Lombok Post
Headline Metropolis

APBD 2018 Ditetapkan, Pendapatan Bertambah, Belanja Melorot

Rosyadi
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H Rosiady Sayuti

MATARAM-Setelah melalui pembahasan panjang, APBD NTB tahun 2018 ditetapkan. Pendapatan daerah disepakati Rp 5,23 triliun lebih, naik dari tahun lalu yang hanya Rp 5 triliun. Sedangkan belanja Rp 5,25 triliun, merosot dari tahun lalu sebesar Rp 5,48 triliun lebih. Terdapat defisit belanja sebesar Rp 25 miliar.A� Postur anggaran itu disahkan melalui rapat paripurna DPRD NTB, Kamis malam (30/11).

Meski pendapatan naik dibandingkan tahun lalu, namun hal itu tidak berdampak signifikan pada belanja. Sebab jatah dana transfer yang diberikan pusat tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja yang membengkak pada tahun politik 2018 mendatang.

Hal itu membuat banyak rencana belanja OPD harus dipangkas. Salah satunya, dana percepatan jalan sebesar Rp 100 miliar. Belanja rutin mencapai Rp 20 miliar lebih. Pemprov juga akhirnya tidak memberikan penyertaan modal kepada semua BUMD.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankkan DPRD NTB H Johan Rosihan mengingatkan, kondisi itu harus menjadi perhatian serius. Dimana pada RAPBD murni 2018, pemerintah tidak memberikan penyertaan modal kepada semua BUMD.

Komisi III berharap, gubernur melalui Biro Perekonomian menjadikan hal itu sebagai kajian secara kompeherensif. Baik dari sisi kemampuan modal, kemampuan SDM maupun hal-hal lain yang diperlukan perusahaan. Tujuannya agar perusahaan lebih optimal dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. a�?Kami minta kepada eksekutif lebih serius menjalin komunikasi dengan pusat, terutama mengenai dana transfer,a�? imbuhnya.

Ia tidak ingin pengalaman pembahasan RAPBD 2018 terulang kembali. Dimana terdapat minus Rp 118 miliar dari proyeksi sebelumnya. Hal itu membuat rencana anggaran harus disesuaikan lagi. A�a�?Jangan sampai terulang kembali,a�? kata politisi PKS itu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III H Muzihir mendorong Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) untuk terus memperkuat struktur pendapatan asli daerah. Menggali semua potensi PAD secara maksimal, serta pada saat yang sama harus terus berupaya untuk menutup pintu-pintu bocornya potensi PAD. Salah satunya adalah indikasi adanya perusahaan pemegang izin usaha umum yang menjual BBM tanpa membayar PBBKB. a�?Termasuk melakukan audit potensi retribusi kekayaan daerah yang kita miliki,a�? imbuhnya.

Johan menambahkan, terkait rencana konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah, Komisi III meminta Badan Musyawarah melalui pimpinan DPRD, agar mengagendakan Pembahasan Ranperda terkait hal itu pada bulan Desember 2017. Sebab Perda tersebut menjadi dasar perubahan AD/ART perusahaan yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi pada bulan Januari 2018, menuju rencana konversi pada Agustus 2018.

Setelah disahkan, RAPBD 2018 tersebut akan diserahkan ke pemerintah pusat untuk dievaluasi kembali. Kemudian diundangkan menjadi APBD 2018.

Terkait defisit sebesar Rp 25 miliar dalam APBD, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H Supran menjelaskan, masalah defisit tidak perlu dicemaskan. Sebab kekurangan itu akan ditutupi dengan komponen pembiayaan.

Total penerimaan pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp 25,6 miliar, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggra (Silpa) Rp 25 miliar, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp 650 juta. a�?Jadi tidak perlu dikhawatirkan, akan tertutupi dengan Silpa,a�? jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti menambahkan, belanja tahun depan memang cukup berat, banyak kegiatan OPD yang harus dikurangi dari rencana awal. Sementara program prioritas seperti penanganan kemiskinan tidak dikurangi. Hanya mendapat porsi minimal. Misalnya anggaran penanggulangan kemiskinan tidak sampai Rp 200 miliar. a�?Untuk kemiskinan nilainya Rp 100 miliar lebihlah, di beberapa OPD,a�? katanya.

Diantaranya, Dinas Perumahan dan Permukiman NTB mengalokasikan dana perbaikan rumah tidak layak huni antara Rp 60 miliar hingga Rp 70 miliar. Juga ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas PUPR untuk penanganan sanitasi dasar. Selain itu juga bantuan modal untuk pengembangan BUMDes. a�?Kita prioritaskan untuk pengentasan kemiskinan,a�? katanya.

Sementara untuk anggaran percepatan jalan Rp 100 miliar tidak dipangkas, hanya dikurangi dan akan dianggarkan kembali di APBD perubahan 2018. Menurutnya, situasi anggaran yang amat pelik tidak lepas dari kondisi keuangan negara. Tambahan Silpa 2016 sebesar Rp 300 miliar akibat pengurangan DAU yang dijanjikan ternyata tidak diberikan pemerintah pusat di 2017. a�?Jumlahnya cukup besar itu tidak ada di 2018, jadi kan pasti mengurangi belanja,a�? ujarnya.

Salah satu harapan Pemprov adalah penerimaan dari DMB Rp 40 miliar, juga hasil penjualan aset ke PT Angkasa Pura Rp 106 miliar di 2018. Ia berharap potensi-potensi pendapatan itu dapat terealisasi tahun depan, sehingga keuangan daerah tidak terlalu sulit. (ili/r5)

 

Berita Lainnya

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost

Pajak Panelnya Dihapus Dong!

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost