NTB secara langsung bersurat kepada Bupati untuk menyiapkan dua desa untuk dijadikan sebagai desa Model DBIP.

Maka terpilihlah keterwakilan dari semua Kabupaten di dua pulau yang di Provinsi NTB ini. Delapan desa dari pulau Sumbawa, dan delapan desa lainnya dari Pulau Lombok. Najamudin mengatakan ada 6 indikator sebuah desa bisa dikatakan sebagai desa model BDIP. Yakni, desa tersebut membentuk PPID, memiliki Daftar Informasi Publik, punya SOP, memiliki website yang aktif dan uptodate, memiliki sarana layanan informasi khusus, dan punya dukungan anggaran.

a�?Enam belas desa model ini sudah kita bina dalam kegiatan workshop. Di sana kita undang juga BuMDES, dan BPD. Sehingga semua perangkat penting di desa bisa memahami hal tersebut,a�? terang Najamudin.

Dari Workshop yang diberikan, menurut Najamudin, 16 desa model telah memahami semua elemen dari sekian indikator sebuah desa bisa dikatakan sebagai desa model BDIP. Sehingga dengan telah dibekalinya ke 16 Desa di NTB tersebut, ke depannya, 995 desa di NTB tidak perlu lagi belajar jauh-jauh ke desa di provinsi lain.

Akan tetapi sebaliknya, desa-desa di provinsi lainlah yang belajar ke desa-desa di NTB. Itu setelah desa-desa lainnya telah tuntas belajar di 16 desa model yang telah dan akan terus dibina oleh KI NTB.

a�?Tentu semua langkah KI tidak lepas dari peran serta Pak Gubernur dan juga Pak Sekda. Adapun jika Komisi Informasi dianggap bisa menginsipirasi Indonesia, semua itu tak lepas dari dorongan dari mereka,a�? terang Najamudin.

Dalam acara festival DBIP, Gubernur akan menyerahkan piagam penghargaan kepada desa-desa model. Hal itu sebagai penguat, agar desa-desa lainnya bisa belajar ke 16 desa yang dikatakan sudah siap dan kuat.

Enam belas desa model ini sendiri nanti akan unjuk kebolehan dalam Festival BDIP. Selain itu, festival juga akan menghadirkan atraksi kesenian dari masing-masing delegasi. Atraksi ini sebagai ajang pembelajaran untuk desa, agar bisa memakai media seni tradisi di sebuah desa dalam mengampanyekan keterbukaan layanan informasi yang dimiliki sebuah desa. Hal itu terlihat dari kegiatan a�?sambung rasaa��, a�?cerdas tangkasa��, dan a�?gelar budayaa��.

Pada saat yang sama juga akan ada penandatangan MoU antara KI dan Polda NTB. Kesepahaman ini lebih pada upaya pembagian peran kerja terkait supervisi dan pengawasan dana desa yang kini boleh dilakukan oleh polsek. (tih/r8/*)

Related posts

Akibat Kekeringan, Warga Kaki Rinjani Saja Menjerit

Redaksi Lombok Post

RTRW Tak Kunjung Disahkan, Jurus Lain a�?Mengebiria�? Ahyar?

Redaksi Lombok Post

Pemkab Lombok Utara Siapkan Lahan

Iklan Lombok Post