Lombok Post
Headline Kriminal

Jaksa Minta Penambahan Tersangka Kasus PT Berkat Air Laut

Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Ginung Pratidina

MATARAM-Berkas tersangka dugaan tindak pidana pengairan dengan inisial JM, dikembalikan jaksa peneliti. Pengembalian ini disertai sejumlah petunjuk untuk dilengkapi penyidik kepolisian. Salah satunya terkait keterangan ahli.

Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Ginung Pratidina mengatakan, keterangan ahli itu terkait dengan pengusahaan air yang dilakukan tersangka melalui PT Berkah Air Laut (BAL). Untuk ahli ini, penyidik diminta untuk mendalaminya melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB.

a�?Dari ESDM sini saja ahlinya, itu mengikuti berkas dari penyidik,a�? kata Ginung, kemarin (29/11).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Selain dari ahli, jaksa peneliti juga memberi petunjuk terkait keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana ini. Saat ini baru satu orang tersangka yang ditetapkan, yakni JM selaku direktur sekaligus pemilik perusahaan.

Ginung mengatakan, apakah mungkin munculnya tersangka lainnya. Dalam hal ini turut serta atau ikut membantu dugaan tindak pidana yang dilakukan JM.

Alasan petunjuk itu terkait dengan posisi JM dalam perusahaan tersebut. Sebagai pemilik, JM diduga tidak mengetahui secara detail jalannya operasional perusahaan. a�?Apa mungkin pimpinan yang sehari-hari ada diperusahaan itu dijadikan tersangka, itu juga dalam petunjuk kita,a�? ungkapnya.

a�?Kalau alat bukti mengarah ke pihak lain juga, ya bagus. Tapi kalau bukti cuma ke JM saja, itu juga tidak masalah,a�? tambah Ginung.

Lebih lanjut, kata Ginung, dari awal perusahaan berdiri tidak mempunyai izin untuk pengeboran air. Perusahaan pernah mengajukan izin pada 2015, namun ditolak di 2016. Izin itu kembali diajukan pada 2017 ke Pemprov NTB, tetapi kembali mendapat penolakan.

a�?Kita ingin lebih dalam terkait orang bagaimana yang harus mempunyai izin dalam pengusahaan air,a�? pungkas dia.

Sebelumnya, penasihat hukum JM, Achmad Syaifullah mengatakan, jika berangkat dari sangkaan tersebut, PT BAL sebenarnya telah mengantongi izin dalam pengusahaan air. Antara lain, surat izin tempat usaha (SITU), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), izin pengelolaan tanah untuk pengusahaan air laut dan penyulingan, izin mendirikan bangunan, hingga pemanfaatan penggunaan tanah.

Hanya saja, masih ada izin yang belum dimiliki PT BAL. Izin itu berupa surat izin pengambilan air tanah (SIPA) serta surat izin pengeboran (SIP).

Kedua izin yang belum dikantongi itu, kata Achmad, telah diupayakan manajemen PT BAL. Bahkan, dari 2016 telah keluar rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) kepada pemerintah, terkait izin yang diajukan PT BAL.

a�?Jadi ini bukan tanpa izin. Ada izinnya kok. Sisa izin yang belum dimiliki juga sudah diupayakan, tapi belum diterbitkan pemerintah,a�? beber Achmad.(dit/r2)

 

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost